KELAPARAN MELANDA AKIBAT MINIMNYA PERAN NEGARA



Oleh: Astriani Lydia, S.S (Aktivis komunitas parenting ibu tangguh)

Resesi ekonomi yang dialami masyarakat dunia akibat wabah COVID-19 akan berefek pada timbulnya kelaparan besar-besaran. Saat ini ada sekitar 135 juta orang di seluruh dunia menghadapi ancaman kelaparan. Proyeksi dari WFP (World Food programme) menunjukkan jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat menjadi 270 juta orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena ada sekitar 821 juta orang yang kurang makan. Sehingga, total warga dunia yang bisa mengalami bencana kelaparan melebihi 1 miliar orang. Bencana pangan ini bisa terjadi di sekitar 55 negara jika melihat pada skenario terburuk. Eksekutif Direktur WFP David Beasley, mengatakan ada sepuluh negara yang telah mengalami kelaparan dan menimpa sekitar satu juta warga. “Ada bahaya nyata bahwa lebih banyak orang meninggal akibat dampak buruk ekonomi akibat wabah COVID-19 daripada akibat terinfeksi virus itu sendiri”, kata dia (kumparan, 27 April 2020).

Beasley juga menegaskan waktu yang tersedia saat ini cenderung singkat dan sudah semestinya para pemimpin dunia segera bertindak sebelum ratusan juta orang kelaparan. “Kita tidak sedang membicarakan orang-orang yang akan tidur kelaparan. Kita berbicara tentang kondisi ekstrem, status darurat tentang orang-orang yang benar-benar sedang berbaris menuju ambang kelaparan. Jika kita tidak memberikan makanan kepada orang-orang, mereka akan mati.” Ungkap Beasley dilansir oleh The Guardian. Menurut sebuah laporan dari PBB dan organisasi lainnya pada sepekan lalu, setidaknya 265 juta orang pada saat ini sedang mengarah ke ambang kelaparan akibat krisis COVID-19. Jumlah ini sama dengan dua kali lipat dari jumlah yang terancam sebelum pandemi (kumparan, 25 April 2020).

FAO pun telah menghimbau negara-negara di dunia untuk mempersiapkan kondisi menghadapi ancaman krisis pangan pada saat dan pasca wabah COVID-19 ini. Bahkan menurut WEF negara-negara Eropa sudah mulai mengalami gangguan pasokan pangan, karena sejumlah negara produsen pangan mengalami wabah yang parah. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih santai menanggapinya. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa stok beras di Indonesia aman. Bulog masih memiliki stok beras sebanyak 1.4 juta ton di gudang seluruh Indonesia dan akan bertambah karena sedang memasuki masa panen (detikfinance, 3 Maret 2020). Sedang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, rekomendasi Persetujuan Impor (PI) pun telah diterbitkan Kemendag (pressrelease.kontan.co.id, 6 April 2020). Ditambah dana bantuan pangan bagi masyarakat miskin lewat bantuan pangan non tunai dianggap bisa membuat rakyat lebih tahan menghadapi wabah saat ini.

Pada kenyataannya, rakyat sudah banyak yang menderita kelaparan. Terbukti pada beberapa waktu lalu ada rakyat yang meninggal karena kelaparan. Ada juga bu Yuyun Cahyaningsih (37) yang mengaku empat hari menahan lapar karena tidak bisa mencari nafkah bagi keluarganya ditengah wabah virus corona. Sedangkan sang suami, yang sehari-harinya buruh harian lepas, sedang meringkuk sakit dan tidak bisa membiayai kehidupan istri dan dua orang anaknya. “Jadi saya enggak punya pemasukan gara-gara corona ini. kan enggak boleh keluar, jadi orang-orang ngegosok sendiri. Anak saya puasa, Senin sampai Kamis,” kata Yuyun kepada Relawan Banten Melawan Corona (RBMC) di kediamannya (VIVANews, 3 April 2020). Contoh lain rakyat yang dalam ancaman kelaparan adalah Hendri, hampir sebulan ini tak lagi bekerja karena wabah COVID-19. Sehari-harinya ia berada di rumah kontrakannya wilayah Bekasi Utara. Pria berusia 40 tahun ini adalah sales sebuah bank di Jakarta. Nyaris selama di rumah, Hendri mengaku tidak mendapatkan penghasilan. Sebab, dia merupakan sales yang tidak mendapatkan gaji pokok. Ia mengalami kesulitan untuk makan sehari-hari dan mengaku hanya ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Merdeka.com, 14 April 2020).

Di kabupaten Bekasi, supir angkutan kota jurusan Cikarang-Lippo Cikarang bernama Heru (44) mengaku pendapatannya berkurang drastis. Heru mengaku dalam satu hari, yang biasanya beberapa kali perjalanan pulang pergi, pendapatannya bisa dikatakan cukup. Namun saat ini, sekali perjalanan pulang pergi, hanya dapat Rp. 25 ribu (Berita Cikarang.com, 25 April 2020). Beliau terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya korban PHK sebagai imbas dari wabah covid-19 ini. Dilansir dari cnnindonesia.com (1/5/2020), Wakil ketua umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang UMKM menyebutkan warga yang menjadi korban PHK akibat pandemic Corona (Covid-19) bisa mencapai 15 juta jiwa. 

Dengan konsep penanggulangan wabah yang dilakukan pemerintah saat ini dikhawatirkan akan menelan korban kelaparan yang lebih banyak lagi. Ditambah tata kelola pangan yang gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam kondisi normal saja, pemerintah telah abai dalam menjamin produksi, distribusi serta konsumsi, apalagi dalam kondisi pandemi. Sesungguhnya Indonesia adalah negeri dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Di bidang pertanian, Indonesia termasuk negara agraris dengan luas lahan sekitar 7,1 juta hectare (okezone.com, 30/1/2019). Di sektor perikanan juga memiliki potensi yang sangat besar. Dilansir dari situs watimpres.go.id, luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilo meter persegi. Adapun potensi produksi perikanan di Indonesia yaitu sekitar 67 juta ton per tahun dengan rincian perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton kemudian potensi perikanan tangkap darat sebesar 0,9 juta ton sementara sisanya 56,8 juta ton berasal dari potensi perikanan budidaya. Belum lagi dari sumber daya alam lainnya seperti hutan, peternakan, dan lainnya. Jika seluruh potensi yang ada dikelola dengan baik maka akan menghasilkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi rakyat sehingga terhindar dari krisis pangan dalam kondisi apapun.

Syariah Islam telah mengatur agar setiap individu muslim terpenuhi kebutuhan dasarnya. Khilafah sebagai institusi yang diamanahi oleh Allah SWT untuk menjaga jiwa setiap muslim, wajib bertanggungjawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. Khilafah Islam yang telah terbukti menyejahterakan manusia lebih dari 12 abad lamanya telah memberikan contoh dalam menjaga kecukupan stok pangan dengan konsep politik ekonominya. Salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ada di tengah-tengah umat. Negara akan mendorong para petani yang sehat untuk mengupayakan produksi besar-besaran untuk memenuhi cadangan pangan. Disamping itu negara juga akan memudahkan distribusi pangan agar segera sampai ke tangan rakyat. Hal tersebut dijalankan karena negara memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin umat yang akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda: “Imam (Khalifah) raa’ain (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya”.  Berbagai hal tersebut diatas harusnya membuka mata umat bahwa sistem kapitalisme yang dianut negara saat ini harus dicampakkan segera. Sudah saatnya umat beralih pada sistem Islam yang telah terbukti mampu menyelamatkan dan menyejahterakan manusia serta dunia.
Wallahu a’lam bisshawab

Posting Komentar

0 Komentar