Pilkada Serentak, New Normal Atau New Sistem?

Oleh : NS. Rahayu

Pesta demokrasi akan digelar lagi untuk Pilkada serentak  2020 diseluruh wilayah Indonesia. Namun kali ini penyelenggaraannya banyak disorot publik, pasalnya biaya besar  dan dana tambahan yang dianggarkan ditengah pandemi covid 19 yang belum usai. 

Pembengkakan dana tersebut digunakan untuk keperluan protokol kesehatan bagi para petugas. Pilkada Ngawi 2020 berpotensi membengkak anggarannya untuk memenuhi protokol kesehatan pandemi covid 19.  Seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), hand sanitizer dan kelengkapan lain untuk petugas selama tahapan pilkada berlangsung. Liputan6.com (2/6/20) 

Masih abainya negara dalam penanganan wabah corona yang memerlukan dana untuk menjaga keselamatan masyarakat secara menyeluruh. Lalu apakah mereka juga memikirkan kesehatan dan kesejahteraan rakyat?

Justru pihak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyetujui  adanya penambahan dana ini, yang tentunya dana itu diambil dari uang rakyat juga. Bisa dibandingkan siapa yang dibela DPR dan siapa yang dikorbankan.

Sebagaimana yang dilansir media Ponorogo.bawaslu.go.id (27/5/20) - Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid 19. Hai ini sejalan harapan Bawaslu guna meningkatkan pengawasan pilkada saat covid 19 masih berlangsung.

Selama ini belum pernah terjadi  ketika masa pemilu maupun pilkada dengan tanpa mengumpulkan massa, lantas apakah kali ini ketika covid 19 masih berlangsung bisa memastikan bahwa massa akan menerapkan protokol covid 19?  Karena jangankan masyarakat, perangkat dan kalangan yang berpendidikan pun jamak diketahui kerap melanggar protokol kesehatan. 

Bukankah hal ini akan memicu semakin bertambahnya kasus positif dan kluster baru corona? Pilkada belum berlangsung saja kebijakan pelonggaran dan new normal life telah membuat kenaikan curva corona. Merubah warna zona diberbagai tempat, dari yang semula zona hijaumenjadi kuning, kuning menjadi merah hingga merahmenjadi zona hitam.

Saat ini rakyat butuh perlindungan kesehatan yang nyata, uluran tangan pemerintah menjadi harapan besar untuk segera menuntaskan mata rantai corona ini. Menjadi tidak elok ketika masyarakat butuh dana yang besar untuk pemulihan dari pandemi malah uangnya dihamburkan untuk berfoya foya dalam pemilihan. 

Nampak tidak ada empati negara pada rakyat dan lebih memberikan karpet  merahnya pada segelintir orang yang diperlakukan istimewa. Inilah sifat asli demokrasi. Sistem ini justru memfasilitasi sifat foya-foya dalam pemilihan, dengan jumlah duit yang fantastis. Dari milyaran hingga trilyunan demi untuk pesta pilkada.

Menilik karakter seperti itu maka jangan harap mendapatkan pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas di sistem demokrasi. Miskinnya visi misi yang dimiliki oleh calon ataupun pemimpin bangsa ini sangat berefek dengan bagaimana dia memimpin bangsa ini, bagaimana ia membuat kebijakan dll.

Mencari pemimpin yang bervisi dan amanah akan sulit ditemukan di sistem demokrasi kapitalis bahkan hampir tidak ada. Karena asas berdirinya sudah salah yaitu kapital (materi) dan demokrasi menjadi pintu untuk melanggengkan kapitalisme itu sendiri. 

Rakyat hanya sebatas kendaraan untuk mencapai kekuasaan setelah itu ditinggalkan. Sehingga banyak kebijakan yang diambil tidak murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat, justru dominan pada kepentingan para kapitalis. 

Contoh kecilnya adalah bagaimana sikap para pemimpin negeri ini menangani pandemi corona dengan ragam kebijakan plin plannya. Yang membingungkan dan Membiarkan rakyat berjuang sendiri ditengah corona, menderita dan masih ditambah menjadi bamper ekonomi dalam new normal life. 

Masyarakat butuh new sistem bukan new normal life. Maka bukan hanya orangnya yang diganti, sistemnya pun butuh diganti. Dan new sistem tersebut hanya ada di dalam Islam bukan sosialis komunis, karena sistem ini terbukti telah gagal. 

Islam sebagai harapan baru memberikan aturan yang jelas dalam pemilihan kepemimpinan. Para calon pemimpin paham benar bahwa mereka akan mengemban amanah  langit (untuk menerapkan syariat). Seorang pemimpin adalah amanah akherat, sehingga orang-orang  yang dicalonkan atau orang yang mencalonkan diri bukan asal-asalan tapi orang yang benar-benar  memiliki visi misi akherat. Wallahualam bishawab.

Posting Komentar

0 Komentar