Oleh : Rini Heliyani
Pemerintah DKI Jakarta akan meniadakan isolasi mandiri khusus bagi pasien positif Covid-19 bergejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG). Mereka harus menjalani isolasi di tempat yang disediakan pemerintah, baik rumah sakit, Wisma Altlet, dan lokasi lainnya, bukan di rumah masing-masing.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan untuk mengisolasi orang di tempat milik pemerintah.
Lokasi balai isolasi itu tesedia di Jakarta Pusat, yaitu Gelanggang Remaja Tanah Abang, Gelanggang Remaja Senen, dan Gelanggang Remaja Kemayoran. Di dalam balai isolasi terdapat tempat tidur, kamar mandi, air bersih, dan listrik. Pasien juga akan diasupi air minum serta makan tiga kali sehari (tempo.co,5/9/20).
Rencana pemerintah DKI mengarantina semua warga positif covid, dianggap opsi buruk karena menabrak realita kegagalan pemerintah menyiapkan tenaga medis, anggaran, dan fasilitas kesehatan. Sekalipun secara logis inilah pilihan terbaik yang semestinya diambil sejak awal utk menghentikan sebaran virus.
Semakin meningkatnya jumlah korban Covid-19, menjadikan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,kembali memberlakukan PSBB. Hanya saja kebijakan tersebut menuai kritikan dari para menteri.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan ada yang tak beres dengan pertentangan para menteri kabinet terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Agus mengutarakan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Sayangnya, hingga kini, pemerintah hampir tidak bisa menyelesaikan penularan virus Corona. Tenaga medis pun lamban laun berguguran.
“Biaya sudah dikeluarkan sangat besar dan hampir tidak bisa membereskan ini," ucap Jokowi. Pernyataan Jokowi inilah yang mendasari Anies Baswedan menarik rem darurat guna menyetop PSBB transisi diganti PSBB Total.
Keputusan Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB menuai kritikan dari para menteri. Dari sumber Tempo, kritikan datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mempersoalkan ekonomi negara bakal semakin terpuruk dengan diterapkannya PSBB Total Jakarta (tempo.co,12/9/20).
Carut-marutnya penyelesaian Pandemi Covid-19 terlihat jelas dari setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Kata sepakat jarang diperlihatkan oleh pemerintah saat menyelesaikan pandemi Covid-19. Padahal pasien Covid-19 setiap hari mengalami penambahan yang signifikan. Bahkan saat new normal diberlakukan penambahannya semakin tidak dapat dibendung. Pemerintah lebih mementingkan perekonomian ketimbang hilangnya nyawa rakyat.
Walaupun jumlah pasien terus merangkak naik, pemerintah pusat belum mengkoordinasikan untuk memberlakukan lockdown. Hal ini karena pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membiayai penduduk Indonesia. Karena diketahui bahwa tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. Konon lagi harus membiayai kebutuhan masyarakat selama pandemi jika diberlakukan lockdown.
Meningkatnya korban Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari sikap masyarakat yang abai terhadap kasus Covid-19. Masyarakat abai terhadap protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya rakyat yang terjaring razia masker.
Sebanyak 151 warga yang tidak mengenakan masker di kawasan Pasar Pagi Asemka, Tamansari, terjaring razia "Ok Prend" yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat di masa PSBB Transisi fase 1 perpanjangan (tempo.co,22/7/20). Sekalipun beragam sanksi sudah diterapkan, tetapi tetap saja banyak masyarakat yang melanggar. Mulai dari sanksi sosial hingga finansial.
***
Carut-marut dalam menyelesaikan masalah pandemi tidak akan ditemukan di dalam Islam. Islam sangat memperhatikan setiap permasalahan yang dihadapi umat maupun negara.Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan konsekuensinya surga dan neraka. Oleh karenanya pemimpin harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ibarat pengembala terhadap gembalanya, yang harus senantiasa memenuhi setiap kebutuhannya, menjaga serta memberi rasa aman.
Inilah yang pernah dilakukan oleh pemimpin Islam dulu pada masa khilafah Islam yang pernah berkuasa berabad-abad lamanya. Sistem Islam betul-betul menempatkan amanah kepemimpinan selaras dengan misi pencipta manusia, yakni mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.
Misi ini terealisasi dalam semua aturan kehidupan, termasuk ekonomi yang mensejahterakan. Sistem ekonomi Islam menjadikan negara punya otoritas penuh terhadap sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw “ kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, api, dan padang gembalaan” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Islam memandang bahwa terdapat tiga kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan, umum, dan kepemilikan negara. Berkaitan dengan SDA negara hanya berperan untuk mengelola dan hasilnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan umat. Baik kebutuhan sandang pangan dan papan, serta keamanan. Jika negara berkuasa atas semua sumber daya alam, maka akan mudah memenuhi semua kebutuhan masyarakat bukan malah dibagikan kepada asing.
Dengan demikian, negara mudah mewujudkan segala kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang bersifat individual maupun publik bagi masyarakat, begitu juga negara akan mampu mengatasi berbagai permasalahannya termasuk menangani wabah dengan kebijakan tepat dan komprehensif tanpa harus tergantung pada negara lain. Sehingga lockdown ataupun karantina akan mudah dilakukan, karena itu merupakan bagian dari syariat untuk menangani wabah.
Sehingga masyarakat aman terhadap wabah, terkendali kebutuhannya, petugas medispun akan bekerja dengan tenang karena terpenuhinya kebutuhan medis dengan fasilitas yang sangat memadai serta insentif yang sangat layak sesuai dengan pengorbanannya.
Selain itu masyarakat didalam Islam terdidik dengan syaksiyah Islamiyyah yang memiliki karakter Islam, sehingga terbentuk pola pikir dan pola sikap islam. Sehingga sikap disiplin, patuh serta bertanggung jawab terhadap khalifah ditunjukkan oleh masyarakat. Maka masyarakat akan senantiasa patuh terhadap setiap aturan yang diterapkan oleh Khalifah.
Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini. Maka, wajar saat ini banyak yang merindukan sistem Islam dalam bingkai khilafah Islam.
Wallahu'alam bishawab
0 Komentar