Oleh: Puji Ariyanti (Pegiat literasi untuk peradaban)
Dilansir kompas.com 3/10/2020 Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu menyatakan bahwa pihaknya menolak suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut dia, suntikan modal itu berasal dari uang rakyat dan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengkritik langkah DPR RI dan pemerintah menyetujui penyuntikkan dana Rp 22 triliun ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema penyertaan modal negara (PMN)
Menurut Enny DPR dan pemerintah telah melakukan kejahatan berjamaah lantaran menyelesaikan kasus Jiwasraya melalui cara yang tidak beradab. "Ini menurut saya kejahatan yang berjamaah. Walaupun DPR tidak turut imenikmati uang Jiwasraya, tapi DPR menyetujui penyelesaian dari (kasus) Jiwasraya dengan cara-cara yang tidak beradab," kata Enny kepada Kompas.com (2/10/2020).
Resesi seharusnya menjadi momentum mereformasi sistem ekonomi. Bukan malah menghidupkan sektor ribawi dengan menyuntikkan dana di korup elit. Kebijakan politik demokrasi selalu menyengsarakan rakyat dan tidak pernah berpihak pada rakyat. Selalu begitu dan berulang. Para kapital yang korupsi rakyat yang menanggung.
Negeri ini dalam cengkeraman daulat gurita kapitalisme yang begitu kuat. Sehingga persoalan aset rakyat dan modal negara yang dikelola BUMN dari tahun ke tahun terus mengalami kekacauan. Sehingga skandal Jiwasraya pun bukan satu-satunya masalah ekonomi yang membelit negeri ini.
Mulai dari skema pengelolaan BUMN model korporasi. Keterlibatan oligarki pun sudah menjadi rahasia publik. Politik balas budi yang tidak dapat dihindari. Bagi-bagi "kue kekuasaan" menjadi tradisi basi. Sehingga tempat yang strategis adalah memanfaatkan BUMN bagi kepentingan kursi dan partai. Hingga cara-cara mencari untung yang sarat riba dan gambling tak bisa dihindari tak peduli melanggar syariat-Nya.
Pada akhirnya besaran terhadap Negara secara legal, yang menikmati hasil segelintir kaum kapitalis, Pemilik Bank, Elit BUMN dan kursi penguasa. Skandal ini mestinya menyadarkan kita semua, betapa buruknya kapitalisme. Tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahat bagi rakyat. Sistem yang hanya dipertahankan oleh mereka yang menginginkan kekuasaannya tetap abadi.
Negeri ini butuh solusi komprehensif, dengan cara melepaskan belenggu kapitalisme. Digantikan dengan aturan yang bersumber dari Dzat Yang Maha Mengatur. Sebuah aturan yang mampu menundukkan keserakahan manusia. Dialah Islam, karena Islam adalah agama syamil wa kamil.
Dialah sistem ekonomi Islam selain bebas dari riba, juga mampu mewujudkan perdagangan yang sehat. Tentunya dengan meniadakan monopoli, kartel, mafia, penipuan, dan segala akad yang bertentangan dengan Islam. Hal tersebut akan mempercepat memulihkan kondisi ekonomi jika terancam krisis. Karena sejatinya sistem ekonomi Islam adalah sistem yang anti krisis.
"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50)
0 Komentar