Berislam Kaffah Tegakkan Syariah

Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P. (Aktivis Muslimah Tangerang) 

Sempat berbunga bahagia kala mendapati sebuah informasi di portal online baru-baru ini terkait pernyataan yang dilontarkan ibu menteri keuangan yang sudah terkenal akan kepiawaiannya di dunia ekonomi. Beliau yang familiar dengan ekonomi kapitalis ini justru berpindah haluan saat mengisi forum Webinar Strategis Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10/2020). Beliau menilai ekonomi syariah bisa kurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sehingga ekonomi kembali tumbuh positif di dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 

Di kutip dari Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional. Sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini. Bagi yang mengikuti sepak terjang beliau, tentu akan mengerutkan kening sejenak dengan pernyataan ini. Sebab dari sisi mazhab ekonomi yang beliau ambil, tak pernah ada istilah syariah dilekatkan dalam setiap problem solving yang ditawarkan selama ini. 

Pandemik yang mengakibatkan perekonomian mulai merosot adalah salah satu faktor yang mendorong Sri Mulyani menetapkan pilihan pada ekonomi syariah. Ditambah karakteristik yang dimiliki oleh prinsip syariah yang tak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yakni kearifan lokal, nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong serta adanya keberpihakan pada kelompok lemah menurutnya semua itu dapat membantu pemulihan ekonomi nasional saat ini. Belum lagi Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, sehingga ruang pasar dalam negeri untuk ekonomi syariah diyakini masih terbuka lebar.

Namun rasa kaget juga tidak hanya sampai disitu. Selain sektor ekonomi berbasis Islam, pemerintah pun menunjukan keberpihakan kepada kesehatan dan pendidikan Islam. 

Apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa para pejabat sudah menyadari akan kesempurnaan Islam yang mampu menyelesaikan segala probelmatika umat. Kenyataan bahwa sistem kapitalis yang selama ini mereka gaungkan tak sejalan demi kepentingan rakyat. Karena faktanya sistem yang dianut selama ini adalah sebuah sistem yang sarat akan ketimpangan di setiap aspeknya. 

Sebaiknya jangan merasa gembira dulu, sebab faktanya pernyataan yang mereka lontarkan terkait ekonomi syariat sebagai jalan keluar pailitnya ekonomi saat ini bukanlah bermakna persetujuan terhadap pemberlakuan syariat Islam. Justru hal ini menunjukan kepada kita betapa goyahnya sistem yang mereka gaungkan karena sudah kehabisan cara menstabilkan kondisi ekonomi yang makin runyam di kala pandemik. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber pendapatan utama dari sistem kapitalis demokrasi dalam prinsip ekonomi hanya mengandalkan dari pajak dan utang. Berbeda sekali dengan Islam yang memiliki sumber pendapat dari beragam pos. Mulai dari zakat, jizyah, kharaj, ushr. Belum lagi dari sumber pengelolaan hasil bumi dan yang lainnya. Adapun pajak bukanlah sumber pemasukan utama, melainkan dipungut di saat tertentu saja kala ekonomi negara sedang goyah, itu pun dipungut dari orang-orang tertentu yakni mapan dari sisi ekonomi. 

Maka wajar jika sistem Islam mampu menghadapi badai ekonomi dibandingkan dengan sistem lainnya yang tak ada jaminan dan juga bukti bahwa sistem tersebut bisa mengatasi krisis ekonomi terutama di kala pandemik. Belum lagi dari sisi mata uang yang cenderung rapuh, hal itu juga jadi faktor penentu ketahanan ekonomi negara. Islam yang menetapkan emas dan perak sebagai mata uangnya menjadikan kestabilan ekonomi dibanding sistem kapitalis dengan uang kertasnya yang rawan krisis. 

Benarlah pernyataan bu menteri bahwa sistem ekonomi Islam mampu menjawab tantangan global, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta menghasilkan kesejahteraan. Namun hal ini tak akan terjadi kala Islam tidak diterapkan secara paripurna di segala aspek kehidupan yakni dalam bentuk penerapan syariah secara kaffah. Penerapan syariah yang diimplementasikan dalam sistem kenegaraan sajalah yang mampu menghasilkan itu semua. Lantaran Islam bukanlah sebuah sistem yang dapat dipraktekan setengah-setengah maupun di kombinasikan dengan sistem yang kita gunakan saat ini. 

Semoga dengan pernyataan bu menteri mampu membuka mata hati semua kalangan, sekaligus sang pembuat pernyataan tersebut bahwa sudah saatnya kita beri kesempatan pada Islam untuk menunjukan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks saat ini. Jika bukan kita sebagai kaum muslim yang memperjuangkannya lantas siapa lagi. 

Jangan sampai ada anggapan di tengah masyarakat bahwa pemerintah hanya mengambil untungnya saja. Lantaran pernyataan sang mentari yang seakan menegaskan bahwa mereka hanya berkepentingan mengeksploitasi dana umat Islam semata sedangkan aspirasi umat untuk pemberlakuan syariat Islam justru diberangus dan dikriminalisasi. 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ کَاۤ فَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَـکُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 208)

Wallahu'alam bishowab

Posting Komentar

0 Komentar