Oleh : Ummu Syaddad (Pemerhati Masyarakat)
Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat Merdeka dengan presiden Benny Wenda. Pengumuman Benny Wenda sebagai presiden dilakukan di akun Twitter miliknya pada Selasa (1/12/2020) lalu. Pengumuman sepihak ini dilakukan bersamaan dengan tanggal yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka. (Pikiran Rakyat)
Ancaman disintegrasi tak hanya kali ini terjadi. Semenjak Organisasi Papua Merdeka didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Mereka beberapa kali unjuk diri. Terlebih setelah memasuki era reformasi, OPM berulah semakin berani.
Seperti tajun lalu, kerusuhan terjadi di Manokwari dan Sorong, Papua Barat pada Senin (19/8/2019), akibat dari adanya pemantik berupan ujaran rasis dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019. Momen kerusuhan itu, dijadikan alasan yang meperkuat OPM mengajak masyarakat untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Dan kini, di saat pandemi terjadi, mereka mengambil kesempatan untuk tampil mengenaljan diri. (TRIBUNNEWS.COM)
Apakah Disintegrasi Hanya Mimpi?
Pernyataan Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, yang menyampaikan pesan agar Benny Wenda, bangun dari mimpi yang dibuatnya (JURNAL PRESESI). Artinya, apa yang sedang OPM perjuangkan, tak akan sampai pada kenyataan. Apakah benar?
Sebagaimana telah terjadi kasus ancaman disintergasi Timor-Timur, dulu. Provinsi terujung Indonesia, menginginkan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka berhasil. Mereka merdeka. Berganti nama menjadi Timor Leste, di tanggal 20 Mei 2020. Padahal awalnya, gerakan mereka dianggap tak apa-apanya.
Belum lagi di Sumatera dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), wilayah Ambon dengan Republik Maluku Selatan. Kesemuanya mengarah pada pelepasan diri atau disintegrasi.
Hal ini menujukan kondisi keutuhan wilayah Indonesia, terancam. Bermunculan ancaman pemisahan wilayah dari Indonesia, adalah buktinya. Padahal yakin, ini tak diinginkan oleh founding father kita. Indonesia harus berjaya.
Alasan Disintegrasi
Dari Timor-Timur yang menuntut kemerdekaan, GAM, RMS, sampai kini yang terbaru Papua, alasannya hampir sama. Karena dianaktirikan, tak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Tertinggal dalam berbagai hal.
Walau apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR, meminta Benny melihat secara seksama, bahwa Papua mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo.
Dikatakan, mulai dari lebihnya jatah insfrastuktur, serta kehadiran langsung Jokowi di Papua ketika ada kegiatan, dilakukan sebagai wujud perhatiannya pada wilayah tersebut. (JURNAL PRESISI)
Namun, apakah cukup dengan melebihkan jatah infrastruktur dan kehadiran langsung, masyarakat Papua jadi sejahtera? Di sisi lain, ketertinggalan di beberapa aspek krusial, menjadi cerminan.
Mirisnya, masyarakat Papua bagai anak ayam mati di lumbung padi. Anugerah Sang Kuasa dengan gunung mas Jaya Wijaya, tak memberi mereka bahagia. Hasilnya tersedot perusahaan freeport, Amerika. Karena sistem Kapitalis, yang tak humanis.
Selamatkan Papua dari Disintegrasi
Untuk menyelamatkan Papua dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya dari disintegrasi negara ini, diperlukan kekuatan. Baik keamanan, perekonomian, pendidikan, dan sebagainya. Yakni menerapkan kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Allah Swt.
Bila sekarang, kondisi Indonesia dipandang sebelah mata. Seperti deklarasi Papua merdeka, ada Inggris di belakangnya. Dari itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah melalui Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat. Deklarasi ini digalang oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.
Sedang kedaulatannya Islam memerintahkan negara, untuk memberikan jaminan akan pemenuhan kebutuhan warga negara. Perorang. Keamanan, pendidikan, kesehatan, termasuk dalam pengadaan fasilitas umum, seperti infrastruktur akan di atur.
Wilayah kepemilikan, akan diperhatikan. Mana kepemilikan pribadi, umum dan kepemilikan negara. Untuk gunung Jaya Wijaya, akan dikelola negara, yang hasilnya akan distribusikan untuk kesejahteraan bersama. Tak ada pihak swasta seperti perusahaan freeport dalam sistem Kapitalis, misalnya. Karena tambang mas di Jaya Wijaya, berstatus kemilikan umum.
Bila distribusi kekayaan seimbang, tak ada alasan disintegrasi. Dan Islam menilai disintegrasi sebagai bughot. Pembangkangan terhadap pemerintah yang sah. Dan hukumnya, diperangi. Sampai mereka mau kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
Begitulah, Islam menjawab ancaman disintegrasi. Dengan pencegahan di awal. Memiliki kedaulatan. Melaksanakan kewajiban. Pemenuhan segala hak masyarakat. Dan memberikan ganjaran, dengan memerangi disintegrasi. Semua berjalan memenuhi titah Ilahi, untuk menjaga keutuhan negeri.
0 Komentar