Oleh: Astri Ummu Zahwa, SS (Tim Manajemen KPIT Bekasi)
Covid-19 belum beranjak dari Indonesia, tercatat kasus positif bertambah dari 5.754 menjadi 581.550, pasien sembuh bertambah 4.431 menjadi 479.202, pasien meninggal bertambah 53 menjadi 17.867 (detikhealth.com, 7/12/2020). Masyarakat pun masih berjibaku dengan kondisi saat ini baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Di Bekasi, kisah memilukan dialami seorang ibu berinisial NA. Ia kehilangan anaknya yang berusia 2 tahun untuk selamanya. Tragisnya, puteranya itu meninggal dunia dalam gendongannya. Peristiwa memilukan itu terjadi saat bocah itu dibawa ibunya untuk mengemis di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, pada Kamis (26/11/20) . sang bayi diketahui sakit sejak 4 hari sebelumnya. Ibu itu meminta bantuan kepada warga, tapi karena warga juga pas-pasan akhirnya tidak dapat banyak membantu (detik.com, 29/11/2020)
Dalam kondisi sulit seperti ini, penguasa menjadi salah satu harapan masyarakat untuk dapat meringankan beban. Akan tetapi di sistem Demokrasi seperti saat ini, masyarakat justru harus menelan pil pahit berulang kali.
Menteri Sosial Juliari Batubara yang seharusnya mengelola program bantuan sosial untuk penanganan Covid-19, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19). Juliari sempat melarikan diri sebelum akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (6/12) dini hari sekitar pukul 02.50 WIB. (CNN Indonesia, 6/12/2020).
Sebelumnya pada Rabu 25 November 2020 dini hari, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Beliau ditangkap sat kembali dari Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. Menteri Edhy ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor benih lobster.(Liputan6.com, 6/12/2020).
Mengapa para pejabat negeri ini seperti tidak punya hati nurani? Rupanya demokrasi lah yang telah meruntuhkan hati nuraninya. Biaya politik yang sangat tinggi membuat partai maupun calon pejabat negara harus bekerja keras mencari dan menutup modal dengan berbagai cara. Walhasil, ketika sudah menjadi pejabat korupsilah yang dilakukan dalam rangka menutupi modal tersebut. Hal ini terjadi terus menerus selama demokrasi masih digunakan.
Tidak hanya di Indonesia, di negara kiblat demokrasi yaitu Amerika, penegakkan HAM, penghormatan terhadap rasisme, dan lain sebagainya juga sangat minimalis. Masih kita ingat bagaimana polisi New York (NYPD) mengatasi para demonstran dan menangkap wartawan pada saat demo menuntut keadilan atas kematian seorang pria kulit hitam George Floyd akibat dicekik dengan kaki oleh seorang polisi kulit putih. Kesetaraan hak antara warga kulit putih dan kulit hitam belum benar-benar menjadi nilai di kehidupan masyarakat Amerika.
Melihat beberapa fakta diatas sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan demokrasi yang hanya meracuni peradaban. Alih-alih membawa kebahagiaan dan kesejahteraan ternyata pada kenyataannya lebih banyak membawa kepada kesengsaraan. Bahkan peradaban teracuni dengan nilai-nilai buruk yang dibawanya.
Khilafah adalah satu-satunya sistem yang layak untuk diterapkan. Karena Khilafah tidak terikat dengan kepentingan rakyat mayoritas maupun minoritas, pengusaha maupun pekerja. Sebab kedaulatan penuh di tangan As-Syari’ (pembuat hukum) Allah Swt. “Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Tidak ada hukum kecuali hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Yusuf: 40)
Khilafah akan menerapkan hukum dan aturan yang berasal langsung dari Allah Swt yang akan menghapuskan kesengsaraan dan mewujudkan kesejahteraan. Khilafah telah membuktikan selama kurun waktu 13 abad menorehkan kegemilangan peradaban dan melahirkan para pemimpin jujur yang tidak mengejar dunia semata. Salah satunya Khalifah Umar bin Khatthab yang membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika bertambah sangat banyak dan tidak sesuai gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk menyitanya.
Ketakwaan individu pun sangat penting ditanamkan agar para pemegang amanah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu kaum muslimin harus berupaya menghadirkan kembali Khilafah meski terjadi berbagai penolakan dan pencitra burukan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. “Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.” (QS. At-taubah: 32). Sudah saatnya Khilafah menggantikan demokrasi yang meracuni peradaban.
Waallahu a’lam bishshawab
0 Komentar