Oleh : Aini Ummu aflah
Papua kembali bergolak. Kasus ini mencuat ke permukaan dan bahkan menjadi sorotan media massa. Sudah berkali-kali kasus Papua timbul tenggelam tak kunjung usai. Papua masuk menjadi bagian dari Indonesia merupakan sejarah yang panjang. Seiring berjalannya waktu, kerisuhan di mana-mana, dari kasus di Manokwari hingga sekarang.
Tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengklaim telah membangun pemerintahan di Papua Barat dan menjadi presidennya.
Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera di tanggapi oleh Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut dan mengancam kedaulatan dalam negeri (bisnis.com)
Dilansir dari VOA Indonesia, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menegaskan bahwa pihaknya tak mengakui klaim Wenda terkait pembentukan 'Pemerintah Sementara Papua Barat'.
TPNPB-OPM tak bisa mengakui klaim tersebut, lantaran Benny Wenda merupakan warga negara asing. Bukan hanya itu, TPNPB-OPM juga menyatakan bahwa keterangan yang di lontarkan Benny Wenda tak bisa diterima dengan akal sehat manusia.
Sementara, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani sekaligus Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan klaim Benny Wenda tersebut tak memiliki dasar.
"Dalam hukum Internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara. Harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang didedlarasikan adalah Pemerintah Sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional," (detik.news).
Persoalan yang menerpa Papua tak luput dari bagaimana pemerintah menyelesaikan. Dari tahun ke tahun persoalan Papua seperti bom yang siap meledak. Sepertinya pemerintah kurang serius dalam menangani persoalan Papua ini. Papua bagaikan anak tiri yang tersia-siakan. berbagai persoalan mulai dari perekonomian, pembangunan yang tidak merata, kesehatan, pendidikan, bahkan keterisolasian rakyat Papua dari dunia luar. Ditambah lagi, ada tangan-tangan asing yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Semakin jelas persoalan Papua bukanlah persoalan main-main. Harus di selesaikan dengan serius.
Negara tak mampu memberikan hak-haknya kepada rakyat Papua, sehingga muncullah disintegrasi. Rakyat Papua semakin terpinggirkan ditambah dengan kulit hitamnya menjadikannya jelas bahwa Papua berbeda dengan wilayah Indonesia yang lain.
Disintegrasi muncul karena pemerintah tidak bisa mewujudkan keadilan kesejahteraan dan keutuhan wilayah Papua dalan satu kesatuan Indonesia. Senua ini karena demokrasi yang di agung-agungkan oleh penguasa negeri ini.
Demokrasi telah gagal mewujudkan keutuhan wilayah, malah menjadikannya tercerai berai. Asing yang begitu greget dengan wilayah Papua, terus mengusik agar wilayah Papua lepas. Freeport, tambang emas yang begitu mengggiurkan jadi rebutan barat dan ingin memiliki Papua.
Kita bisa berkaca pada Timtim (Timor Timur) yang sekarang lebih di kenal Timor Leste, tak lebih baik kondisi ekonominya. Sejak menginginkan lepas dari Indonesia pada Tahun 1999 dan di akui oleh dunia internasional Tahun 2002 hingga sekarang kondisi rakyat Tomor Leste dalam keterpurukan.
Penjajah barat selalu memecah belah keutuhan Indonesia. Rakyat Indonesia harus lebih waspada karena senjata barat yang ampuh adalah 'Pecah Belah' di antara saudara sendiri. Islam sudah menegaskan bahwa orang-orang kafir senantiasa akan menguasai. Khilafah dengan kekuatan besarnya akan mampu menyatukan kembali wilayah yang terlepas dan akan meriayah seluruh kebutuhan umat. Khilafah tidak akan pilih kasih terhadap wilayah yang memiliki ras hitam, putih, atau cokelat karena dalam Islam tidak pernah membedakan agama, suku, dan ras. Khilafah selama berabad-abad mampu menyatukan umat dalam 2/3 dunia. Saat ini hanya Islam dalam naungan Khilafah yang mampu menyelesaikan persoalan Papua selama-lamanya.
Wallahu A'lam bishshowab.
0 Komentar