Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md (Pegiat Literasi, Member AMK)
Pesta rakyat lima tahunan akan segera digelar. Serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Meskipun di tengah pandemi yang tak kunjung mereda.
Diberitakan ada 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, empat orang di antaranya meninggal dunia dan 100 orang anggota KPU positif Covid-19.
Seperti dilansir oleh kabar24.bisnis.com, 28/11/2020, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.
Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi Covid-19. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi.
Hamdan pun mendorong agar penerapan protokol kesehatan diperketat, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020, sehingga kasus penularan Covid-19 dapat ditekan. Dan wabah ini cepat berlalu.
Seperti diketahui, tak sampai sepekan lagi Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 meminta semua pihak agar tetap mengutamakan pencegahan penularan dan menghindari terjadi kerumunan.
Para penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah ataupun tim pasangan calon, dapat membantu dalam mencegah penularan Covid-19 dengan tidak mengundang kerumunan dan menjadi contoh bagi para pemilihnya.
Dipastikan tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di TPS (tempat pemungutan suara). Bagi masyarakat, perhatikan jarak aman saat mengantre di dalam dan di luar TPS. Begitulah ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers (26/11/2020).
Saat melakukan pemilihan, masyarakat juga diminta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan).
Adapun, dalam menyalurkan suaranya TPS, masyarakat juga diminta tetap tertib dan mematuhi aturan yang diarahkan petugas TPS.
Kontentan Pilkada positif Covid-19, inikah pengorbanan bagi demokrasi? Layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi?
Muncul kekhawatiran jika Pilkada serentak 2020 akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Karena pasti akan ada ribuan titik kumpul massa, baik saat kampanye atau saat pencoblosan.
Kondisi pandemi tampaknya akan dimanfaatkan juga oleh para calon kepala daerah untuk berkampanye demi menarik simpati rakyat dengan cara membagikan masker dan hand sanitizer secara cuma-cuma. Padahal pesta demokrasi tersebut sudah pasti mengeluarkan anggaran tak sedikit. Selain anggaran untuk honor KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di setiap daerah, juga anggaran penyelenggara pemilu untuk membeli masker, hand sanitizer, dan lain-lain.
Sudah menjadi rahasia umum, kalau pilkada dan pemilu butuh biaya mahal. Politik uang menjadi sesuatu yang 'wajib' agar bisa memenangi pertarungan pemilihan. menjadi bahaya jika semangat 'balik modal' para pejabat dan pemimpin daerah menjadi utama. Akibatnya, kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum menjadi prioritas ke sekian.
Kerapuhan demokrasi tidak bisa diperbaiki melalui penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Memaksakan pilkada serentak di masa pandemi yang tak tentu seperti saat ini, semakin menunjukkan bahwa demokrasi tak manusiawi. Pilkada serentak tidak relevan dengan kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Pilkada hanya 'alat' demokrasi untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Sudah seharusnya kita berhenti berharap pada sistem rusak dan merusak ini. Saatnya kembali pada sistem Islam yang jauh lebih manusiawi karena mengutamakan keselamatan rakyat.
Sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dalam sistem Islam adalah hak khalifah (pemimpin negara), akan lebih efektif dan efisien dalam menghemat keuangan negara. Saatnya kembali pada sistem Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam.
Wallahu a'lam bishshawab.
0 Komentar