Oleh : Siti Sa'adah
Keputusan Mendikbud, Bapak Nadim Makarim yang mengizinkan seluruh pemerintah daerah di zona resiko terkena covid 19 untuk mulai melakukan pembelajaran tatap muka pada januari mendatang, menuai respon pro dan kontra dari orangtua dan juga guru.
Adapun alasan orangtua yang pro terhadap keputusan tersebut di antaranya karena:
1. Orangtua percaya bahwa keputusan yang diambil Bapak Nadim dan pemerintah, sudah dengan pertimbangan yang matang.
2. Pendidikan Jarak Jauh atau disingkat PJJ yang dilaksanakan selama beberapa bulan belakangan ini, membuat semangat belajar anak menurun.
3. Orangtua merasa bahwa dengan sistem PJJ penggunaan kuota menjadi boros, namun tidak ada bantuan. Orangtua mengeluarkan biaya sendiri. Siswa belajar dengan cara googling, zoom meeting dan lainnya.
4. Bagi beberapa orangtua yang berkerja, sulit meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya selama PJJ berlangsung, karena bentrok dengan jadwal kerja.
5. Penjelasan guru saat sistem PJJ menjadi kurang efektif dan tidak maksimal.
Sementara orangtua yang kontra dengan keputusan tersebut beralasan bahwa pembukaan sekolah dan belajar secara tatap muka pada januari mendatang, beresiko meningkatkan terjadinya penularan virus covid 19, khususnya bagi Sekolah Dasar. Karena bagi mereka tentunya belum betul-betul sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, alasan orangtua yang kontra terhadap keputusan tersebut karena lokasi sekolah yang dekat dengan pelabuhan, dimana kapal barang dari zona merah bersandar, sehingga memungkinkan terjadinya penularan Covid-19.
Beberapa Guru pun setuju dengan dibukanya sekolah pada Januari mendatang dengan alasan bahwa selama PJJ berlangsung, mereka sering menerima laporan kendala dari murid-muridnya, sehingga tidak maksimal dalam penyampaian materi. Alasan lainnya, dengan sistem PJJ beberapa guru merasa hanya sekedar menyampaikan materi saja karena terbatas waktu. Padahal dalam mengajar harus ada rasa, mendidik sikap dan menciptakan karakter.
Di samping itu, beberapa Guru juga berpendapat agar pada januari mendatang, sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah mengawasi berjalannya prokes. Jika sekolah tidak mampu melaksanakan prokes yang baik, maka sebaiknya tidak ada izin dibukanya sekolah. Opsi lainnya, diberlakukannya shift jadwal sekolah tatap muka bagi siswa, misal pada satu kelas terdapat 49 orang siswa. Maka, 20 orang melakukan pembelajaran secara tatap muka, 20 orang melakukan pembelajaran online dari rumah masing-masing.
Jika kita perhatikan respon pro kontra pihak orangtua mau pun guru selama pembelajaran daring, justru pemberlakuan pembelajaran tatap muka sebetulnya masih banyak menimbulkan dilema. Di sisi lain orangtua siswa ingin anaknya mendapatkan pendidikan dan output pembelajaran yang maksimal. Dan di sisi lain, guru juga tentunya ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Pendidikan seharusnya menjadi prioritas negara dalam mencetak generasi cemerlang, sehingga negara harus memastikan proses pembelajaran terjamin dalam hal kesehatan, ekonomi, dan kualitas pendidikannya (kurikulum, sarana pra sarana, tenaga pengajar, media penunjang dan lainnya).
Pada masa kegemilangan lslam pun pernah terjadi hal ini . Maka, berkaca dari hal tersebut pemerintah seharusnya masih mengkarantina wilayah yang terkena pandemi. Untuk wilayah yang terkena pandemi, para pelajar bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Semua harus bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. Pemerintah haruslah menyediakan fasilitas terbaik demi terlaksananya pembelajaran. Pada hal ini, handphone, kuota internet, pemerataan jaringan dan hal-hal yang mendukung terlaksananya pembelajaran menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus memberikan bantuan ekonomi pada rakyatnya yang berada di wilayah wabah, sehingga Orang tua pun tidak perlu khawatir dengan kebutuhan hidup mereka di masa pandemi ini. Orang tua dapat mendampingi anak-anak mereka untuk melakukan PJJ dengan tenang.
Bagi wilayah sekolah yang tidak terdampak wabah, maka wilayah tersebut dapat beraktivitas seperti biasa. Wilayah ini dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka tanpa takut ada virus apapun yang menulari mereka. Pemerintah akan menciptakan rasa aman bagi warganya karena mereka tidak membiarkan orang yang berada diwilayah wabah untuk berpergian sesuka hati mereka. Dengan demikian para orang tua bisa merasa aman untuk melepas anak-anak mereka beraktivitas diluar rumah. Peningkatan kualitas guru pun seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah haruslah memfasilitasi guru dalam melakukan pengajaran.
Masya Allah, pendidikan di dalam sistem Islam mampu menjaminkan kesehatan dan kualitas pendidikan. Setiap warga negara akan dilindungi oleh negara agar terjamin pembentukan syakhsiyah Islam (pola fikir dan pola sikap). Hal ini akan terlaksana jika suatu negara menerapkan syari’ah Islam secara kaffah.
Wallahu 'alam bishshawaab.
0 Komentar