Proyek “Jurassic Park” Komodo, Untuk Siapa?

Oleh: Habibah, A.Md.Keb

Atas instruksi Presiden Joko Widodo, kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan dijadikan destinasi wisata kelas premium. Sejumlah proyek pembangunan penataan kawasan pun digarap, termasuk di Pulau Rinca yang menjadi habitat komodo. Pemerintah menyebut akan hadir tempat wisata ala Jurassic Park.

Sejalan dengan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia meyakinkan, pembangunan yang dilakukan di destinasi pariwisata tersebut dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan hewan langka tersebut.

"Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual, "tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat, 27 November 2020 (galamedia.pikiran rakyat.com)

Usaha pemerintah dalam membangun wisata komodo ala Jurassic Park mendapatkan perlawanan dan kritikan dari beberapa pihak, pasalnya akan menganggu ekosistem komodo.

Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan menyatakan kepentingan sektor pariwisata tidak boleh mengabaikan habitat dari komodo yang tersebar di sejumlah pulau di Taman Nasional Komodo, termasuk di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kepentingan pariwisata juga tidak boleh mengabaikan kepentingan menjaga habitat asli dan konservasi komodo sebagai jenis kadal terbesar di seluruh dunia yang masih bertahan hidup," kata Johan Rosihan, Selasa, 24 November 2020.(tempo.com)

Dalam cuitan yang viral di Twitter, akun Kawan Baik Komodo menulis, "Sedih! Komodo berhadap-hadapan dengan truk proyek bangunan Wisata Jurassic di Pulau Rinca."

"Untuk pertama kalinya komodo-komodo ini mendengar deru mesin-mesin mobil dan menghirup bau asapnya. Akan seperti apa dampak proyek-proyek ini ke depannya? Masih adakah yang peduli dengan konservasi?" tulis akun itu dengan retweet lebih dari 12.000 kali.(bbc.com)

Pemerintah berdalih pembangunan wisata di Pulau Rinca itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo. (Liputan6.com, 29/10/2020)

Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia. Komodo termasuk hewan langka dan harus dilindungi. Dilansir dari Ecyclopaedia Britannica (2015), komodo atau disebut Varanus Komodoensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang dan Gili Dasami Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Eksotisme kadal raksasa dan kecantikan alamnya membuat Taman Nasional Komodo terpilih menjadi The New 7 Wonders atau salah satu dari 7 Keajaiban Dunia, pada Mei 2012. Sebagai hewan unik dan langka, sudah semestinya habitat mereka dijaga dan dilestarikan. Bukan dimanfaatkan untuk memuaskan kepentingan segelintir pihak.

Pengembangan wisata memang selalu digadang-gadang oleh pemerintahan jokowi. Salah satunya Jurassic Park ini. Pemerintah selalu getol menggenjot sektor pariwisata agar menarik perhatian wisatawan. dan dijadikan sumber pemasukan untuk negara.

Berdasarkan catatan BPS, nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata pada tahun 2017 mencapai Rp634 triliun. Nilai transaksi tersebut dihasilkan dari beberapa komponen yaitu konsumsi wisatawan (domestik dan mancanegara), investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah.

Ironinya dibalik wisata ini ada rakyat disekitar tempat wisata yang tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Peneliti Alpha Research Database Indonesia sekaligus pemerhati masalah NTT, Ferdy Hasiman, menegaskan soal wisata premium ini sebaiknya Jokowi perlu tinjau ulang dan membeberkan konsepnya lebih rinci kepada masyarakat Manggarai Barat (Mabar).

"Apa yang di dapat rakyat Mabar dari bisnis pariwisata premium ini? Di TNK [Taman Nasional Komodo] saja, penerimaan dari pajak dan retribusi masuk senilai Rp 28 miliar tapi pemasukan untuk Manggarai Barat, daerah lokasi TNK enggak jelas," tegasnya di Jakarta, Minggu (1/12/2019). (cnbcIndonesia.com)

Masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo tak diperhatikan oleh pemerintah bertahun-tahun. Pemerintah Pusat ini sungguh tidak adil. Aset TNK berupa biawak komodonya diambil pemerintah pusat, sementara masyarakat di wilayah TNK menjadi tanggung jawab daerah. Terkait dengan infrastruktur, dalam hal ini listrik, Pembangkit Listik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Manggarai hanya melayani kelistrikan untuk pariwisata Mabar, sementara kapasitasnya hanya 2x4 megawatt (MW).

Situs Rekadaya mencatat, PLTP Ulumbu merupakan proyek percontohan pertama untuk mengelola panas bumi skala kecil bagi masyarakat terpencil. PLTP ini terletak di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan kapasitas sebesar 2 x 2,5 MW. Padahal di aturan panas bumi, potensi yang kapasitasnya di bawah 10 mw diambil PLN memakai dana Imbursment dari APBN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Masyarakat sekitar Ulumbu tidak dapat listrik, karena listriknya di bawa ke hotel-hotel di Bajo.(cnbcIndonesia.com)

Sebab itu pemerintah pusat agar jangan hanya melirik Labuan Baju karena yang mendapatkan keuntungan hanya elite dan pengusaha pariwisata, sementara tata kota dan kesejahteraan masyarakat kurang mendapat perhatian.

Air bersih juga jadi isu krusial di masyarakat. Sementara air di hotel-hotel untuk para wisatawan itu penuh. Jangan sampai pemerintah hanya melirik bisnisnya saja tapi kondisi masyarakat disekitar sana terlupakan. 

Sekadar diketahui, provinsi NTT masuk dalam lima besar jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Memiliki sejumlah destinasi wisata yang indah dan banyak tak membuat NTT terlepas dari masalah kemiskinan.

Rakusnya sistem kapitalis tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan. Pariwisata dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu jalan liberalisasi ekonomi kapitalisme. Investor diundang dengan tangan terbuka, sementara kesejahteraan dan kebutuhan rakyat diabaikan.

Urgenkah pembangunan wisata “Jurassic Park” bagi komodo dan masyarakat setempat? Yang ada, habitat komodo bisa rusak akibat aktivitas tersebut. Karena secara almiahnya hewan komodo habitatnya di hutan belantara, banyak pepohonan, tidak bisa berada satu lingkungan dengan bangunan-bangunan megah seperti hotel, restaurant dll.

Inilah wajah kerakusan kapitalis. Hewan pun terancam akibat penerapan sistem ini. Hewan juga bisa terusir dari tempat tinggalnya karena nafsu kepentingan manusia. Sistem jahat ini mengorbankan banyak hal, yaitu alam, manusia, hewan dan kehidupan.

Ketika sebuah negara membangun infrastruktur, perlu dilihat dengan paradigma apa infrastruktur itu dibangun. Negara Khilafah tidak akan membangun infrastruktur yang mengabaikan hak manusia, alam dan lingkungan.

Negara Khilafah akan memprioritaskan mana infrastruktur yang lebih utama untuk dibangun. Seperti membangun infrastruktur untuk kesehatan, pendidikan, jalan, energi, fasilitas umum dan sebagainya. Khilafah akan menerapkan ekonomi Islam secara utuh. Mulai dari pengaturan kepemilikan, pengelolaan hingga distribusinya.

Pembiayaan infrastruktur negara Khilafah diambil dari Baitul mal. Khilafah tidak akan memungut dana dari masyarakat. Jika kas Baitul mal kosong, harus dilihat terlebih dahulu.

Jika infrastruktur tersebut merupakan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan negara mendorong partisipasi publik untuk berinfak. Jika masih belum cukup kaum muslim dikenai pajak khusus untuk membiayai proyek ini. Pajak hanya ditarik dari golongan orang kaya (mampu) saja

Dalam Islam, objek wisata bertujuan sebagai sarana dakwah dan Di’ayah (propaganda). Objek wisata bisa berupa keindahan alam dan peninggalan bersejarah. Objek wisata ini bisa dipertahankan sebagai sarana memahamkan Islam kepada wisatawan dan menjadi salah satu upaya untuk mentafakuri ciptaan Allah SWT. Dalam islam, dengan sistemnya khilafah maka Negara khilafah tidak akan membangun wisata yang akhirnya merusak lingkungan bahkan mengganggu hewan. Islam sangat memperhatikan alam, lingkungan, hewan  dll.

Ajaran kasih sayang dalam Islam sangat sempurna dan menakjubkan. Islam mengajarkan kasih sayang bukan hanya kepada manusia tapi juga terhadap hewan. Suatu ketika Rasulullah Saw. melihat seekor burung yang terpisah dari induknya. Beliau lalu menegur dan bersabda, “Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya? Kembalikanlah kepadanya anak-anaknya.” (HR Abu Dawud). 

Wallohu A’lam

Posting Komentar

0 Komentar