Oleh: Nurul Hariani (Mahasiswi dan Aktivis Muslimah Medan)
Kita tahu bahwasanya Pendidikan adalah Kebutuhan Publik yang Harus dilaksanakan dan dipenuhi , tanpa menempuh pendidikan mungkin kita tak memiliki wibawa atau menjadi seseorang yang kita ingin kan. Terlebih lagi pada saat pandemi begini hal yang harus diperhatikan selain kebutuhan pangan yaitu pendidikan itu sendiri.
Tetapi Mengapa Pihak Pemerintahan Lebih Merasa keberatan Jika Pendidikan Dibuka dengan tatap Muka Dibanding dengan dibukanya Tempat Wisata dan Hiburan malam di saat pandemi? Ada apa Sebenarnya? Dilansir dari Laman Waspada.co.id, Anggota DPRD Medan dari Fraski Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution, menilai Dinas Pendidikan terlalu lamban dan terkesan santai menyikapi persoalan belajar daring (dalam jaringan) yang sudah dikeluhkan jutaan orangtua siswa. Pasalnya, setiap bertemu dengan orangtua siswa, rata-rata mereka mempertanyakan tentang kapan dimulainya belajar tatap muka. Menurutnya, Kepala Dinas Pendidikan Medan Adlan, harus punya inovasi atau solusi cerdas menyikapi proses belajar mengajar di masa Pandemi Covid-19. Hal itu katakan saat menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun Kedua Tahun Anggaran 2020 di Jalan Karya Kasih Kompleks Grand Sweet Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor, Senin (21/12). Lebih lanjut dikatakan Mulia, Dinas Pendidikan Medan tidak membuka ruang bagi anak-anak untuk mengasah ilmu mereka. Tapi di sisi lain, Dinas Pariwisata Medan membiarkan tempat-tempat hiburan yang kami sidak kemarin melanggar Perwal 27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Bagaimana bisa Pemerintah Kota Medan memberikan ruang bagi pengusaha hiburan yang tidak melaksanakan prokes? Tapi menutup lembaga pendidikan. Ini yang menjadi catatan kami bahwa pemerintah kota tidak peduli dengan dunia pendidikan, ketusnya.
Lain Pada nya Kemendikbud Nadhim Makarim mencetuskan Kebijakan yang begitu membingungkan Dengan Membolehkan Sekolah Bertatap muka dan itu bersyarat, Pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka mulai Januari 2021 didukung Komisi X DPR dengan catatan ada jaminan penerapan protokol kesehatan. Tapi Apa Kabar Tempat Pariwisata dan Hiburan ? Banyak Sudah Sejauh Mata Memandang Tempat Wisata dan Hiburan Dibuka di tengah pandemi Tanpa Protokol Kesehatan.
Pemerintahan kapitalisme-liberal hari ini sedang mempertontokan kerusakannya sendiri kepada publik. Dalam situasi tersebut argument kritis tidak dapat lagi terelakkan. Di satu sisi pemerintah merasa yakin menerapkan kelonggaran terhadap industri hiburan dan pariwisata namun di sisi lain merasa horror jika sekolah dibuka. Kritik terhadap kebijakan belah bambu ini memang wajar adanya. Negara telah disebut abai terhadap kebutuhan pokok masayarakat (pendidikan). Namun lebih dari itu para tokoh, intelektual, aktivis dan seluruh masyarakat harus menyadari pangkal persoalan yang timbul dari penerapan sistem kapitalisme yang selalu berorientasi kepada perolehan materi. Artinya bahwa sistem ini selalu mengambil tolak ukur keuntungan yang lebih banyak bagaimanapun caranya. Apa Pun Resikonya yang Penting Keuntungan yang Harus Didapat. Pendidikan Sudah tak Lebih Penting dibanding Materi saat ini,maka dari itu patutlah Rusaknya Generasi Saat ini Disebabkan Abai nya Peran Negara yang seharusnya berkontribusi Untuk Kemaslahatan Ummat. Inilah ketika kita berada dalam sistem Kapitalisme-Liberal, dimana negara tidak akan menjalankan fungsi riayah kepada rakyatnya dengan baik dan benar. Dimana pendidikan yang menjadi kebutuhan publik yang menjadi hak rakyat tidak dijamin oleh negara dengan gratis, bahkan negara sebagai regulator menjadikan pendidikan sebagai peluang bisnis untuk mencari keuntungan. Sehingga ketika terjadi wabah seperti sekarang, negara mudah untuk lepas tanggung jawab, dan hanya bersifat mendorong.
Berbeda dengan islam, negara bertanggung jawab dalam memberikan pemenuhan pendidikan dengan gratis dan kualitas yang baik, tanpa membedakan antara sekolah umum maupun sekolah swasta (sebagai amal sholeh individu mendirikan sekolah), karena semuanya atas pengontrolan dan evaluasi negara dalam menjalankan sistemnya. Sehingga tidak dibebankan biaya sedikitpun kepada individu rakyat, termasuk dalam kondisi wabah sekalipun. Islam merupakan sistem yang paripurna sistem yang mampu mengurusi urusan umat dari berbagai segi aspek kehidupan . yang akan menerapkan seluruh hukum syara disegela lini mengemban tata aturan yang berlandaskan konsep Riayatusy syuunil ummah (mengurusi urusan umat) yang mana Negara adalah pengurus dan dan perisai/Pelindung umat.
0 Komentar