Oleh: Astriani Lydia, S.S (Tim Manajemen Komunitas Parenting Ibu Tangguh Bekasi)
Proses vaksinasi dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi. Di Kabupaten Bekasi sebanyak 120.000 masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia) ditargetkan akan menerima vaksin Covid-19. Untuk tahap pertama, sebanyak 400 lansia sudah divaksin di Rumah Sakit Siloam, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarty mengatakan, karena ketersediaan vaksin terbatas, sehingga vaksinasi dilakukan secara bertahap. Saat ini pihaknya pun masih menyelesaikan vaksinasi bagi pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga aparat penegak hukum. Sebelumnya, vaksinasi dilakukan terhadap 15 ribu tenaga kesehatan (nakes) dan pelayanan publik sekitar 80 ribu. (RADARBEKASI.ID, 18/3/21)
Puluhan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi juga sudah mengirimkan data ke Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi gotong-royong. Hanya saja, waktu pelaksanaannya belum ditentukan, karena masih menunggu intruksi dari kementrian kesehatan. Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo mengaku, belum menerima laporan mengenai perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong-royong. Hal itu mengingat, perusahaan yang mau mendaftar langsung ke aplikasi pemerintah pusat. Selain itu, dirinya juga belum mendapat informasi lebih lanjut perihal pelaksanaannya kapan. (RADARBEKASI.ID,18/3/21)
Tidak ketinggalan di ranah pendidikan, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kota Bekasi tengah melakukan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi SD dan SMP negeri. Berdasarkan Surat Edaran nomer 421/2624/Disdik.set/III/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan di Kota Bekasi, pembelajaran. Saat ini pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan pembelajaran tatap muka melalui penerapan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan atau selanjutnya disingkat ATHB-SP. “ATHB-SP dapat diselenggarakan mulai Senin 22 Maret 2021, dengan ketentuan penyelenggaraan yang diatur oleh pedoman yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dalam rangka penyelenggaraan ATHB-SP sesuai protokol kesehatan”, demikian bunyi surat edaran tersebut. (Pojokbekasi.com, 21/3/21)
Peran Pemimpin
Rencana pemerintah menggelar tatap muka ditanggapi kekhawatiran oleh sebagian besar kalangan guru. Pasalnya, belum ada program vaksinasi untuk anak maupun vaksin yang diizinkan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) untuk anak usia di bawah 18 tahun (cnninconesia.com,18/3/21). Para guru pun belum merata mendapatkan vaksin, maka hanya mengandalkan vaksinasi saat ini tidak bisa dilakukan. Sehingga wajar para orangtua pun merasa khawatir dengan kebijakan tersebut karena ragu juga dengan taatnya anak-anak menjalankan prokes. Jika pembelajaran tatap muka jadi digelar, maka vaksinasi dan tes massal juga harus dilakukan. Maka pemerintah harus menjamin vaksin tersebar dengan merata dan mudah diikuti oleh seluruh masyarakat Sehingga dipastikan bahwa murid dan guru yang hadir di sekolah betul-betul dalam kondisi sehat. Pelaksanaan prokes juga dikawal dengan ketat. Seperti penyediaan masker gratis bagi para siswa dan guru, tersedianya tempat cuci tangan, handsanitizer, dan lain sebagainya.
Jika belum bisa, maka pemerintah harus memikirkan masak-masak tentang keputusan pembelajaran tatap muka di tengah proses vaksinasi yang belum merata dan kondisi wabah yang masih belum ada perubahan yang berarti. Jangan sampai mengorbankan generasi yang merupakan harapan bangsa di masa yang akan datang. Dan juga tetap memfasilitasi dengan baik proses pembelajaran jarak jauh. Pemerintah harus berusaha dengan keras menggerakkan seluruh sumber daya negara berupa manusia, dana, fasilitas, energi, dan sebagainya untuk mewujudkan pendidikan yang efektif bagi semua warga negara. Listrik, jaringan internet, buku, materi ajar, dan semua peralatan pendukung disediakan oleh negara, sehingga tidak ada anak yang tidak bisa sekolah karena pandemi. Para guru pun akan dibina dan diberi pelatihan oleh negara sehingga mampu membuat bahan ajar yang komunikatif dan efektif dalam kondisi khusus ini sehingga mudah dipahami anak-anak. Fasilitas untuk para guru pun akan dipenuhi oleh negara sehingga memudahkannya dalam mengajar.
Para orang tua juga harus dilibatkan agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Baik terkait menjaga kesehatan anak, membiasakan taat protokol kesehatan, dan mendampingi pendidikan anak. Sehingga anak-anak terkondisikan untuk fokus mengikuti materi pembelajaran.
Untuk itulah, Seorang pemimpin sudah semestinya menjadikan kemaslahatan umat adalah hal yang utama diatas kepentingan pribadi, apalagi kepentingan para pemilik modal. Ia juga akan mengatur urusan umat sesuai dengan ketentuan Syariat. Atas hal itulah ia akan dicintai oleh rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendioakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka.” (HR. Muslim)
Pendidikan di dalam Islam adalah sesuatu hal yang penting. Karena terkait dengan pembentukan kepribadian Islam seorang muslim. Karenanya Khalifah akan melakukan hal yang terbaik dalam memfasilitasi terselenggaranya proses pendidikan sehingga tidak terjadi lost generation. In syaa Allah, semuanya akan terlaksana dengan baik jika Syariat Islam diterapkan secara kaaffah.
Wallahu a’lam bishshawab
0 Komentar