Oleh : Nurul Hariani (Mahasiswi dan Aktivis Muslimah Medan)
Genap 2 tahun Indonesia dilanda wabah Covid-19, 2 tahun pula sekolah belajar dalam masa jaringan (Daring), walaupun ada sebagian sudah berlangsung tatap muka yang itu bisa dihitung dengan jari. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan kerap menghantui seluruh masyarakat Indonesia dari sabang hingga marauke. Dengan perekonomian yang semakin sulit, kemiskinan pun semakin menghimpit dan tak terelakkan lagi, para pekerja yang sempat banyak diberhentikan bekerja karena membludaknya kasus Covid-19 ini. Upaya demi upaya kerap dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus rantai covid-19 ini, mulai dari menjaga protokol kesehatan, social distancing, Physical Distancing, PSBB, penyemprotan obat obatan, vaksin , herd imunity, dan lainnya, bahkan kini pemerintah meminta dan terus-menerus mengggenjot kepala daerah wilayah masing masing untuk melakukan 3T.
Seperti yang dilansir disalah satu media mengatakah bahwa “Kepala negara Indonesia mengingatkan empat provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta beberapa kabupaten atau kota termasuk Kota Bandung agar meningkatkan koordinasi dan 3T pada penangan Covid-19. Hal itu diungkap Wali Kota Bandung, Oded M. Danial yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) melalui Video Conference dengan Kepala Negara terkait Penanganan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM Mikro), Minggu (13/6/2021). Kepala Negara juga mewanti-wanti agar 3T yakni Testing, Tracing, dan Treatment harus terus dilakukan (okezone.com).
Begitulah kebijakan ataupun upaya yang dilakuakan oleh pemerintah, sudah beragam cara namun tidak kunjung usai, berbagai perubahan istilah dan pernyataan ini bahwa disimpulkan bahwasanya pemerintah tak siap menghadapi Wabah ini. yang ada kebijakan yang tidak Sistematis, bahkan terkesan galau dan ngambang dalam mengambil tindakan . dengan adanya opsi yang cukup banyak namun dari sekian banyaknya tidak berhasil. Kok bisa? Karena abainya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab nya selama masa darurat kesehatan masyarakat selama wabah. Karena berdasarkan UU karantina, kebutuhan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, serta hak hak nya masyarakat. Salah satunya yang paling utama adalah pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar , yakni kecukupan terhadap pangan (pasal 55 ayat 1 UU karantina kesehatan).
Selain itu pemerintah harus memberikan hak isolasi dan mendapatkan rujukan perawatan rumah sakit ketika terkena wabah dan hak diberikannya ganti rugi jika mereka mengalami kerugian. Ada pun hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan. Untuk memenuhi semua hak hak tentunya upaya serius dari negara dan pemerintah, tapi faktanya sikap rezim lama dalam menyikapi pandemi ini dan terkesan abai dan meremehkannya. malah dengan leluasa pemerintah memasukkan Asing dan aseng kedalam Indonesia untuk membangun kerjasama dengan mereka, membuka pusat destinasi wisata, menutup sekolah, dan membatal kan keberangkatan haji dengan mengkambing hitamkan Covid-19 yang semakin melonjak, dengan alasan demi kemaslahatan bersama, sebenar nya untuk siapa? yang tak lain tak bukan ini adalah tipu muslihat para segelintir kapitalis.
Seandainya untuk kemaslahatan bersama pasti sejak sekian lama wabah ini , kemiskinan, himpitan ekonomi sudah bisa terselesaikan di negara ini.
Pemerintah memalingkan ummat dari hal lain dengan memperpanjang isu isu Virus Covid-19 yang masih melonjak tinggi dan memberikan upaya parsial atau kebijakan yang hanya bersifat sementara dengan Social distancing, Physical Distancing, PSBB, penyemprotan obat obatan, vaksin , herd imunity, dan 3T tersebut yang sifatnya hanya imbauan, bukan sikap tegas negara. Tidak keseriusannya dalam mengurusi rakyatnya. Akhirny rakyat, sudah tidak percaya lagi dengan kebijakan pemerintah yang selalu membuat resah dan kekecewaan rakyatnya
Maka dari itu kita butuh pemimpin yang peduli pada kesehatan dan nyawa rakyat. untuk itu kita flashback ke 14 tahun abad Silam saat Islam memimpin dunia , tak ada satupun rakyat menederita kesehatan, dan ekonomi sosialnya telah terpenuhi secara lahir maupun batinnnya. Bahkan seorang khalifah ketika ada rakyatnya tidak terpenuhi kebutuhannya, khalifahlah yang turun langsung untuk memberikan kebutuhan dasar masyarakatnya. Inilah Bukti Bahwa islam lah solusi yang hakiki atas Problematika Ummat.
Wallahua’lam bi Ashawabb....
0 Komentar