Oleh : Ummu Fatih (Komunitas Menulis Setajam Pena)
Saat masyarakat diminta patuh untuk berdiam diri di rumah, Bandara Sultan Hasanuddin memperlihatkan 20 orang membawa koper yang di klaim warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Padahal di Indonesia sedang diberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Sungguh, kebijakan yang membuat rakyat bingung.
Dilansir Antaranews (5/7/2021), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang dan Stakeholder Relations Manager, Angkasa Pura I, Iwan Risdianto menyatakan bahwa TKA terdebut akan bekerja di PT Huadi Nikel untuk membangun smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulsel.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia, selama penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) Darurat, dengan alasan wisata atau bekerja (Cnnindonesia, 4/7/2021).
Sungguh ironi, di saat PPKM Darurat diberlakukan, di saat rakyat mematuhi semua kebijakan Pemerintah, tetapi mata kepala rakyat dipertontonkan kedatangan warga asing ke Indonesia. Yang lebih miris lagi, 20 TKA Tiongkok masuk ketika jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Sederhananya, masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, sedangkan pekerja asing diberikan 'karpet merah'.
Ini bukti pemerintah tidak konsisten dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Rakyat dibatasi dalam melakukan berbagai kegiatan, tetapi di sisi yang lain pemerintah melonggarkan warga Asing datang ke Indonesia. Masyarakat sering sekali diperlihatkan ketidak adilan yang dilakukan oleh penguasa. Bagaimana rakyat bisa percaya dengan penguasa, jika mereka tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat.
Masalah karut-marutnya kebijakan ini, tak lain adalah akibat dari sistem kapitalis yang diemban negeri ini. Yang mana ketika mau melakukan sesuatu, melihat apakah itu menguntungkan penguasa atau tidak. Meski dengan dalih pemulihan ekonomi, nyatanya nyawa rakyat jadi taruhannya.
Kebijakan PPKM darurat ini pun sejatinya sudah telat. Sebab, wabah sudah menyebar di hampir seluruh pelosok negeri ini. Jikalau pemerintah melakukan lockdown di awal-awal pandemi, mungkin tidak separah ini. Inilah pemerintahan yang berbasis kapitalis apa-apa di ukur untung rugi. Sebab, jika pemerintah memberlakukan lockdown maka ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, yang akan mengeluarkan banyak anggaran negara.
Padahal kalau kita melihat negeri ini sangatlah kaya, mulai dari emas, perak, tembaga, hasil laut, juga hasil hutan. Indonesia memiliki semua tetapi itu hanya ibarat ungkapan saja, karena sebenarnya kekayaan ini dalam kekuasaan Asing. Di sisi lain utang Indonesia semakin menumpuk dan angka pengangguran juga meningkat.
Kalau kita melihat apa yang telah di contohkan Rosulullah dalam menghadapi wabah, Beliau juga melakukan lockdown penguncian wilayah di tempat pertama terjangkitnya wabah.
Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, jangan kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)
Itulah jika merujuk pada sistem Islam. Sistem Islam tidak ada istilah untung rugi. Pemimpin akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan selama masa lock down, sebab nyawa rakyat lebih diutamakan. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Dimana Islam bukan hanya agama ritual saja tetapi juga Ideologi yang mengatur permasalahan umat. Aturan yang diberikan Islam sangatlah sempurna dan memuaskan.
Dengan demikian satu-satunya solusi yang mampu mengakhiri pandemi saat ini hanyalah sistem Islam yang berasal dari sang Pencipta Alam Semesta ini. Dengan menerapkan Islam secara sempurna diberbagai sendi kehidupan, niscaya setiap permasalahan akan cepat mendapat penyelesaian. Wallahu a'lam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar