Oleh : Setyowati Ratna Santoso (Guru Madrasah di Surabaya dan aktivis dakwah)
Krisis empati pejabat sangat terasa pada kondisi pandemi yang belum juga memberikan tanda tanda akan berakhir. Bagaimana tidak beberapa kebijakan kontroversial terpampang nyata yang membuat miris mulai dari kebijakan cat pesawat kepresidenan yang menghabiskan anggaran hingga mencapai 2 milyar, tidak berselang lama kembali kita dikejutkan dengan rencana pengadaan baju dinas DPRD Tangerang yang cukup fantastis dan melibatkan brand mewah Louis Vuitton.
Tidak berhenti setelahnya kembali gubenur dan wakil gubenur Sumetera Barat berencana mengadakan mobil dinas yang nilainya mencapai 2 milyar walau akhirnya dibatalkan setelah mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Kemudian setelahnya kembali terulang lagi kini giliran DPRD Sumatera Barat berencana melakukan rehabilitasi rumah dinas ketua DPRD yang nilainya mencapai 5,6 milyar.
Para pejabat diberikan amanah oleh rakyat untuk untuk mengurusi rakyat akan tetapi yang terjadi justru amanah yang telah diberikan rakyat ini digunakan menghasilkan berbagai kebijakan yang kurang peka dan berempati terhadap rakyat.
Pada kondisi pandemi ditengah rakyat harus bertahan hidup baik karena ancaman virus co vid 19 atau ancaman kelaparan karena selama pandemi banyak rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi, hingga berujung tidak bisa terpenuhinya kebutuhan pangan karena banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi.
Rasa empati dan kepekaan tidak dimiliki pejabat ini sebenarnya wajar dalam sistem kapitalis demokrasi sekuler yang dianut saat ini. Bukan rahasia umum bahwa segala proyek yang tidak urgen yang diadadakan karena proyek proyek tadi bisa memberikan peluang keuntungan bagi para pejabat, dengan tender tender yang diadakan bagi proyek tersebut.
Para pejabat ini bisa memperoleh kekuasaan dengan jalan demokrasi yang berbiaya mahal untuk bisa menduduki kekuaasaan maka wajar bagi mereka untuk meminta kembali apa yang sudah mereka keluarkan ketika mereka menjabat dengan cara membuat kebijakan yang bisa menguntungkan mereka.
Sistem demokrasi digunakan para pejabat ini sebagai kendaraan untuk memperoleh kekuasaan atas nama rakyat dan untuk rakyat akan tetapi setelah menjabat mereka melupakan rakyat dan fokus kepada kepentingan pribadi dan kelompoknya, serta upaya untuk mengembalikan materi yang telah mereka keluarkan untuk menduduki jabatannya, maka wajar rasa kepekaan dan empati mereka bisa dikatakan tidak ada.
Hal ini sangat berbeda dengan apa yang telah dicontohkan oleh para pemimpin negara atau para Khalifah dalam sistem Islam serta para pejabatnya. Mereka sangat takut ketika mendapat amanah jabatan,bagi mereka tanggung jawab yang mereka pikul ini sangat besar di hadapan Allah, mereka tidak berlomba dalam memperoleh jabatan tapi justru berlomba menghindari jabatan. Oleh sebab itulah ketika mereka menjabat maka betul betul amanah dengan jabatannya sehingga sangat terasa oleh rakyat kepengurusan mereka.
Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang memikul sendiri gandum dengan pundak beliau ketika mengetahui ada salah satu rakyatnya yang tidak mempunyai makanan.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang juga cucu dari Khalifah Umar bin Khattab mematikan lampu minyak yang minyaknya diperoleh dari yang negara ketika beliau menerima tamu yang tidak membicarakan urusan rakyat dan negara.
Sungguh Islam sebagai sebuah sistem kehidupan dan solusi probematika umat telah memberi contoh terbaik bagaimana seharusnya seorang pemimpin mempunyai kepekaan dan rasa empati yang besar kepada rakyat yang menjadi amanahnya karena setiap apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kerinduan untuk memiliki pejabat dan pemimpin amanah hanya bisa kita harapkan ketika Islam diterapkan dalam kancah kehidupan dan secara total dengan tegaknya institusi negara yang menerapkan aturan Islam secara kaffah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar