Latihan Bersama atau Intervensi Asing


Oleh : Puji Ariyanti (Pegiat Literasi Untuk Peradaban)

Seperti dilansir tribunnews.com Palembang 25/7/2021. Sebanyak 330 Tentara Amerika (US Army) tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan ratusan tentara AS ini di saat Palembang masih menjalani PPKM Level 3 yang berakhir pada Minggu.

Dalam kesempatan itu, protokol kesehatan Covid-19 dilakukan secara ketat terhadap kedatangan bagi prajurit dari negeri Paman Sam gelombang pertama ini. Mereka sendiri akan mengikuti Latihan Bersama Garuda Shield Ke-15/2021 dan merupakan latihan terbesar dalam sejarah kerjasama antara TNI AD dengan AD Amerika Serikat.

Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan latihan bersama ini akan digelar dari tanggal 1 hingga 14 Agustus 2021, dan digelar di tiga daerah latihan tempur Baturaja, Amborawang, dan Makalisung.

“Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan kemampuan prajurit TNI AD dengan AD Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi,” jelas Brigjen TNI Tatang Subarna, saat ikut menjemput di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Dalam pelaksanaannya, latihan ini akan melibatkan penyelenggara dan pelaku sebanyak 2.246 personel TNI AD dan 2.282 personel AD Amerika Serikat dengan materi latihan Staff Exercise, Field Training Exercise, Live Fire Exercise, Medical Exercise, dan Aviation (Ttribunnews.com, 25/7/2021).

Sekilas nampak membanggakan. Saat negara adidaya macam negara Amerika Serikat yang memiliki kekuatan terbesar militer dunia berkenan melawat ke Indonesia untuk mengadakan kerja sama latihan tempur. Namun, patutlah diwaspadai tidakkah latihan bersama ini mengkawatirkan keamanan bahkan melemahkan kemandirian militer kita? Kerahasiaan strategi perang semakin mudah ditebak sehingga memudahkan untuk dihancurkan. Bahkan makin menguatkan hegemoni mereka?

Harusnya difahami, latihan bersama dengan asing seringkali menjadi pintu intervensi asing untuk menangani problem dalam negeri. Terlebih di era pandemi, banyak kepentingan AS yang ingin didesakkan di berbagai negeri dengan kerangka program penanganan pandemi. Contoh, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang turut berperan dalam penanganan pandemi, di mana terdapat polemik vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar menyita perhatian masyarakat, hingga penggunaannya ditunda oleh pemerintah.

Dalam masa penundaan itu, kritikan terus berlanjut, bahkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Kepala Unit Program Imunisasi WHO Dr Ann Lindstrand menyebut setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19 (Kompas.com, 17/7/2021).

Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan. Menurut Dr Ann Lindstrand dalam konferensi pers, Jumat (16/7/2021), bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah, etika dan akses (vaksin tersebut).

Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility (bekerja sama dengan WHO) memberika vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan. Menurut Ann, Indonesia bisa mengakses fasilitas ini. Terkait pendanaannya seperti biaya transportasi, logistik dsb hingga tempat penyimpanan vaksin, bisa dari berbagai lembaga internasional.

Semestinya pemerintah terus mewaspadai tekanan dan intervensi asing dalam beragam aspek. Apapun tawaran yang menggiurkan tetaplah mereka negara kapitalis tulen. Wajiblah bagi kita tetap waspada bahwa "no free lunch" adalah otak mereka

Awas, negara-negara Barat terbukti mengeluarkan kebijakan pandemi yang egois, tidak peduli pada kebutuhan negara lain dan terbukti mengorbankan banyak nyawa rakyat karena gagal mengatasi dampak kesehatan akibat pandemi.

Ini sebagian bukti bahwa Indonesia sangat bergantung pada asing terlebih militer. Untuk urusan yang sangat medesak dalam hal ini kesehatan masyarakat butuh nasehat WHO yang notabene milik negara kafir. Penguasa kita tak memiliki kewenangan bahkan tak memiliki keberanian dalam mengatur negaranya sendiri.

Dalam banyak peperangan, bukankah Rasul SAW adalah suri tauladan terbaik. Rasul SAW merumuskan sendiri strategi militer dengan sangat baik terbukti kemampuannya memahami keadaan geografis. Kemampuan  menghitung kekuatan, mobilitas, semangat juang, dan titik lemah strategi musuh. 

Militer adalah simbol kekuatan suatu negara. Sebuah negara memiliki militer yang kuat dan handal adalah niscaya. Militer merupakan institusi vital yang sangat menentukan kekuatan politik suatu negara.  Oleh karena itu seluruh bentuk kerja sama militer dengan negara-negara kufur adalah haram dan ini adalah bentuk kezaliman.

Janganlah kalian meminta bantuan pada api orang musyrik.” (HR Ahmad dan Nasa’i). [] Wallahu'alam Bissawab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar