Oleh: Annisa Alawiyah (Lingkar Studi Muslimah Bali)
Sampai hari ini pandemi Covid-19 di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Masyarakat masih merasakan dampak dari pandemi yang tiada henti, mulai dari kemiskinan, kehilangan pekerjaan, anak-anak kehilangan orang tua, hingga tingkat kriminalitas yang semakin meningkat akibat tekanan ekonomi. Pandemi Covid-19 masih membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat dalam semua bidang, khususnya bidang ekonomi.
Sampai saat ini pemerintah masih terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus, mulai dari PSBB, menyelenggarakan vaksinasi, PPKM Darurat level 1 hingga 4, serta menyalurkan bantuan sosial (BANSOS) kepada masyarakat kecil.
Akan tetapi, benarkah kebijakan-kebijakan di atas efektif dalam menyelesaikan masalah wabah Covid-19? Belum! Khususnya bagi kalangan masyarakat kecil yang kenyataannya masih harus mati-matian bertahan hidup di tengah wabah yang tak kunjung usai. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kencang sehingga dapat keluar dari resesi. Hal itu terlihat dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 yang berada di angka 7,07 persen. (liputan6.com, 10/08/2021)
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengeluarkan data yang sama terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pemerintah banyak menuai kritik dari kalangan pakar ekonom Indonesia, salah satunya Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan bahwa ekonomi kuartal II hanya tumbuh 3,3 persen.
Menurutnya, data pertumbuhan tersebut adalah usaha dari para buzzer yang mencoba melakukan pembalikan persepsi yang selalu membandingkan dengan yang terendah (Low Base Effect). Alhasil, perbandingan itu tidak sebanding dengan realitas yang ada di lapangan. Tidak sebanding dengan perasaan rakyat yang keluarganya meninggal terkena Covid-19, tidak bisa bekerja, dan susah mencari makan (genpi.com, 06/08/2021).
Di bulan kemerdekaan, biasanya rakyat akan mengadakan lomba yang menyenangkan dan penghilang penat. Namun, tidak dengan tahun ini. Perayaan kemerdekaan di tahun ini, rakyat sedang berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Sementara penguasa, mereka sibuk berlomba-lomba untuk memperkaya diri.
Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan berita pengadaan pakaian dinas DPRD kota Tangerang dengan merk ternama, Louis Voitten. Tentu, berita ini menjadi polemik di masyarakat. Dilansir dari https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan pakaian dinas pada tahun 2021 naik lebih dari dua kali lipat yakni mencapai Rp 675 juta dibandingkan tahun lalu hanya Rp 312,5 juta. (kompas.com 11/08/2021). Sungguh ironi yang terus menerus dipertontonkan kepada rakyat.
Di tengah wabah yang tak kunjung usai, rakyat harus menanggung beban hidup yang kian meningkat. Ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang sangat terpukul akibat kehilangan pekerjaan, atau korban yang terpapar Covid-19 yang tidak mendapatkan tabung oksigen hingga menyebabkan kematian.
Perlakuan pemerintah terhadap anggaran negara sangat tidak sebanding dengan jeritan rakyat kecil yang setengah mati bertahan hidup. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menggunakan anggaran negara dengan memfokuskan pengeluaran anggaran untuk hal yang krusial, seperti penanggulangan wabah atau biaya pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah hilang rasa empati dan kepekaan kepada rakyatnya. Juga menampakkan dan meyakinkan rakyat bahwa pemerintah hanya memikirkan kepentingan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan tidak lagi mempertimbangkan nasib rakyat jelata.
Padahal Rasulullah SAW sangat sering memperingatkan dan mengingatkan para pemimpin kaum muslim melalui sabdanya, ‘‘Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka’', (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim).
Sejatinya seorang pemimpin atau pejabat negara adalah pelayan bagi rakyat. Sudah seharusnya pemimpin suatu negara membuat kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dari pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu pemilihan pemimpin atau pejabat juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagai pemimpin, karena pemimpin harus memiliki kesanggupan dalam mengatasi masalah yang akan dihadapinya selama kepemimpinan itu.
Tidak hanya itu, pemimpin juga harus memiliki kepekaan, mudah tersentuh dan ada rasa kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya. Sehingga dengan adanya rasa itu, maka akan mendorong seorang pemimpin untuk terus berempati demi kemaslahatan bersama. Tak kalah penting dari semua itu, yaitu ketakwaan yang dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang memiliki ketakwaan kepada Allah dan menjadikan asas kepemimpinannya adalah mencari ridho Allah, kemudian agar Allah juga meridhoinya. Tentu Allah akan mengarahkan gerak si pemimpin dan memberikannya pahala yang besar.
Lain halnya jika dengan pemimpin yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan kemaslahatan rakyat. Kelak Allah akan menurunkan balasan kepada pemimpin semacam ini, dimana pada hari itu tidak ada tempat meminta pertolongan selain diriNya.
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah suatu amanah dan di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang baik serta dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai seorang pemimpin" (HR Muslim).
Berdasarkan hadist di atas, maka jelas bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Kekuasaan yang berada pada sistem yang rusak maka hasilnya pun akan rusak.
Contohnya saja kekuasaan yang berada pada sistem kapitalisme dan sekulerisme. Kekuasaan ini akan menjadikan hegemoni Barat yang siap mencengkram dan menindas rakyat demi keuntungan beberapa kelompok elite politik. Sistem ini juga akan melahirkan penguasa bertopeng demi mengelabui rakyat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu, dengan kekuasaan ini akan menghasilkan kerusakan yang besar.
Berbeda jika kekuasaan itu terletak pada sistem yang benar seperti sistem Islam yang terbukti dalam sejarah peradaban Islam, dimana selama 13 abad lamanya telah memimpin 2/3 belahan dunia dengan menerapkan Islam secara keseluruhan dan mampu mencapai puncak kegemilangan.
Namun sayangnya, saat ini semua itu hanya akan menjadi mimpi, karena pada realitas hari ini sistem sekuler dan kapitalis masih berkuasa di negeri ini. Saat ini rakyat sangat membutuhkan sistem alternatif lain yang mampu menjamin kehidupan dan kemaslahatan rakyat untuk memulai hidup yang lebih aman dan sejahtera. Yaitu kembali kepada sistem Islam kaffah sebagai solusi dari setiap problematika kehidupan untuk mewujudkan kembali negeri yang dirahmati Allah.
Wallahua'lam bish-shawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar