Oleh : Setyowati Ratna Santoso, S.Si (Guru Madrasah di Surabaya)
Viralnya blak blakan gaji DPR oleh diva sekaligus anggota DPR Krisdayanti sungguh mencengangkan publik karena jumlah fantastis gaji anggota DPR ,bagaimana tidak dalam satu bulan mendapat 16 juta rupiah sebagai gaji pokok, 59 juta tunjangan, dana aspirasi 450 juta yang ditransfer 5 kali dalam setahun serta dana kunjungan Dapil 140 juta yang transfer 8 kali setahun.
Gaji anggota DPR yang demikian besar yang diambil dari dana APBN tentunya sudah terbayang besarnya beban APBN dari gaji aparatur negara, pantas apabila yang menempati pos APBN terbesar berasal dari gaji aparatur negara termasuk anggota DPR.
Sayangnya besarnya gaji anggota DPR belum diimbangi dengan maksimalnya kinerja anggota DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya menampung aspirasi rakyat. DPR selama ini justru menjadi stempel untuk kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada rakyat terbukti disahkannya undang undang omnibus law yang tidak berpihak pada rakyat tapi berpihak pada investor dan pemilik modal. Fungsi DPR sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat juga bisa dikatakan mandul, bagaimana tidak kasus mural yang viral memberikan gambaran bahwa suara rakyat belum terwakili sehingga mereka menggunakan media mural untuk mengekspresikan suara mereka yang selama ini belum diakomodasi oleh DPR.
Anggota DPR dipilih melalui proses pemilu menjadi wakil rakyat dan mengimplementasikan aspirasi rakyat dalam perundangan serta fungsi fungsi lainya sesuai tugas mereka. Namun, realitas menunjukkan bahwa yang dibawa oleh anggota DPR ini setelah mereka terpilih adalah kepentingan partai dan pihak pihak yang mensponsori mereka hingga mereka bisa menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Pihak sponsor ini biasanya dari para pengusaha atau pemilik modal atau para investor, tentunya ketika para sponsor ini bersedia untuk menjadi sponsor tidaklah gratis tetapi akan dibayar dengan undang undang yang akan dibuat berpihak pada para sponsor ini untuk mempermudah kepentingan bisnis mereka.DPR menjadi jalan masuk dan menguatnya penjajahan serta cengkraman para kapital baik dalam negeri maupun asing atas nama investasi.
Para kapital ini akan lebih mudah mengeruk kekayaan negeri ini atas nama investasi dan menjadikan kita pasar bagi produk yang mereka hasilkan.Dalam sistem demokrasi dengan Trias politiknya menjadikan para kapital ini menguasai ketiga lembaga negara demokrasi yaitu eksekutif,legeslatif dan yudikatif.Maka ada istilah " perselingkuhan " penguasa dan pengusaha yang memang nyata terjadi pada sistem demokrasi kapitalis sekuler. Fakta ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi rakyat yang didengungkan adalah fiktif. Wakil rakyat akan tersandera " utang budi " kepada sponsor yang telah mendanai kampanye mereka daripada mendengarkan kepentingan rakyat. Rakyat hanya sekedar diberi janji janji tanpa realisasi.
Sebagai seorang muslim segala aktivitas kita disandarkan bagaimana Allah memberikan aturan kehidupan untuk kita. Islam bukan sekedar agama ritual belaka akan tetapi Islam adalah agama yang mampu memberikan pemecahan masalah dalam kehidupan manusia termasuk bagaimana sistem Islam memberikan aturan terkait penyampaian aspirasi rakyat.
Dalam Islam ada kewajiban untuk mengkoreksi penguasa ( Khalifah ) yang menyimpang karena Khalifah adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah, pentingnya mengoreksi penguasa ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadist, "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri menentang penguasa zalim dan ia terbunuh karenanya." (HR Abu Dawud).
Rakyat yang merasa dizalimi oleh penguasa boleh mengadukan kezaliman penguasa. Dalam sistem Islam terdapat Makamah mazhalim yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara rakyat dan penguasa dan seorang Khalifah tidak boleh mengintervensi ataupun membubarkan Makamah mazhalim ini jika terjadi perselisihan antara Khalifah dan rakyat.
Selain itu dalam sistem Islam juga terdapat majelis umat yang merupakan majelis yang dipilih oleh rakyat yang anggotanya terdiri dari perwakilan umat Islam baik laki laki maupun perempuan dan juga non muslim. Majelis umat tidak memiliki kekuasaan legislasi( membuat hukum ) sebagaimana DPR dalam sistem demokrasi. Majelis umat juga bukan bagian dari struktur pemerintahan karenanya anggota juga bisa dipilih dari kaum wanita. Majelis umat dalam memberikan pendapatnya kepada Khalifah bisa bersifat mengikat bagi Khalifah ataupun tidak mengikat.
Wewenang majelis umat diantaranya :
1. Memberikan masukan terhadap penetapan hukum, tapi tidak melakukan adopsi hukum, dan pendapat majelis ummat dalam hal ini tidak mengikat
2. Mengoreksi khalifah atas semua aktifitas praktis daulah(negara). Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat kecuali yang berkaitan dengan aspek syariah yang telah sempurna dilaksanakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada makhamah madzalim.
3.Dimintai masukan dan memberikan masukan kepada khalifah terkait urusan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam hal ini, jika aktifitas tersebut memerlukan pengkajiaan dan analisis yang mendalam, maka pendapat majelis ummat tidak bersifat mengikat, bahkan khalifah tidak harus merujuk kepada majelis ummat. Namun, jika aktifitas tersebut tidak membutuhkan pengkajian dan analisis yang mendalam, pendapat majelis ummat dalam hal ini bersifat mengikat, misalnya: permintaan rakyat atas perbaikan kota-kota dan penjagaan keamanan, dll
4. Membatasi calon-calon khalifah yang sudah ditetapkan mahkamah madzalim. Pendapat majelis dalam hal ini bersifat mengikat.
5. Berhak untuk menampakkan ketidakrelaan terhadap para mu’awin, wali maupun amil. Pendapat mayoritas majelis dalam hal ini bersifat mengikat, kecuali jika pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat majelis wilayah di wilayah tersebut.
Penyaluran aspirasi rakyat dalam sistem Islam memberikan keyakinan kepada kita bahwa sungguh sistem Islam adalah sistem sempurna yang layak diambil untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena segala yang datangnya dari Allah adalah yang terbaik untuk manusia karena manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap segala aturan Allah supaya selamat kehidupan kita dan akan mampu memberikan solusi untuk segala permasalahan umat manusia seluruhnya, serta mampu memberikan keadilan baik untuk muslim maupun non muslim.
Sudah saatnya kita meninggalkan sistem kapitalisme demokrasi sekuler yang hanya berpihak pada kepentingan partai dan para pemilik modal bukan kepentingan rakyat dan beralih pada sistem Islam yang mampu mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi rakyat tanpa biaya mahal.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar