Dilema PTM di Tengah Pandemi


Oleh : Tarlina 

Di tengah pandemi yang masih berlangsung Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka tidak akan diberhentikan. Ia menambahkan, sekolah yang menjadi klaster COVID-19 saja yang ditutup hingga kembali aman untuk PTM terbatas.

“Tidak, tidak (dihentikan). PTM terbatas masih dilanjutkan, prokes harus dikuatkan dan sekolah-sekolah di mana ada situasi seperti itu harus ditutup segera sampai aman,” kata  Nadiem di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021). Detik.com

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta semua pihak untuk waspada terkait potensi penularan Covid-19 yang dapat terjadi di sekolah ketika pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Data yang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ralat dinilai tak menafikan adanya klaster sekolah meskipun jumlahnya kecil.

“KPAI tetap mendorong kewaspadaan semua pihak, sekolah juga berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19 jika protokol kesehatan banyak dilanggar warga sekolah. Data tersebut juga membuktikan, klaster sekolah ada meskipun jumlahnya kecil,” ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti, saat dikonfirmasi, Senin (27/9). Republika.co.id

Adapun tanggapan dari para guru dan orang tua dalam perencanaan PTM ini disambut dengan berbagai reaksi ada yang bahagia dan ada yang was-was karena merasa resiko penularan akan lebih besar terjadi jika  Rencana tatap muka ini berjalan, tapi jika pembelajaran tetap dilakukan secara daring banyak siswa yang semakin tertinggal dalam mengikuti setiap mata pelajaran, hal ini tentu menjadi dilema besar bagi para orang tua, selain karena was-was akan tertularnya buah hati, mereka juga was-was dengan ketertinggalan mata pelajaran jika pembelajaran dilakukan secara online terus menerus. 

Sebetulnya jika memang PTM secara terbuka sudah dapat dilaksanakan maka negara seharusnya benar-benar serius dalam melaksanakannya, menjamin keselamatan anak-anak dan menyakinkan para orang tua bahwa pembelajaran secara ofline aman dilaksanakan.

Dan negara harus dengan serius memfasilitasi setiap sekolah dalam menyediakan alat-alat prokes yang sesuai dengan standar keamanan, dari mulai pemeriksaan suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak para siswa maupun gurunya. Hal ini guna menyukseskan pembelajaran offline yang akan berlangsung.

KPAI pun mengaku kerap menemukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat melakukan pengawasan langsung terhadap PTM terbatas ke berbagai sekolah di sejumlah daerah. KPAI bahkan menemukan adanya sebagian guru dan siswa yang tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.

Pelanggaran prokes yang terutama adalah 3M, diantaranya masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.

Ada sekolah yang mayoritas siswanya melepas masker saat tiba di sekolah. Ketika anak-anak tersebut diwawancarai, mereka mengatakan, mereka memakai masker saat di perjalanan pergi dan pulang sekolah. Mereka menganggap fungsi masker sama dengan helm saja.

Ada juga sekolah dasar (SD) yang memiliki tempat cuci tangan di setiap depan kelas. Namun, ketika diperhatikan, tak ada satu pun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan ketika tiba di sekolah. Mereka langsung masuk ke dalam sekolah.

“Saat KPAI datang dan duduk di dekat pintu gerbang sekolah, tak ada satu pun peserta didik dan pendidik yang mencuci tangan saat tiba di sekolah. (republika.co.id) 

Selain harus melakukan prokes yang benar dengan memaksimalkan pengawasan kepada setiap sekolah yang menjalankan tatap muka, setiap guru dan murid seharusnyanya dibekali dengan pelatihan prokes yang ketat dan benar sehingga akan bisa menyukseskan belajar tatap muka ini ditekankan pula akan bahayanya virus covid-19 ini. 

Adapun dari penguasanya sendiri diharuskan menjaga keamanan wilayah di sekitarnya diusahakan agar tidak ada wisatawan asing yang masuk agar varian virus tidak kembali melanda negeri ini, karena tidak menutup kemungkinan melandainya kasus covid-19 akan membuka peluang dibukanya kembali pariwisata. Karena seperti kita ketahui sektor pariwisata masih menjadi harapan besar pemerintah dalam mengembalikan roda perekonomian yang sudah sangat kusut. Jangan sampai karena  memikirkan kepentingan dan keuntungan semata nyawa rakyat menjadi taruhannya.

Negara seharusnya hadir menyediakan semua perangkat, fasilitas dan tambahan SDM berikut kebutuhan biaya untuk menjalankan PTM berstandar pandemic. Adapun dengan urusan pendanaan, negara bisa mengalihkan dana/ anggaran untuk proyek moderasi, ibukota baru atau proyek-proyek KEK karena kebutuhan layanan Pendidikan dengan PTM terbatas protocol covid-19 adalah kewajiban mutlak negara yang saat ini sangat mendesak diwujudkan. 

Kekhawatiran yang terjadi di tengah PTM terbuka ini bukan tanpa alasan. Karena memang pada sistem saat ini materi masih merajai dalam setiap aspek kehidupan. Dimana mereka para penguasa hanya memikirkan keuntungan semata bukan kemaslahatan rakyatnya. Sistem yang nyata gagal menangani pandemi sehingga berlangsung bertahun-tahun tak ada penyelesaian yang konkrit, sehingga menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan baik dalam sektor pendidikan maupun ekonomi. Meskipun salah satu solusi seperti vaksinasi digembor-gemborkan akan bisa menciptakan kelompok imunitas yang tinggi namun pada kenyataannya penularan covid-19 masih saja tinggi, banyak yang sudah divaksinasi tetapi masih tertular meskipun gejalanya tidak terlalu parah. 

Seharusnya selain diikhtiarkan dengan melakukan vaksinasi negara juga harus menyetop agar tidak ada aktifitas dari luar wilayah Indonesia yang keluar masuk. Sehingga sumber virus yang memang berasal dari luar negeri bisa di kendalikan.

Tapi sepertinya di sistem kapitalisme saat ini sangat sulit untuk bisa mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan karena memang sistem ini bukan terlahir dari sistem yang Allah ridhoi.

Hanya dalam sistem Islamlah jaminan kesehatan dan keselamatan akan mudah didapatkan, karena dalam sistem Islam semua perencanaan akan dilakukan sesuai dengan aturan Allah sehingga tidak mungkin membawa kerugian dan kerusakan untuk rakyatnya. Islam adalah solusi untuk pandemi yang sudah berkepanjangan. Islam adalah solusi untuk mengembalikan perekonomian yang semakin ambruk karena didasarkan pada sistem keuangan ribawi sehingga menghilangkan keberkahan didalamnya.

Dalam sistem pendidikam, sistem Islam akan menetapkan kurikulum berbasis akidah (Islam) yang akan menjamin tersampaikannya materi pembelajaran sesuai target pendidikan yang shahih. Kurikulum pembentukan kepribadian islami akan menjadi bagian dalam setiap materi pelajaran. Guru akan mudah dalam mengimplementasikan kurikulum di tengah keterbatasan akibat pandemi. Guru dan siswa tak dikejar capaian materi (akademik) semata sebagaimana sistem pendidikan saat ini.

Dengan metode apa pun, baik tatap muka maupun daring, implementasi kurikulum akan tetap bisa dilakukan. Terlebih lagi, Negara Khilafah -yang menerapkan syariat Islam- pastilah menjaga lingkungan sosial, masyarakat dan keluarga. Semua itu akan mendukung keberhasilan pendidikan di masa pandemi. Negara juga memastikan anggaran mencukupi bagi kebutuhan pendidikan, baik jika harus dilakukan dengan daring maupun tatap muka. Walhasil, pendidikan akan lebih baik hanya jika menerapkan syariat Islam secara kafah. Apa pun metodenya, pendidikan akan terus produktif menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan peradaban mulia.

Rasulullah saw. Bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadits inilah yang dijadikan prinsip oleh para pejabat ketika menjalankan amanah kepemimpinnya dalam sistem Islam. Untuk itu marilah kita kembalikan Islam sebagai pengatur kehidupan kita dalam tataran individu, masyarakat maupun negara. Karena hanya sistem Islamlah yang terbukti mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan yang terjadi.

Walahua’lam bishshowab.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar