Oleh: Siti Aminah, S. Pd (Pemerhati Sosial Media Lainea)
Tahun 2022 nanti akan menjadi tahun yang kelabu bagi rakyat. Bagaimana tidak, di tahun tersebut pemerintah merencanakan untuk menghapus kelas rawat inap BPJS. Dengan menghapuskan kelas rawat inap bagi BPJS otomatis menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Belum kebutuhan pokok lain yang harus dipenuhi.
Sebagaimana yang dilansir oleh KOMPAS.com (12/12/2021), pemerintah akan memperkenalkan program baru jaminan kesehatan. Kelas-kelas rawat inap di BPJS Kesehatan ini akan dihapuskan pada tahun 2022 mendatang. Rencana ini awalnya akan dilaksanakan pada awal 2021 lalu.
Jadi, nantinya tidak berlaku lagi rawat inap yang berkelas-kelas. Karena akan dirubah menjadi satu kelas yakni kelas standar. Seperti yang dilansir oleh Merdeka.com (8/12/2021), pelayanan Kelas Rawat Inap (KRI) BPJS Kesehatan akan segera dihapus. Nantinya tidak ada lagi kelas 1, 2 dan 3 untuk peserta. Ke depan akan dilebur menjadi satu dan hanya akan ada satu kelas yakni kelas standar.
Ide penghapusan kelas untuk layanan rawat Inap BPJS disuarakan demi mewujudkan ekuitas atau kesamaan antara peserta berbayar dengan penerima bantuan iuran (PBI). Hanya saja ide ini bisa jadi malah menambah masalah baru. Bagaimana mungkin orang yang membayar dengan yang tidak akan disama ratakan. Bukankah ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan?
Jika memang demikian dan tetap diterapkan kebijakan ini, maka sungguh nyata bentuk manipulatif untuk mencapai keuntungan dari layanan kesehatan rakyat. Tentu BPJS tidak mau rugi dari apa yang sudah dikorbankan. Sejatinya rakyatlah yang menopang atau memenuhi kebutuhan pokoknya di dalam sistem saat ini. Antara rakyat satu dengan yang lain saling menopang.
Padahal, seharusnya yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat adalah negara bukan kelompok ataupun individu apalagi diserahkan kepada swasta. Negara memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan pokoknya, terlebih masyarakat yang ekonominya masih dibawah garis kemiskinan. Karena sejatinya kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Seharusnya pula, negara menggratiskan pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu.
Namun, fakta berkata lain. Masyarakatlah yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka tetap membayar dalam hal pelayanan kesehatan. BPJS yang digadang-gadang membantu masyarakat ternyata masyarakat yang lain sebenarnya yang menopang atau saling menutupi tanpa disadari oleh mereka.
Maka, penerapan sistem kapitalisme sekularlah yang menjadi penyebab kesemrawutan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Rakyat semestinya menyadari sistem ini tidak akan pernah menjamin kesehatan secara gratis. Hanya asas manfaat yang menjadi prioritas utama dari sistem ini. Jika tidak membawa manfaat pasti akan diabaikan dan sebaliknya jika memberikan manfaat pasti akan diperhatikan meski itu bertentangan dengan syariat. Inilah wajah dari sistem kapitalisme sekular.
Berbeda dengan sistem Islam. Sistem ini sangat memperhatikan kepentingan masyarakat terutama kebutuhan pokok. Karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok, maka negara bertanggungjawab penuh terhadap masyarakat dan menggratiskan pelayanan kesehatan. Kepala negara atau Khalifah takut dengan ancaman-ancaman bagi pemimpin yang tidak bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR al-Bukhari).
Maka, selama sistem Islam berjalan kurang lebih 14 abad lamanya, pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama. Sistemnya mendukung menjalankan pelayanan dan pemimpinnya bertanggungjawab terhadap pelayanan rakyat. Karena sejatinya kepemimpinan Islam bertujuan sebagai pelayan rakyat bukan malah sebaliknya yaitu dilayani. Jadi, sangat dianjurkan sistem dan pemimpin harus sejalan. Artinya, jika sistem baik pasti pemimpinnya akan baik. Namun, jika sebaliknya maka kesemrawutan yang didapatkan.
Wallahu a'lam bi Al-Shawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar