Oleh : Rismawati (Aktivis Dakwah)
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta masyarakat untuk menjalani vaksinasi dosis ketiga atau booster selambatnya dua pekan sebelum mudik. "Dihimbau kepada masyarakat untuk segera memenuhi dosis vaksin lengkap maupun booster sekurang-kurangnya dua Minggu sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik", kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiki Adisasmito dalam konperensi pers, Selasa (5/4) (Sumber : CCNIndonesia)
Wiki mengatakan vaksinasi booster merupakan salah satu cara untuk memberikan proteksi maksimal kepada warga dari bahaya penularan virus Corona. Masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Idul Fitri 2022 harus mematuhi protokol kesehatan misalnya dengan memakai masker tiga lapis. Warga yang melaksanakan aktivitas mudik juga diwajibkan mengganti masker berskala empat jam ganti dan membuang limbah masker ditempat yang disediakan.
Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya mempersiapkan pengelolaan arus mudik Idul Fitri. Jokowi ingin semua aspek persiapan mudik lebaran 2022 disiapkan dengan matang. Jokowi memperdiksi semua orang hendak mudik pada lebaran kali ini. Oleh karena itu, Jokowi mau semua kemungkinan di hitung.
Jokowi lantas mewanti-wanti arus mudik lebaran ini bisa diluar perkiraan. Dia memerintahkan anak buahnya menyiapkan skenario pengawalan arus mudik Idul Fitri. "Arus mulai di hitung betul, ini bisa, kalau yang saya tangkap, di bawah ini semuanya mau mudik semua. Jadi, persiapannya harus ekstra", kata Jokowi dalam sidang kabinet Pari purna di istana kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Tahun ini, pemerintah mempersiapkan masyarakat mudik. Salah satu syarat yang diterapkan adalah pemudik harus sudah menerima tiga dosis vaksin covid-19. Setelah dua tahun dilarang lantaran kondisi di negeri ini yang dilanda pandemi Covid-19 kali ini mudik lebaran dan Idul Fitri 1443 hijriah 2022 diperbolehkan.
Namun lampu hijau untuk warga yang ingin mudik tentu saja bukan tanpa syarat. Bagi warga yang ingin mudik dirampungkan sudah dua dosis covid -19 dan booster. Jika pemudik yang sudah menerima vaksin virus Corona booster maka tidak perlu melampirkan hasil negatip saat perjalanan mudik, sementara warga yang baru menerima dua dosis wajib melakukan pemeriksaan rapid tes antigen dan warga yang baru menerima covid-19 harus melampirkan hasil yang negatif dari tes pcr.
Padahal kebijakan syarat bagi negatif virus Corona melalui tes pcr dan tes antigen bagi pelakukan perjalanan dalam negeri baik melalui jalur darat dan udara sejak 8 Maret lalu resmi di hapus. Jelas saja warga merasa di persulit dengan kebijakan ini, kemudian publik membandingkan syarat mudik dengan Pertamina Grand Prix op Indonesia atau MotoGP Mandalika. Mereka memprotes syarat mudik yang wajib booster, sementara syarat itu tak berlaku saat MotoGP. Jelas fakta ini jelas terlihat terlihat kepemimpinan saat ini begitu kental dikendalikan dengan asas kapitalisme asas ini hanya berorientasi meraih keuntungan materi dalam kondisi apapun.
Alhasil kepemimpinan ini cenderung tidak akan mempermudah masyarakat jika tidak ada manfaat yang diperoleh oleh penguasa. Pemberlakuan antigen maupun pcr sebagai syarat perlengkapan jika warga belum vaksin Booster tentu saja membuat koorporat yang bermain di dalam bisnis ini bisa merauk keuntungan besar mengingat pelayanan kesehatan saat ini adalah sektor yang dikomersilkan. Tak hanya itu kebijakan ini ada nilai unsur politis sejumlah pihak, sebagaimana komentar berbagai akademisi dosen komunikasi universitas Telkom Dedy Kurniansya memandang bahwa kebijakan mudik lebaran yang diperbolehkan justru bernuansa politik berupaya mencari dukungan publik. Menurut Dedy dengan kebijakan ini setidaknya penguasa ingin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pandemi dan di perbolehkan mudik sejalan dengan di biarkan berkerumunan berskala besar di Mandalika, terlebih jajaran penguasa di hantam masalah mengarah pada citra negatif seperti isu 3 periode yang masih berkembang dan krisis minyak goreng yang belum selesai. Upaya ini membuat penguasa berupaya meredahkan kekecewaan publik dari berbagai macam masalah tersebut. Sekalipun demikian penguasa tetap berkilah kebijakan ini diputuskan untuk menjamin keamanan warga. Lagi-lagi kebijakan ini cenderung menyusahkan rakyat.
Sangat berbeda didalam kepemimpinan Islam yang berasaskan aqidah Islam yakni khilafah Islamiyyah. Dalam Islam pemimpin diposisikan sebagai pelayan rakyat (raa'in). Maka Khalifah mengurus rakyat dengan cara yang ma'ruf bukan mencari keuntungan, atau popularitas semata.
Hanya dengan sistim kehidupan Islam akan lahir para pemimpin yang adil .Rasulullah Saw bersabda : "Sehari seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada beribadah 60 tahun , dan satu hukum ditegakkan di bumi akan di jumpainya lebih bersih daripada hujan 40 hari " (HR Thabrani, Bukhari, Muslim dan Imam Isaq).
Strategi penanganan wabah dalam sistim kehidupan Islam begitu komprehensif dan terbukti berhasil. Dalam sistem islam layanan kesehatan tidak dikomersilkan sebab kesehatan adalah salah satu dari kebutuhan dasar publik. Semua warga khilafah berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis dan berkualitas atas layanan ini.
Oleh karena itu jika sistem Islam menerapkan wajib vaksin dan kebijakan dalam perjalanan dengan perlengkapan tes negatip covid-19 baik antigen pcr. Sistem Islam akan menyediakan secara gratis hingga warga tidak akan merasa dipersulit untuk memenuhi hajat mereka .
Khalifah akan adil dalam menegakkan kebijakan. Kebijakan ini akan di perlakukan sama tidak akan pilih kasih. Sebab penguasa saat ini dengan mudahnya memperbolehkan orang luar masuk dalam negeri untuk acara MotoGP yang ada di Mandalika, sementara rakyatnya yang mudik diwajibkan booster. Inilah sistem islam yang mempermudah urusan rakyat bukan mencari keuntungan dan popularitas semata.
Marilah kita melakukan perubahan mendasar dengan mengambil sistem kehidupan Islam sebagai pedoman. Solusi yang Islam tawarkan sudah teruji dapat menyelamatkan negeri ketika menghadapi pandemi, juga mampu mewujudkan keadilan rakyat hakiki. Ketika aturan Islam diterapkan dalam setiap segi kehidupan, insyaAllah akan menurunkan kemaslahatan . Wallahu'alam...
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar