Oleh : Yuni Nisawati (Pegiat Literasi)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Bogor Ade Yasin. KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya. Salah satu diantaranya adalah pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Penangkapan tersebut mengingatkan tentang dinasti politik di Indonesia. Kasus dinasti politik yang membuat kepala daerah masuk bui misalnya, Rahmat Yasin di Bogor. Di Provinsi Banten ada Ratu Atut Chosiyah (mantan gubernur) bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dan masih banyak yang lainnya. (https://tirto.id/28/04/2022)
Kasus tertangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin oleh KPK menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Pasalnya tidak hanya korupsi yang merajalela, ditambah dengan adanya dinasti politik di negeri ini, semakin membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. dinasti politik yang semakin merajalela. Tidak hanya dikalangan Bupati bahkan pemegang pemerintahan tertinggi pun melakukan dinasti politik. Hal itu sudah menjadi rahasia umum.
Dinasti politik terjadi karena keserakahan manusia dengan kekuasaan, kekayaan, dan jabatan. Satu pemegang kekuasaan, mampu memberikan jabatan kepada keluarganya ataupun orang lain yang mereka kenal. Sehingga, mereka yan duduk diposisinya bukan orang yang kompeten dibidangnya. Lalu bagaimana negeri ini bisa maju dan sejahtera bila yang mengurus urusan rakyat bukan orang yang kompeten dibidang tersebut. Dan faktanya, orang-orang yang terlibat oleh dinasti politik adalah orang-orang yang juga terjerat oleh kasus-kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa mereka hanya menginginkan uang dan jabatan. Bukan karena mereka benar-benar mau mengurusi urusan rakyat sebagai pemimpin.
Mereka hanya ingin mengeruk pundi-pundi uang dengan kekuasaan yang mereka dapatkan melalui dinasti politik. Tidak mungkin orang-orang seperti ini memikirkan kepentingan rakyat apa lagi kesejahteraan rakyat. Karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, keuntungan mereka pribadi, dan kesejahteraan diri mereka pribadi. Lalu apa yang harus dipercaya dari pemerintahan yang seperti ini? Bahkan sistem dan hukum pun dibuat oleh mereka sendiri. Maka jangan heran bila hukum-hukum dibuat hanya untuk kepentingan mereka pribadi bukan untuk kepentingan rakyat.
Banyak problematika di negeri ini. Banyak demo yang dilakukan hanya angin lalu saja. Bagaimana tidak, jika kekuasaan mereka yang memegang, hukum dan sistem mereka juga yang mengendalikan. Begitulah sistem kapitalis yang selama ini diterapkan di negeri ini. Sistem yang dipegang dan dikendalikan oleh mereka sang pemegang kekuasaan. Sehingga segala hal yang dibuat baik hukum atau pun aturan hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka pribadi. Masihkah mau bergantung dengan sistem seperti ini? Sampai kapan rakyat mau diperas dan dibelenggu dengan sistem seperti ini?
Tidakkah rakyat merindukan sistem yang adil? Tidakkah Allah sudah menciptakan hukum dan sistem seadil-adilnya? Lalu sistem seperti apa yang manusia cari? Karena Allah sudah menciptakan sistem yang sempurna, yang adil untuk umat. Sistem yang hukum-hukumya dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Hukum-hukum tanpa pandang bulu. Sistem ini yang harusnya diterapkan oleh umat. Tidak hanya mengatur kehidupan secara individu tapi juga mengatur seluruh lini kehidupan termasuk bernegara.
“Sesungguhnya kami, demi Allah tidak akan menyerahkan pekerjaan ini kepada seorang pun yang memintanya, atau seorang pun yang sangat menginginkannya.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 7149 dan Muslim no. 1733).
“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa memintanya, engkau akan ditolong untuk menjalankannya. Namun, jika engkau diberi kekuasaan karena memintanya, engkau akan dibebani dalam menjalankan kekuasaan tersebut.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652)
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar