Oleh: Puji Ariyanti (Pegiat Literasi untuk Peradaban)
Pemilu 2024 tinggal beberapa langkah lagi. Para elite partai sibuk mencari jodoh koalisi agar pemilu mendatang mendapat dukungan rakyat. Demikian juga dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu yang lalu menggelar acara Milad ke-20 pada Minggu 29 Mei 2022 di Istora Senayan Jakarta. Sejumlah elite parpol hadir dalam acara tersebut di antaranya PKB, PPP, Demokrat dan Golkar (Merdeka.com).
Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi berkata dalam pidatonya, dalam Pemilu 2024 mendatang PKS akan mengusung pasangan capres-cawapres yang potensial menang. Hal ini karena PKS ingin agar periode berikutnya berada di dalam pemerintahan. PKS bertekad tidak mau lagi di luar pemerintahan untuk merebut kemenangan.
Aboe lalu melempar candaan kepada Ketua Bawaslu Rahmad Bagja bahwa PKS perlahan mulai memilih tokoh yang diusung. Dia lalu menyoroti Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, Sandiaga Uno hingga Agus Harimurti Yudhoyono.
Walaupun Abu mengapresiasi langkah Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ) yang mengajak bergabung koalisi bentukan PAN, Golkar dan PPP tersebut. Namun Aboe Bakar menegaskan, PKS saat ini tidak mau dikunci soal koalisi. Ia pun berbicara bahwa kemungkinan partainya akan berjodoh dengan parpol lain untuk pilpres 2024 mendatang.
"Ajakan siapa saja boleh, welcome PKS. Tapi tidak boleh dikunci. PKS dilepas bebas, siapa pun yang ingin bermain silakan, mau kerja sama dengan PKS insya Allah siap, tapi jangan kunci kami," ujar Aboe Bakar di sela-sela acara (Beritasatu.com, 29/5/2022).
Perlu dipahami: masing-masing partai pastilah memiliki ideologi partai dengan asas dan tujuan yang ingin dicapai. Dan inilah yang membuat masing-masing partai menjadi lemah, karena semua ingin menghimpun kekuatan suara dengan koalisinya. Mereka lupa saat mendirikan partai tujuannya untuk apa. Ujung-ujungnya partai menjadi pragmatis. Padahal, saat mendirikan partai mereka telah memiliki ideologi partai yang telah menjadi asas partai tersebut. Jadi sesungguhnya dengan membentuk koalisi partai menunjukkan lemahnya ideologi partai.
Demikianlah pragmatisme, menjadikannya tak mampu memiliki sikap politik yang tegas. Demi mendapatkan posisi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi. Jika telah terpenuhi jabatan serta posisi ideologi menjadi pudar.
Dalam sistem demokrasi fungsi partai adalah membuat aturan atau disebut legislasi. Corak lain dalam demokrasi untuk menguasai legislasi adalah suara terbanyak. Hal inilah yang menjadikan koalisi sebagai nafas dalam sistem ini. Suara terbanyak digunakan legalisasi suatu UU. Tujuannya, apalagi jika bukan melanggengkan kekuasaan?
Berbeda sekali partai dalam sistem demokrasi dengan partai dalam sistem Islam. Partai Islam harus berasaskan akidah Islam. Jadi dalam mendirikan partai harusnya bertujuan Amar Makruf Nahi Munkar. Bukankah Allah SWT memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan (Islam) menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan munkar? Untuk itulah Keberadaan kelompok atau partai diperintahkan oleh Allah SWT pertama: menyeru pada Islam. Kedua: melaksanakan amar makruf nahi munkar. Karena standar dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar adalah hukum Allah.
Seperti dalam QS Ali Imran: 104 Allah SWT berfirman: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Dalam hal inilah seharusnya partai Islam bergerak. Tujuan amar makruf nahi munkar, agar umat dan penguasa sama-sama dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Umat taat kepada pemimpin yang telah menjalankan kekuasaannya mengurusi umat karena Allah semata. Di sinilah pentingnya ikatan yang kuat antara anggota partai. Tentu saja ikatan yang kuat hanyalah berlandaskan akidah Islam.
Di sisi lain, tugas dan aktivitas partai politik adalah membina dan mendidik umat, baik melalui kajian intensif (tatsqif murakkaz) maupun kajian umum (tatsqif jama’ai). Inilah yang dinamakan aktivitas politik yang seharusnya dilakukan oleh aktivis partai politik Islam.
Partai politik memiliki peran yang amat penting dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan agar senantiasa berada pada bingkai hukum Allah. Jika tidak, mereka terjebak koalisi dalam kekuasaan. Partai politik tak memiliki peran dalam pelaksanaan Syariat. Padahal Peran penting partai politik dalam keberlangsungan pemerintahan adalah fungsi aspirasi dari rakyat kepada pemerintah.
Dalam Islam partai tak memiliki fungsi legislasi sebagaimana dalam sistem demokrasi. Karena semua aturan bersumber pada Alquran dan Sunah bukan pada suara mayoritas anggota partai koalisi. Dalam negara Khilafah walaupun terdapat benyak partai, tetap memiliki asas yang sama yakni Akidah Islam. Tujuan partai tetaplah sama yaitu menjaga agar pengaturan urusan umat sesui Syariat Islam. Hal ini sangat berbeda sebagaimana yang terjadi pada sistem demokrasi.
Dalam sistem Islam semua partai bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Mewujudkan pemerintahan dan penguasa yang senantiasa menjalankan hukum Allah dan masyarakat yang takwa. Sehingga keberadaan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur benar-benar terwujud. Itulah gambaran negara Khilafah Islamiyah.
Menjadi tugas partai untuk menyadarkan umat agar umat tidak lagi berkubang dalam sistem demokrasi sekuler. Dengan memberikan pembinaan kepada rakyat agar terikat Syariat Islam. Diantara partai akan senantiasa fastabiqul khairat dalam mewujudkan pemimpin umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga rakyat mengetahui hanya pemimpin yang taat kepada Syariat Islam yang harus dipilih.
Sejatinya tugas partai politik Islam adalah membimbing umat untuk mengenal Islam, rindu Islam dan mau berkorban mewujudkan kehidupan Islam kembali ditengah-tengah mereka sehingga kembali menjadi umat terbaik. [] Wallahu'alam Bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar