Oleh : Windha Yanti. S (Aktifis dan Pemerhati Sosial)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut masih belum tepat sasaran, dan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya.
"Nah, Rp698 triliun itu siapa yang menikmati? Dengan ratusan triliun subsidi yang kita berikan, yang menikmati adalah kelompok yang justru paling mampu. Karena mereka yang mengkonsumsi BBM itu, entah Pertalite, Solar, atau bahkan Pertamax," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Kebijakan Subsidi BBM, di gedung Kementerian Keuangan, Jumat(26/8/2022). Warta ekonomi.co.id
BBM telah resmi naik, meski banyak sebagian rakyat yang menjerit karena tak sanggup menanggung beban hidup yang semakin tinggi, rakyat harus berjuang untuk menanggung kebutuhannya sendiri. Bagi mereka yang tak sanggup akan terseret dalam kemiskinan yang semakin parah, pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban.
Sungguh pernyataan yang munafik jika dikatakan subsidi dan kompensasi BBM belum tepat sasaran, sebab justru dengan dinaikannya BBM rakyat kecil yang terkena dampaknya. Seharusnya pemerinta bisa menghindari kenaikan BBM dengan mengatur ulang tata kelola SDA yang ada di Indonesia, pasalnya Indonesia adalah negri yang SDAnya melimpah jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Salah satunya dengan mengembangkan ilmu teknologi, memberi kesempatan generasi bangsa yang memiliki potensi dibidang ini untuk mengelolanya, tentunya butuh suport dari pemerintah terkait dana untuk pengelolaannya. Sehingga minyak mentah yang dihasilkan Indonesia bisa langsung dikelola di dalam negri hingga menjadi Bahan Bakar yang siap pakai.
tidak perlu di ekspor keluar negri untuk menjadi BBM, baru kemudian Indonesia impor BBM dari luar dengan harga yang tinggi. Hal ini bisa menekan anggaran APBN agar tidak bengkak, sehingga pengembangan teknologi seharusnya bisa menjadi prioritas pemerintah saat ini, sebagai negara yang memiliki SDA melimpah, sebab semua
mineral tersedia di Indonesia.
Namun hal itu tidak bisa dilakukan selama sistem yang dianut pemerintah saat ini masih ideologi Kapitalisme, sebab kapitalisme memiliki aqidah kebebasan yang bertujuan meraih keuntungan dunia semata, sehingga orientasinya dalam setiap kebijakan adalah asas manfaat, wajar jika sering ditemukan kebijakan yang menguntungkan orang orang yang di atas.
Disisi lain sistem liberalisasi ini mengharuskan setiap negara bergabung dengan WTO (World Trade Organization), dimana setiap negara yang tergabung WTO wajib terikat untuk mengimplementasikan perjanjian internasional yang berada dibawah naungan WTO, sehingga konsekuensinya pemerintah harus mengurangi subsidi ekspor, begitupun mengurangi subsidi dalam negri, serta adanya pasar bebas.
Berbeda halnya dengan Islam yang juga sebagai ideologi yang sohih, sebab memiliki aqidah yang berlandaskan pada ketakwaan kepada Allah semata, sehingga orientasi dalam kehidupannya hanya untuk mencari Ridho Allah semata, tolak ukur bagi penganutnya adalah halal haram, sebab setiap aturan yang lahir dari Islam adalah kemaslahatan bagi umat manusia, bukan keuntungan bagi segelintir orang.
Islam mengatur masalah pengelolaan SDA dengan sangat sempurna, seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu Padang rumput, air dan api" (HR. Abu Daud Ahmad, al- Baihaqi dan ibn Abi Syaibah)
Para fukoha sepakat yang dimaksud hadist tersebut bahwa, harta milik publik yang kalau dimiliki oleh individu maupun segelintir orang, maka akan menghalangi masyarakat secara luas untuk mengambil manfaat .
Sehingga dalam pandangan Islam kekayaan alam itu tidak boleh dimiliki oleh pihak suasta maupun segelintir orang, begitupun negara tidak boleh menguasainya sendiri. Melainkan negara hanya mengelola kemudian hasilnya diberikan kepada umat secara adil sesuai yang dibutuhkan.
Sehingga sudah saatnya kita kembali pada aturan yang bersumber dari Zat yang maha sempurna Allah SWT, dengan sama sama memperjuangkannya, lewat dakwah Islam Kaffah.
Wallahu'alam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar