Oleh : Ella Nurlela
Indonesia kembali dikejutkan oleh permasalahan kesehatan terutama yang diderita oleh anak-anak balita yaitu gagal ginjal akut. Banyak ditemukan kasus gagal ginjal akut diseluruh wilayah Indonesia hingga memakan korban meninggal. Namun menurut Bapak Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan, sampai hari Minggu 23 Oktober 2022 belum ada laporan kasus gagal ginjal akut pada anak di wilayahnya. Kendati begitu, Bapak Bupati mengimbau khususnya untuk mengantisipasi merebaknya kasus gagal ginjal akut pada balita maupun anak. "Tenaga kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan sirup sampai ada regulasi baru," .
Kesehatan merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Penyelesaian permasalahan kesehatan tidak hanya dengan pengadaan obat-obatan, penyediaan fasilitas kesehatan dan pengadaan tenaga kesehatan saja tapi juga yang terpenting adalah regulasi- regulasi yang dibuat oleh Pemerintah haruslah regulasi yang berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah tugasnya meriayah rakyatnya termasuk dalam menangani kesehatan. Didalam Islam seharusnya kesehatan difasilitasi oleh negara secara penuh baik untuk rakyat miskin atau untuk orang kaya. Pemerintah juga haruslah melakukan penelitian tentang obat-obatan yang layak untuk diberikan kepada pasien setelah dilakukan penelitian di laboratorium- laboratorium oleh para tenaga ahli farmasi. Mereka melakukan itu tidak berdasarkan pesanan dari perusahaan farmasi tapi memang benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur produksi yang benar. Selain itu biaya pengobatanpun semuanya digratiskan oleh negara bukan hanya untuk yang mempunyai kartu miskin saja.
Berbeda dengan sistem kapitalis maka negara akan dikuasai oleh orang-orang yang hanya mengedepankan azas manfaat saja untuk diri dan kelompoknya serta hanya menguntungkan para pemegang modal saja. Termasuk dalam bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang seharusnya disubsidi oleh negara malah dialihkan kepada swasta, contohnya BPJS yang harus diikuti oleh rakyat dengan membayar sejumlah biaya. Kenyataan ini adalah bukti bahwa ada kelemahan dalam layanan kesehatan bagi masyarakat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Buah dari sistem kapitalis menjadikan layanan kesehatan tak ubahnya seperti ladang bisnis. Berbeda dengan sistem Islam dimana negara harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Maka, sudah selayaknya kita menjadikan aturan Islam sebagai acuan dalam pengaturan seluruh aspek kehidupan. Wallahu alam bishshowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar