Oleh: Nurmaya (Muslimah Peduli Umat)
Kekayaan negeri ini sudah mahsyur sejak zaman dahulu kala. Ratusan tahun silam beberapa bangsa Eropa bahkan tergiur akan kekayaan rempah dari Indonesia. Menjadikan mereka bercokol hingga tiga setengah abad untuk meraup hasil kekayaan alam bangsa ini. Apa yang tidak ada di tanah pertiwi ini, mulai dari pertanian, tambang dan gas semua tersedia. Bahkan ada lagu yang menyebut Indonesia ini tanah surga. Hal itu mungkin untuk menggambarkan betapa Allah SWT telah menganugerahkan begitu banyak sumber daya lam pada negeri ini.
Namun ironi, negeri yang kaya ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan mayoritas rakyatnya. Sejak terlepas dari belenggu penjajahan, kehidupan rakyatnya masih standar dan tidak cocok untuk dikatakan sebagai rakyat yang tinggal di ‘tanah surga’. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak rakyat harus mengeluarkan biaya yang mahal. Untuk memperoleh kesehatan, rakyat harus membayar iuran asuransi meskipun ada beberapa persen kategori yang dibebaskan. Jadi untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak rakyat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Dan untuk memperoleh penghasilan demi hidup layakpun rakyat tidak serta merta dengan mudah memperolehnya. Entah bagaimana, di tanah yang kaya ini pekerjaan dengan penghasilan yang pantas begitu sulit didapatkan rakyatnya. Anehnya, dalam situasi rakyatnya yang kesulitan mendapat pekerjaan layak, akibat dari regulasi yang dibuat penguasa, pekerja asing bisa masuk untuk bekerja dan mencari penghasilan di sini. Lalu sebagian besar uangpun hanya berputar di sekitar para pemilik modal. Semakin besar modal, maka peluang kekayaan akan semakin mudah diraih.
Dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Senin (30/1) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di 2024. "Dari tren data sepertinya agak sulit untuk mencapai angka 7 persen, dan kemiskinan ekstrem di 2,76 persen di 2022 menjadi 0 persen di 2024. Kalau dari tren datanya sulit rasanya," ungkap Margo Yuwono. Adapun jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang , meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021. Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun sejak September 2021. Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Kemudian, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 397.125,00 atau 74,15 persen. Sementara garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 138.422 atau 25,85 persen. (Portal Kumparan Bisnis, 30/1).
Meskipun ada tren penurunan dari tahun 2021, itu tidaklah signifikan. Karena fakta pentingnya adalah kemiskinan itu ada. Memang jika dilihat angka persentase dari seluruh jumlah penduduk Indonesia itu terlihat kecil. Tetapi jika dihitung jumlahnya bisa mencapai belasan jutaan orang. Yang mungkin jumlah ini setara dengan jumlah penduduk sebuah negara kecil. Jadi ada belasan juta jiwa yang hidup miskin, bahkan miskin ekstrim di sebuah negara yang sebetulnya kaya.
Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Apa yang salah sebenarnya. Ketika negeri ini kaya, maka seharusnya rakyat tidak kekurangan. Ketika tanah pertanian subur, sepantasnya rakyat bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan mudah. Kebutuhan pokok seperti beras, palawija, buah dan sayur harusnya bisa dengan mudah diperoleh dan harga yang murah karena komoditi tersebut banyak ditanam petani di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya rakyat miskin tidak bisa dengan mudah mendapatkannya karena daya beli yang sangat kurang. Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan kelapa sawit yang luas di Kalimantan dan Sumatera, tetapi mengapa harga minyak goreng saat ini sangatlah fantastis, bahkan pernah menjadi barang langka. Bidang lain, barang tambang juga melimpah di sini. Tapi pemerintah sepertinya kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebaliknya, rakyat seperti ikut menanggung kebutuhan negara dengan cara membayar pajak dalam semua aspek. Parahnya, negara malah berhutang banyak yang untuk membayar bunganya saja pun negara kesulitan.
Realita tersebut tentu bukan perkara yang sepele. Ini adalah permasalahan serius yang harus segera ditemukan solusinya. Kemiskinan dan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat, yang justru semakin hari malah menumpuk utang seperti ini tidak dapat dibiarkan. Kita harus mencari akar dari persoalan ini. Karena ketika akar sebuah permasalahan ditemukan, maka kita akan temukan solusi yang benar bagi persoalaan tersebut.
Permasalahan yang terjadi di Indonesia ini yaitu kekayaan negara yang tidak digunakan bagi kepentingan rakyat dan negara. Hal itu dikarenakan semua kekayaan negara tidak dikelola negara untuk sebesar – besarnya kepentingan rakyat. Melainkan saat ini pengelolaan kekayaan (sumber daya alam) malah diserahkan kepada para pemilik modal (swasta) baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketika segelintir orang (swasta) mengelola suatu proyek tentu hal yang menjadi tujuannya adalah mengejar keuntungannya sendiri, bukan orang lain. Parahnya, para pemilik modal (kapitalis) dalam negeri saat ini mayoritas duduk di jajaran pemegang kekuasaan dan pemegang kebijakan. Hasilnya seperti saat inilah kehidupan rakyatnya. Rakyatnya hidup miskin, negerinya terkungkung hutang.
Dan bagaimana semua bisa terjadi? semua ini terjadi secara sistemik. Maka solusinya pun harus sistemik. Sejak memperoleh kemerdekaannya Indonesia menganut sistem demokrasi yang bercorak kapitalis. Terbukti meski sudah puluhan tahun merdeka tapi negeri ini masih saja "terjajah". Sudah saatnya negara mengubah sistem hidupnya, bukan hanya personilnya. Karena sudah beberapa reformasi dan revolusi yang dilakukan tetap tidak mengubah kehidupan bangsa ini secara signifikan. Setiap personil yang berganti, kemiskinan tidak pernah hilang dari negeri ini. Kesejahteraan hanya milik sebagian rakyat saja. Perubahan yang baik tentu saja harus menyeluruh bagi rakyatnya. Itulah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Bukan sebaliknya, kesejahteraan milik kalangan beruang, dan kekayaan alam diekploitasi negara lain.
Lalu adakah sistem hidup lain yang bisa dijadikan solusi? Tentu sistem yang lahir dari aturan allah SWT sebagai sang pencipta. Islam bukan sekadar sebuah agama belaka. Islam secara nyata pernah diterapkan selama hampir tiga belas abad lamanya. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran dan keadilan. Menguasai hampir sepertiga dunia saat itu. Sebelum akhirnya diruntuhkan para munafik pembenci Islam.
Dalam sistem Islam, kekayaan alam wajib dikelola oleh negara, yang hasilnya dinikmati seluruh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak akan ada celah bagi pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, apalagi sampai diekploitasi negara lain. Sistem Islam memiliki hukum yang tegas, serta aturan yang jelas. Tidak akan berubah hanya untuk mengikuti kepentingan golongan tertentu. Maka sangat pantas dan menjadi keharusan bila ingin ada perubahan bagi nengeri tercinta ini untuk bersegera menerapkan hukum Allah. Memintalah pertolongan hanya kepada Allah SWT sebagai pemilik kehidupan. Dan berhukum kepadaNya menjadi bukti bahwa kita taat dan bersandar hanya kepadaNya.
Wallohu’alambissawab…
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar