Oleh : Ummu Umaroin (Aktivis Dakwah)
Kabar lalu lintas di arus mudik lebaran sangatlah miris dikarenakan banyak nya korban kecelakaan. Korlantas Polri mencatat 273 kecelakaan terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Sabtu (22/4).Total 30 orang meninggal dunia akibat sejumlah peristiwa itu.
"Data kecelakaan lalin pada 22 april 2023, sebanyak 273 kejadian. Dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 45 orang luka berat dan 378 orang luka ringan," kata Juru Bicara Polri dalam Operasi Ketupat 2023 Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago saat jumpa pers, Minggu (23/4).
Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kecelakaan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya berakibat pada kerugian materi, luka-luka, tetapi juga menyebabkan kehilangan nyawa. Tercatat sepanjang Januari 2021 hingga September 2022, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia naik 34,6%, dari yang sebelumnya 70.294 kasus meningkat menjadi 94.617 kasus. Korlantas Polri juga mencatat adanya 933 kasus kecelakaan selama periode 18—21 April 2023.
Sungguh angka yang sangat tinggi untuk total kecelakaan hanya hitungan hari. Kasus kecelakaan lalu lintas bukan hanya terjadi disaat arus mudik saja, tetapi setiap jam, hari dan bulan-bulan di luar arus mudik pun, angka kematian akibat kecelakaan sudah sangat tinggi, justru korban kecelakaan jumlahnya lebih banyak daripada korban wabah.
Akar Masalah
Tingginya angka kecelakaan transportasi tidak bisa dilepaskan dari penerapan sekularisme dalam kehidupan. Sekularisme menjadikan negara tidak memiliki visi melayani rakyat dan kapitalisme menjadi masifnya komersialisasi transportasi publik. Meskipun pemerintah membuat regulasi yang mengatur keselamatan dan keamanan pada sektor transportasi, serta pembenahan SDM dan tata kelola sektor transportasi, faktanya hal tersebut bukanlah solusi mengurangi banyaknya kecelakaan.
Dan kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor seperti, infrastruktur jalan yang tidak layak, banyaknya lubang-lubang yang berserakan dijalan raya, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas. Kemudian, Ingin melalui jalan yang mulus harus melalui jalan tol dengan harga tol yang mahal. Dan infrastruktur transportasi juga masih digunakannya moda yang sudah tak layak guna. Serta banyaknya kendaraan pribadi yang menjadikan kepadatan jalan. Dan ini terjadi berulang setiap terjadi arus mudik. Hal ini menggambarkan tidak ada penanganan yang komprehensif terhadap kelayakan jalan dan hal terkait dengan kelayakan transportasi. Sistem kapitalisme tidak pernah memikirkan akan keselamatan rakyatnya ketika akan bermudik. Tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana memasukkan pundi-pundi ke kantong mereka dengan mudah.
Daulah Islam Memberikan Infrastruktur Terbaik
Islam dan aturannya menihilkan angka kecelakaan transportasi publik, sebab tata kelola transportasi publik dalam sistem Islam dilandasi oleh akidah Islam dengan visi me-riayah. Transportasi publik merupakan urat nadi kehidupan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya secara langsung. Oleh karena itu, negara menyediakan moda transportasi yang memadai sehingga tidak terjadi kecelakaan, kesulitan, kesengsaraan, hingga hilangnya nyawa.
Negara membangun infrastruktur transportasi yang memadai, beserta kelengkapannya. Pemerintah juga memenuhi kebutuhan publik berupa sarana informasi dan teknologi sebagai bentuk pelayanan terhadap publik, bukan dalam rangka mencari keuntungan.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban mengelola langsung moda transportasi publik tanpa dilandasi untung rugi, melainkan berlandaskan prinsip pelayanan. Sedangkan untuk pembiayaannya bersumber dari kekayaan alam yang dikelola oleh negara berdasarkan prinsip syariat. Negara memiliki kebijakan yang independen dan tidak tergantung kepada asing.
Oleh sebab itu, sudah saatnya umat menyadari pentingnya sistem hidup yang berlandaskan akidah Islam serta penerapan berbagai aturan berdasarkan sistem Islam pula. Hanya dengan diterapkannya Islam secara keseluruhan, kecelakaan transportasi bisa diminimalkan sebab negara menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. “Pemerintah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR Al-Bukhari)
Wallahu A'lam bishowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar