Oleh : Arini Fatma Rahmayanti
Lagi-lagi akibat ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB) terjadi penyerangan. Awalnya Penyerangan itu terjadi saat prajurit TNI sedang melakukan misi penyelamatan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB sejak Februari 2023.
Dilansir dari KOMPAS.tv, anggota TNI yang tewas akibat diserang Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Mugi-man, Nduga, Papua, pada Sabtu (15/4/2023) lalu bertambah jadi lima orang. Prajurit TNI berinisial Pratu F yang diketahui menjadi korban kelima penyerangan KKB di Mugi-man. Pratu F merupakan salah satu personel yang berasal dari Satgas Yonif R321/GT.
Himpunan Mahasiswa Papua di Jakarta, Depok, dan Bekasi (Jadebek) mendesak agar pemerintah bisa melakukan dialog damai terkait memanasnya situasi konflik bersenjata di Papua. "Negara segera melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," ujar Koordinator Himpunan Mahasiswa Papua Rudy Kogoya kepada Kompas.com, Kamis (20/4/2023). Rudy juga mendesak agar pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik bersenjata bisa dihindari. "Hentikan mendropan militer di tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik dari wilayah konflik," ujar dia.
Konflik Papua memanas setelah lima prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur. "Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).
Namun dilansir dari KOMPAS.com, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, operasi tempur di Papua merupakan operasi yang ilegal. Pasalnya, operasi tersebut bukan merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo ataupun persetujuan dari DPR-RI. "Itu pertanyaan besar dari kita, kalau tidak ada perintah presiden, kebijakan politiknya dan kemudian tidak disetujui DPR, maka ini bagian dari operasi militer ilegal," ujar Isnur dalam webinar, Kamis (20/4/2023).
Konflik KKB yang terus berlanjut ini menandakan tidak ada ketegasan dan keseriusan negara dalam menangani konflik papua. Hal ini diperkuat dengan penetapan KKB sebagai musuh negara atau teroris, dan kita dapat melihat juga upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik ini tidak menyentuh akar permasalahan. Papua selalu mengalami diskriminasi, mereka hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan, padahal tanah papua menyimpan kekayaan alam yang begitu luar biasa.
Fakta tragis ini memang sudah biasa terjadi dalam sistem kapitalisme, karena dalam sistem ini negara berlepas tangan terhadap urusan rakyatnya, negara hanya tunduk pada pemilik modal baik swasta maupun asisng, salah-satu buktinya adalah pihak-pihak asing seperti PT Freeport masih berkuasa mengkeruk dan mengelola tambang emas yang ada di papua. Penjajahan model baru juga diterapkan di tanah papua, OPM secara nyata mendapat dukungan langsung dari pihak internasional. Hal ini terbukti dengan adanya kantor perwakilan OPM di oxford, inggris. Oleh karena itu, selama sistem kapitalisme berkuasa, negara pengikut seperti Indonesia akan menjadi bahan permainan negara yang besar, mereka menjadi lemah dalam mencegah disintegrasi wilayah.
Sudah saatnya konflik KKB ini di slesaikan. Dan tidak akan mungkin terselesakain oleh sistem kapitalisme, kita membutuhka sistem alternatif yang terbukti mampu menyelesaikan perpecahan dan diskriminasi. Sejarah membuktikan bahwa sistem islam telah mampu mewujudkan kesatuan wilayah. Bahkan pegakuan pun muncul dari orientalis barat yakni Carleton mengatakan “peradaban islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban islam sanggup menciptakan Negara adidaya dunia terbentang dari satu samudra ke samudra yang lain, dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang didalamnya dengan perbedaan kepercayaan dan suku”.
Keberhasilan ini adalah wujud pelaksanaan syariah islam dalam bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri. Konsekuensi politik dalam negeri khilafah adalah semua warga yang berstatus penduduk khilafah baik muslim atau non-muslim akan dijamin kesejahtraannya oleh negara. Dalam kehidupan publik semua warga harus tunduk pada hukum publik seperti muamalah, pergaulan, pakaian, sanksi, dan sejenisnya. Semua warga juga akan mendapatkan hak yang sama yakni dapat mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan dengan kualitan terbaik dan biaya terjangkau bahkan gratis.
Sementara dalam urusan pribadi, khilafah akan memastikan semua warga negaranya menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, khilafah akan mengedukasi kaum muslimin agar taat beribadah secara personal. Ketentuan ini akan diberlakukan disetiap wilayah negara sekalipin itu adalah daerah terpencil dan daerah berhutan seperti dibumi papua. inilah yang membuat khilafah mampu menyatukan wilayahnya yang hampir mencapai 2/3 luas wilayah dunia. Jika wilayah Papua diatur oleh khilafah islam, khilafah tidak akan membiarkan investansi asing seperti PT freepot yang mengeruk habis kekayaan alam dibumi Papua. Khilafah akan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan berdaulat serta memberikan hasilnya kepada warga negara dalam bentuk pendidikan, transportasi, kesehatan, dan keamanan secara langsung dan gratis. Jaminan seperti ini akan meniadakan kasus-kasus keriminal, kelaparan, gizi buruk, dan sejenisnya di tanah Papua. Khilafah juga tidak akan membiarkan benih-benih separatisme yang mengancam terjadinya disintegrasi wilayah. Seperti inilah upaya khilafah dalam menyelesaikan konflik disintegrasi.
Wallahualam bi sawab…
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar