Oleh : Rembulan Purnama Sari (Aktivis Muslimah)
Dikutip dari Republika.co.id, bahwa tahun ini diperkirakan ada 12,9 juta pemudik akan memasuki wilayah Jawa Tengah. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengimbau para pemudik mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana.
Lebih dari 82 titik kemacetan paling banyak karena pasar tumpah sebanyak 42 titik. Selebihnya sejumlah exit tol, persimpangan jalan, perlintasan kereta api, dan penyempitan jalan.
Dikutip dari Republika.Co.id, Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro meminta pengerjaan proyek perbaikan jalan di daerah ini agar dikebut sebelum Lebaran 2023 agar masyarakat yang melakukan perjalanan mudik bisa merasakan nyaman dan aman. "Kami melihat ada kerusakan (jalan), saya meminta H-4 (Lebaran) semua sudah tuntas," kata Rio kepada wartawan di Garut, Sabtu (8/4/2023).
Ia menuturkan, jajarannya sudah melakukan peninjauan langsung kondisi jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten yang akan dilalui kendaraan pemudik saat momentum Lebaran 2023. Hasil peninjauan, kata dia, ada sejumlah jalan yang masih rusak, salah satunya jalan provinsi di wilayah Leles-Kadungora, namun saat ini sedang proses perbaikan.
Dikutip dari Republika.Co.id, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengatasi harga tiket jelang Lebaran. Baik moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat luas.
Tiket pesawat dan tiket kereta api belakangan menjadi topik pembicaraan utama bagi rakyat yang hendak melaksanakan mudik. Sebab, mudik memang merupakan agenda tahunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Lasarus mengingatkan, bagi orang mampu memang harga tiket itu tidak berat. Namun, bagi orang yang berkemampuan ekonomi terbatas harga tiket ini tetap merupakan persoalan serius, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas. "Karenanya, pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini," kata Lasarus, Selasa (4/4/2023).
Ia berharap, pemerintah bisa segera mencarikan jalan ke luar. Antara lain dengan mencermati betul soal tiket baik transportasi darat, laut maupun udara, termasuk kereta api karena moda transportasi itu menyentuh hajat hidup orang banyak. (CNBC Indonesia, Kamis 6/4/2023)
Dari fakta-fakta yang ada terlihat jelas. Bahwa dari tahun ke tahun terus berulang rawan kecelakaan, Rawan macet dan infrastruktur jalan yang rusak hingga perbaikan jalan harus di kebut di tambah dengan harga tiket yang semakin melambung tinggi. Maka disinilah para kapitalistik berperan meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya.
Potret Buram Kapitalisme
Carut-marut pengelolaan transportasi ini semakin menambah persoalan baru. Ditambah lagi dengan adanya persaingan sesama pengusaha angkutan, tarif yang mahal, dan biaya tol yang tak kalah mahal. Semua terjadi tanpa menemukan solusi. Itulah layanan transportasi yang terjadi dalam sistem kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan dari pada keselamatan.
Pelayanan transportasi yang bermutu seharusnya menjadi tanggung hawab penguasa baik dari pusat maupun daerah. Negara wajib menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai beserta kelengkapannya, baik di darat, laut, maupun udara. Tidak boleh terjadi dharar (kesulitan, penderitaan, kesengsaraan) yang menimpa masyarakat.
Sistem Islam Mengelola Layanan Publik
Islam adalah satu-satunya solusi bagi semua persoalan kehidupan insan, tak terkecuali persoalan transportasi publik, setidaknya terdapat 8 paradigma shahih tentang transportasi publik yang akan dijalankan oleh Khilafah Islam.
Pertama, Transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi merupakan hajat dasar bagi kelangsungan kehidupan normal setiap insan. Baik itu bersifat rutin maupun incidental seperti liburan lebaran. Ketiadaannya akan berakibat dharar / penderitaan yang diharamkan Islam.
Kedua, negara berfungsi sebagai pihak yang bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya menjamin akses setiap individu publik terhadap transportasi publik murah/gartis namun aman, nyaman (manusiawi). Sebab, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalaam menegaskan, yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)
Ketiga, Islam melarang keras transportasi publik dikuasai individu atau entitas bisnis tertentu apa lagi asing kafir penjajah seperti saat ini.
Keempat, tidak dibenarkan dijadikan jalan umum sebagai sumber pemasukan. (Zalum, Abdul Qadiim. Al Amwaal Fii Daulatil Khilafah. Darul Ummah. Beirut Libanon. 2004. Hal 106, 134-44).
Kelima, Sebaliknya, wajib digunakan anggaran mutlak. Yakni, ada atau tidak ada kekayaan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan transportasi publik yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat maka wajib diadakan negara. (Zalum, Abdul Qadiim. Al Amwaal Fii Daulatil Khilafah. Darul Ummah. Beirut Libanon. 2004. Hal 104-106).
Keenam, Pembangunan infrastruktur transportasi mutlak mengacu pada politik dalam dan luar negeri negara Khilafah, bukan agenda hegemoni globalisasi liberalisasi.
Ketujuh, keamanan jiwa setiap orang harus terjamin.
Kedelapan, Strategi pelayanan mengacu pada 3 prinsip utama. Yakni, Kesederhanaan aturan, Kecepatan dalam pelayanan, Dilakukan oleh person yang capable. Sebab Rasulullah Saw menegaskan yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berlaku Ihsan dalam segala hal" ( Terjemahan HR Muslim)(Hizbut Tahrir.Ajhizatu Daulatil khilafah (Fil Hukmi Wal Idaarah). Darul Ummah. Darul Ummah.Darul Ummah-Beirut.2005. Hal 133) (Sumber: lensa media news 1 Juli 2019)
Penting digaris bawahi, keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian integral sistem kehidupan Islam, hanya compatible (serasi) dengan sistem kehidupan Islam. Penerapaannya bersama sistem kehidupan Islam secara keseluruhan kunci terjaminnnya akses setiap orang terhadap transportasi publik gratis / murah berkualitas (aman, nyaman, manusiawi).
Karenanya kembali pada kehidupan Islam, khilafah Islam satu-satunya penyelesaian persoalan transportasi publik saat ini. lebih dari pada itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta’ala kepada kita semua.
Allahu A’lam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar