Papua Berhak Sejahtera


Oleh : Sri Widiyastuti (Muslimah Karawang)

Dinegeri ini masalah kemiskinan masih menjadi problematika yang utama dan belum mendapatkan penanganan yang maksimal. 

Ada beberapa wilayah yang masih terkatagori miskin, diantaranya Papua 26, 80%, Papua Barat 21, 43%, Nusa Tenggara Timur 20, 23% serta beberapa wilayah lainnya. 

Tingkat kemiskinan di negeri ini masih tinggi, apa lagi bagi mereka yang berada di wilayah Timur Indonesia, seperti di Papua. 

Sekalipun di Papua diklaim tingkat kemiskinannya menurun berdasarkan perhitungan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana tingkat kemiskinan itu turun dari 28,17% di tahun 2010 menjadi 26,56% di tahun 2022.

Sayangnya penurunan itu terhitung lama dan lambat. Dimana sumber alam yqng ada di sana melimpah dan hasil alam mencukupi untuk menghidupi masyarakat Papua seharusnya mampu mencukupi tanpa kekurangan. 

Namun faktanya diluar ekpektasi. Kondisi ini terjadi dimana saat ini sistem yang digunakan yaitu sistem kapitalis yang berperan. 

Dimana perekonomian dan politik dikuasa mereka yang kuat tanpa ada peran negara mengatur secara keseluruhan. Adanya pihak swasta yang dominan mengatur. Akhirnya membuat kehidupan di Papua tertinggal dan lambat untuk maju. 

Sudah selayaknya wilayah Papua itu mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Mengingat Papua adalah bagian dari negeri Indonesia. Serta kekayaannya dan sumber alam yang melimpah itu menjadi modal bagi Papua. 

Maka harus ada perubahan pengaturan sistem kehidupan bagi rakyat Papua. Dimana sistem itu berasal dari Sang Khalik, penerapan yang sesuai hukum syara. 

Aturan yang mampu membawa kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat Papua serta masyarakat di wilayah lainnya. 

Sistem ini yaitu sistem yang sesuai aqidah Islam. Dimana dalam pengaturan perekonomian dan perpolitikan diatur sesuai hukum syara. 

Disana pihak swasta dan penguasa tidak akan berlaku semena-mena, mereka akan bekerja dengan penuh tanggungjawab. Mereka akan melayani masyarakat dengan adil. Serta mereka tidak akan berpihak pada penguasa asing. 

Karena dalam Islam penguasa dalam hal ini yaitu negera bertanggungjawab penuh dalam mengsejahterakan rakyatnya.

Seperti pesan Rasulullah yang artinya: "Setiap kalian adalah Pemimpin, setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya"

Dalam pandangan syariat pun Papua akan mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, melindungi dari tangan-tangan jahil para korporasi.

Keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jika kebijakan yang dikeluarkan sesuai hukum syara.

Dengan demikian sistem Islam ini akan mampu mengubah masyarakat Papua pada kesejahteraan yang sesungguhnya. Yang lebih unggul dari kondisi saat ini. 

Modal kekayaan alam yang dimiliki akan digunakan utuk menghidupi kebutuhan masyarakat. Serta kepemimpinan negara yang berlaku jujur dan amanah dalam menjalankan kebijakannya. Serta mampu dalam pengelolaan kekayaan alam. 

Sudah pasti akan terwujud masyarakat sejahtera secara totalitas. Yaitu Papua sejahtera dengan syariatNya.




Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.

Posting Komentar

0 Komentar