Oleh : Ummu Zalfa
Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kg dikabarkan langka di beberapa daerah, seperti di Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Menurut Jokowi, kelangkaan itu disebabkan gas yang diperuntukkan masyarakat miskin ini diperebutkan oleh banyak pihak.“LPG itu, terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi,” ujar Jokowi dalam keterangannya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24 -7-2023).Saat ditanya penyebab pasti dari kelangkaan tersebut, Jokowi tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ia mengatakan hal tersebut merupakan urusan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menyoroti kelangkaan gas melon 3 kg tersebut, ekonom dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Fahrur Ulum, M.E.I. mengatakan, ini lebih karena kebijakan.
“Kelangkaan ini sebenarnya bukan semata karena faktor alam, tetapi karena memang kebijakan,” tuturnya di Kabar Petang: “Gawat, LPG Langka!” melalui kanal Khilafah News, Rabu (26-7-2023)
Ia menuturkan, kebijakan itu berawal dari konversi minyak tanah ke LPG pada 2007. “Sebenarnya di tahun itu, produksi LPG sudah mengalami beberapa kali penurunan yang sangat drastis, tetapi di tahun itu pula ada kebijakan konversi minyak tanah ke LPG,” bebernya.
Fahrur mengatakan, berdasarkan data 2022 dan 2023 permintaan LPG demkian besar, mencapai 8 juta ton. Sementara produksi LPG Indonesia, menurutnya, hanya sekitar 2 juta ton, yang berarti defisit 6 juta ton, dan yang defisit ini kemudian ditutup dengan impor.
Untuk mengantisipasi kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah saat ini sedang menggencarkan melempar kepasaran LPG 3 kg nonsubsidi yang harganya sekitar Rp56.000.
Beralihnya masyarakat dari LPG subsidi ke nonsubsidi, akan berdampak pada harga-harga di masyarakat. Ketika pengeluaran harus ditambah,maka yang semula bisa saving menjadi tidak bisa saving, yang semula berutang harus menambah utangnya. Begitulah cara negara mengatur jualan kepada rakyat. Mengurangi subsidi, kemudian digelontorkan yang tidak bersubsidi, dan yang tidak bersubsidi ini akan menambah keuntungan pundi pundi segelintir orang yang pemilik modal, tetapi malah membebani rakyat.
Islam Punya Solusi
Islam memosisikan gas alam, sumber daya alam, minyak bumi itu menjadi milik rakyat, yang pengelolaannya diserahkan kepada negara. Secara filosofi kepemilikan dalam Islam dibagi tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum, termasuk di dalamnya gas bumi, minyak bumi, tidak boleh dimiliki oleh negara kemudian dijual kepada rakyat karena pemerintah hanya mengelola saja sementara kepemilikannya milik rakyat. Jika dikelola berdasar Islam, rakyat hanya dibebani biaya operasional saja sehingga bisa lebih murah.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar