LPG Melon (Kembali) Langka, Ada Apa?

Oleh : Maknathul Aini (Aktivis Dakwah dan Moms Preneur)

LPG 3 kg subsidi kembali langka di sejumlah daerah.  Ada berbagai penyebab, termasuk peningkatan konsumsi dan dugaan tidak tepat sasaran.  Di sisi lain,  pemerintah meluncurkan LPG 3kg non subsidi. Sebagaimana di lansir pada (https://muslimahnew) bahwa saat ini dunia sedang gempar-gemparnya masalah tentang perdapuran yang mendapatkan ancaman. Kompor gas di dapur terancam tidak bisa ngebul karena elpiji 3 kg alias si Melon tiba-tiba langka. Gara-gara si Melon hilang, emak-emak jadi kalang kabut. Keluarga pun ikut terdampak. Sebenarnya, ada apa dibalik si Melon kembali langka?

Sebenarnya, ada apa dibalik si Melon kembali langka? Entahlah, yang jelas, di mana-mana si Melon langka, antrean untuk mendapatkannya mengular. Di Medan, Sumatra Utara (Sumut), warga kesulitan mendapatkan elpiji melon. Semua pangkalan maupun pengecer mengalami kekosongan stok. Akibatnya, sebagian warga terpaksa tidak masak dan membeli nasi bungkus untuk makan sekeluarga. (CNN Indonesia, 25-7-2023).

Sementara itu, fakta yang lain di dapatkan dari Lampung Utara, elpiji melon langka dan harganya melonjak. Biasanya elpiji 3 kg tersebut dijual Rp18 ribu—Rp20 ribu. Kini harganya meroket menjadi Rp26—Rp30 ribu per tabung (Radar Lampung, 31-7-2023). Emak-emak di Magetan, Jawa Timur, juga merasakan langkanya si Melon di pasaran. Sebagian dari mereka terpaksa menggunakan tungku kayu bakar untuk memasak. (Detik Jatim, 21-7-2023).

Kira-kira dari sekian fakta yang beredar apa ya penyebab terjadinya? Sebab banyak sekali pihak yang bertanya-tanya tentang penyebab langkanya elpiji melon tersebut. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan penyebab langkanya elpiji 3 kg adalah peningkatan konsumsi di masyarakat. “Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2% sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu,” ungkapnya. (CNN Indonesia, 27-7-2023).

Nicke pun menyampaikan bahwa telah terjadi salah sasaran dalam penyaluran elpiji 3 kg. Menurut data pemerintah, terdapat 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi elpiji dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68%. Akan tetapi, saat ini penjualan elpiji melon mencapai 96%. Nicke menyatakan bahwa hal ini mengindikasikan ada subsidi yang salah sasaran. 

Terkait langkanya elpiji 3 kg, Presiden Jokowi menyatakan bahwa elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Elpiji itu terutama yang bersubsidi memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu,” ujarnya. (CNBC Indonesia, 24-7-2023)

Dari kejadian itu muncullah si Pink, katanya. Anehnya, pada saat elpiji melon langka, muncullah elpiji 3 kg nonsubsidi bermerek Bright Gas dengan tabung berwarna pink. Usut punya usut, ternyata Bright Gas kemasan 3 kg tersebut sudah dipasarkan sejak tahun 2018 oleh Pertamina Patra Niaga. Harga elpiji pink jauh di atas elpiji melon. Elpiji melon biasa dijual seharga Rp18 ribu—Rp20 ribu, sedangkan elpiji pink 3 kg seharga Rp56 rb.

Elpiji pink dijual sesuai harga pasar minyak dunia tanpa ada subsidi. Setiap fluktuasi harga minyak dunia akan berpengaruh pada harganya. Meski berbeda harga secara signifikan, isi elpiji melon maupun pink sama saja. Bedanya ada pada kemasan Bright Gas yang diklaim lebih aman karena menggunakan teknologi double spindle valve system (DSVS).

Negara lalai dalam menyedikan ketersediaan LPG yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Kelangkaan ini adalah tanda gagalnya pemerintah memenuhi kebutuhan pokok rakyat.  Adanya LPG non subsidi dalam waktu yang bersamaan apalagi diklaim lebih aman, jelas memberikan ‘pasar’ pada pengusaha.

Kisruh langkanya elpiji menunjukkan bahwa negara lalai di dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya. Elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena merupakan bahan bakar paling populer untuk memasak. Publik tentu masih ingat bahwa dulu umumnya masyarakat menggunakan minyak tanah. Lalu pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji dengan alasan  untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.

Kendatipun, setelah mayoritas masyarakat menggunakan elpiji, ternyata muncul lagi keberatan pemerintah terkait subsidi. Pemerintah mengeluhkan jebolnya kuota elpiji 3 kg bersubsidi. Diprediksi penyerapan elpiji 3 kg bersubsidi hingga akhir tahun 2023 lebih 2,7% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN. Dengan demikian, yang menjadi masalah sebenarnya adalah subsidi bagi rakyat yang dianggap membebani negara. Pemerintah merasa keberatan karena subsidi dianggap membebani APBN.

Kapitalisme Biangkerok Problematika Umat, Termasuk dalam Hal Kelangkaan LPG Melon Ini

Persepsi bahwa subsidi membebani negara merupakan pandangan khas ideologi kapitalisme. Di dalam kapitalisme, mekanisme pasar sangat diagungkan. Setiap orang dibiarkan bersaing untuk memperoleh sumber ekonomi tanpa ada campur tangan negara.

Oleh karenanya, negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara.

Lantas, apa tugas negara? Di dalam kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai pengawas. Negara hanya memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan lancar, tanpa ada pelanggaran terhadap aturan negara. Di negara-negara Barat, perekonomian liberal ini dijalankan dan ternyata hasilnya adalah kerusakan. Yang terjadi bukan keadilan ekonomi, tetapi justru konsentrasi sumber-sumber ekonomi pada segelintir kapitalis. Sementara itu, mayoritas rakyat tidak menikmati sumber-sumber ekonomi.

Pada tahun-tahun terakhir ini, Barat juga mengalami serangkaian protes dari warganya. Tuntutan “khas negara miskin” seperti kenaikan upah menggema dari penjuru-penjuru Eropa. Penguasa Barat tidak bisa menutup mata atas hal ini, karena bisa berdampak pada keberlangsungan kekuasaannya. Oleh karenanya, mereka melakukan langkah-langkah yang melanggar doktrin kapitalisme. Mereka menyediakan bank makanan untuk warga miskin, memberikan santunan, dan hal semisal. Semua ini demi menjaga tegaknya kapitalisme, meski sebenarnya sudah condong menuju kerubuhannya.

Sayangnya, Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan kapitalisme di dunia Barat. Perekonomian Indonesia justru makin liberal. Berbagai subsidi justru makin dikurangi. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat. Namun, negara tidak peduli. Padahal yang benar-benar membebani APBN bukanlah subsidi, tetapi pembayaran utang berikut bunganya. Proyek prestisius digeber dengan dana utang, lalu APBN harus membayar pokok dan bunganya. Anehnya, subsidi yang disalahkan. Sungguh di luar nalar.

Hanya Islam Kaffah Solusi Tuntasnya

Islam menetapkan negara berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok rakyat termasuk LPG. Begitupun sistem ekonomi islam meniscayakan ketersediaannya untuk semua rakyat, dengan harga murah atau gratis, karena Islam mengharuskan pengelolaan SDA oleh negara.

Oleh sebab itu, sistem ekonomi kapitalisme yang jahat ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi yang adil, yaitu sistem Islam. Politik ekonomi Daulah Khilafah Islamiah adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk energi.

Khilafah menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat. Baik untuk memasak, transportasi, penerangan, maupun yang lainnya. Negara akan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyediakan bahan bakar bagi rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. Bisa berupa listrik, BBM, elpiji, LNG, maupun energi alternatif seperti bayu, panas bumi, nuklir, dll..

Dengan beragamnya kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim, berbagai sumber energi bisa digunakan, tidak harus tergantung pada minyak bumi jika memang jumlahnya makin menipis. Untuk keperluan memasak, negara bisa menyalurkan LNG yang jumlahnya berlimpah di Indonesia melalui pipa-pipa ke rumah warga.

Penyediaan LNG maupun jaringan dan infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengambil untung darinya. Negara boleh saja menjualnya ke rakyat, tetapi sebatas biaya operasional.

Sayangnya, selama ini LNG tersebut dijual kepada asing dengan harga murah, sedangkan rakyat harus kesulitan untuk memasak. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola menggunakan aturan yang salah. Padahal Allah sudah memerintahkan untuk mengelola negara dengan aturan Allah Taala, yakni syariat Islam.

Firman Allah Swt,

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al-Maidah: 49)

Wallahualam.

---

Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.