Oleh: Aning Juningsih (Ibu Rumah Tangga/Aktivis Muslimah)
Pada 1 September 2023 harga BBM nonsubsidi diumumkan naik, kini usulan BBM bersubsidi jenis Pertalite akan dihapus pada tahun 2024. Yang dimaksud kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Pertamax Dexlite. Kini harga BBM Pertamax naik Rp 900 menjadi Rp 13.300 perliter dari sebelumnya Rp 12.400 per liter untuk daerah Jabodetabek. Sedangkan harga Pertamax Turbo naik Rp 1.500 menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.400 per liter untuk daerah Jabodetabek. (databoks.katadata.co.id, 1/9/23)
Untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp 2.550 menjadi Rp 16.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.350 per liter untuk daerah Jabodetabek. Harga BBM Dexlite juga naik Rp 2.400 menjadi Rp 16.350 per liter dari sebelumnya Rp 13.959 per liter untuk daerah Jabodetabek.
Harga BBM untuk jenis Pertalite dan Pertamina BioSolar tidak mengalami kenaikan atau pun perubahan. Rinciannya, Pertalite tetap Rp 1.000 per liter dan Bio Solar di angka Rp 6.800 per liter. Kenaikan harga BBM saat ini sudah menjadi kebiasaan penguasa demokrasi yang dimana kebijakannya itu selalu menguntungkan sendiri.
Jika benar Pemerintah ingin menaikan harga BBM saat ini, tentu keputusan ini sangat menzalimi rakyat. Karena yang menjadi korbannya sebagian besar adalah rakyat, mereka dari kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya ratusan juta orang. Terutama rakyat yang menggunakan kendaraan motor beroda dua, termasuk ojeg online. Begitu juga kendaraan umum seperti angkot dan angkutan niaga.
Keputusan Pemerintah ingin menaikan harga BBM, termasuk rencana penghapusan Pertalite yang akan diganti yang baru, di saat ekonomi rakyat masih terpuruk. Kenaikan harga BBM tersebut tentu akan berdampak pada kenaikan harga-harga yang lain naik, sudah tentu biaya hidup rakyat makin tinggi.
Dengan kenaikan BBM atau pengalihan penghapusan Pertalite, tentu akan menambah beban rakyat karena meningkatnya biaya hidup. Jelas, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kebutuhan pokok yang lain ikut naik karena biaya transportasi otomatis naik.
Kenaikan BBM tersebut tentunya akan berdampak pada perekonomian rakyat, meskipun penyesuaian harga BBM itu pada jenis nonsubsidi. Memang dampak kenaikan BBM subsidi tidak secara langsung terasa oleh rakyat kecil. Namun kita harus menduga, apakah kebijakan ini dalam rangka uji coba untuk pengondisian ekonomi atas penghapusan Pertalite yang lagi diuji coba Pertamina dan Pemerintah.
Pertalite direncanakan akan diganti dengan BBM jenis Pertamax Green 92 yang diusulkan. Ini berarti, harga Pertamax dan Pertalite kemungkinan tidak akan sama. Pemerintah bermaksud pengondisian awal ini sebagai penyesuaian harga Pertamax, supaya rakyat tidak kaget dengan kenaikan harga BBM tersebut. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat selama ini Pemerintah di negeri ini dalam dua periode terakhir sudah menaikan harga BBM baik yang bersubsidi ataupun nonsubsidi sudah tujuh kali naik.
Seiring bergantinya keputusan menteri sehingga ada pergantian harga, menjadikan begitu gampangnya menetapkan kebijakan dengan mengubah aturan. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan bisa berubah jika aturannya diubah. Inilah, buah dari sistem kapitalis demokrasi meniscayakan hal ini karena aturan dibuat sesuai keinginan kepentingan yang berkuasa. Ketika sistem kapitalisme masih diterapkan dan masih mengatur kehidupan, kenaikan BBM seperti sekarang tidak akan berhenti.
Rakyat yang merupakan bagian dari pengguna Pertamax, tidak terlepas dari kemampuan finansialnya, semua rakyat manapun tentunya berhak menikmati BBM murah. Karena minyak adalah kekayaan alam milik umum, jadi siapapun berhak menikmatinya baik orang miskin ataupun orang kaya berhak mendapatkannya dengan mudah bahkan gratis.
Namun dalam sistem sekarang, sistem Pemerintah model kapitalisme tidak akan memberi harga BBM secara murah dan gratis. Ini karena pemikiran kepemimpinan kapitalisme selalu memikirkan untung dan rugi dalam menerapkan aturan. Sistem kapitalisme tidak akan memikirkan kemaslahatan rakyat. Dalam sistem kapitalisme hubungan penguasa dan rakyat seperti pedagang penjual dan pembeli.
Dalam pandangan Islam, BBM dan energi lainnya hakikatnya milik rakyat bukan milik Pemerintah. Rakyatlah pemilik BBM dan semua energi dan sumber daya alam yang depositnya melimpah. Pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut. Dalam Islam semua hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat seperti BBM dan energi yang murah harganya bahkan gratis.
Negara hanya boleh memberi harga BBM sebatas sebagai ganti operasional saja, tidak bermaksud untuk bisnis apalagi untuk mencari keuntungan. Selama pemasukan baitul mal mencukupi kebutuhan tersebut, negara akan memberikan BBM secara gratis kepada rakyat.
Dalam negara Islam, hubungan penguasa dengan rakyat seperti penggembala dengan gembalaannya. Sebagaimana tugas penggembala, ia harus merawat dan mengurusi semua kebutuhan gembalaannya. Semua kebutuhan rakyat harus diurusi dan dilayani oleh penguasa, karena itu tugas penguasa. Berarti, kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan pokok dengan baik, seperti kemudahan mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hajat publik lainnya semisal BBM. Dan tidak bermaksud untuk komersialisasi BBM seperti dalam pengelolaan BBM dalam sistem kapitalisme.
Dalam Islam, pengelolaan migas dan harta milik umum lainnya, dikelola oleh negara semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Dalam Islam negara dilarang berjual beli dengan harta rakyat. Dengan tuntunan Islam yang sesuai tentu akan memberikan kemudahan tersedianya kebutuhan BBM. Dengan kepemimpinan sistem Islam secara kaffah, negara dapat menjalankan tugasnya sebagai pengurus rakyat secara totalitas, tanpa tercampuri kepentingan orang-orang tertentu. Dengan itu, mari kita segera merapatkan barisan dakwah kita agar segera tegaknya negara Islam yang menerapkan sistem Islam secara kaffah.
Walahu a'lam bishawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar