Oleh : Maya Dhita (Pegiat Literasi)
Pembangunan infrastruktur sebagai proyek strategis negara dikebut pengerjaannya. Seperti halnya Mega Proyek Jalan Tol Kertosono-Kediri. Proyek yang dikerjakan untuk menunjung aktivitas bandara Kediri ini dipercepat meski masih menyisakan masalah ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam rapat dengan dinas terkait, masyarakat terdampak akan mendapatkan ganti rugi sebesar 2.5 kali lipat, tetapi nyatanya dibeli dengan harga yang lebih rendah dari pasaran.
Pembangunan ruas tol Kertosono-Kediri setidaknya berdampak pada 16 Desa dalam tiga kecamatan. Pembangunan infrastruktur yang sejatinya diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat, nyatanya malah menambah beban penderitaan rakyat. Hanya sebagian kecil rakyat yang bisa menikmati infrastruktur tersebut, selebihnya semua demi pengusaha dan investor asing.
Presiden Jokowi, mengatakan bahwa pemerintah bakal menganggarkan 422 triliun, untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023-2024, termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota Negara baru (IKN).
Meski negara menganggarkan dana yang fantastis untuk pembangunan infrastruktur, rupanya ada banyak juga proyek strategis negara (PSN) yang terancam gagal. Setidaknya terdapat 58 PSN yang terancam mangkrak karena dinilai tidak selesai pada tahun 2024. Namun, meski mangkrak, rupanya proyek ini tetap akan dilanjutkan hanya saja prioritasnya tidak lagi menjadi PSN. (Metrotv[dot]news, 20/7/2023)
Begitulah sistem Kapitalisme memberikan efek buruk di segala aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya proyek pembangunan infrastruktur yang jelas-jelas tidak berbasis pada kemaslahatan umat melainkan pemilik modal. Pembangunan infrastruktur ini juga lebih mementingkan kepentingan investor. Menarik perhatian investor, yang tentu saja mereka memiliki kepentingan besar untuk mengeruk keuntungan dari proyek-proyek yang berjalan.
Sedangkan dalam negara yang menerapkan sistem Islam, pembangunan infrastruktur memiliki tingkat urgensi tinggi. Hal ini dikarenakan kelengkapan dan kemajuan infrastruktur berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Semakin lengkap dan maju infrastruktur suatu negara, maka rakyat akan semakin mudah dalam mengakses segala kebutuhan dan berbagai kepentingan ekonomi.
Untuk itu, negara Islam memiliki pos pendanaan sendiri pada baitulmal untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan saat kas baitulmal habis maka negara akan meminjam uang kepada warga yang kaya untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur pada suatu negara.
Adapun proyek pembangunan infrastruktur itu sendiri dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pembangunan merata hingga ke pelosok daerah. Ini berarti kesejahteraan pun akan sama dirasakan hingga daerah terpencil atau pedalaman.
Maka tidak akan ada proyek pembangunan yang mangkrak karena sebelumnya telah dianalisa baik dari segi keutamaan pembangunan, kelayakan, hingga dampaknya bagi lingkungan.
Dalam pengerjaan proyek tersebut, negara tidak akan bekerja sama dengan asing, apalagi menyerahkan proyeknya pada asing. Segala pekerjaan akan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal sehingga mampu meningkatkan penghasilan penduduk setempat.
Begitulah Islam dalam melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur. Keseluruhannya hanya demi kemaslahatan umat. Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar