Oleh : Sri Setyowati (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Akhir-akhir ini harga beras terus mencetak rekor karena semakin melambung tinggi. Kondisi ini tentu saja memberatkan bagi masyarakat Indonesia di mana 98,5% konsumsi makanan utamanya adalah beras. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga beras pada Jumat (13/10/2023) tercatat Rp 14.600 per kg. Harga setinggi itu belum pernah tercatat dalam PIHPSN. Sepanjang tahun ini, harga beras sudah terbang 15,42%. Bila melihat pergerakan bulanan, harga beras juga sudah jauh melonjak bila dibandingkan dua tahun lalu.
Harga beras pada September 2021 rata-rata hanya dibanderol Rp 11.650 per kg tetapi pada Oktober 2023 sudah mencapai Rp 14.400/kg. Artinya dalam dua tahun, harganya sudah terbang 23,6%. Harga beras mulai melesat sejak Agustus tahun lalu dan terus melesat hingga kini. Berkurangnya pasokan, gangguan panen, kekeringan, serta kebijakan larangan ekspor dari sejumlah negara membuat harga beras mencetak rekor demi rekor. Kendati harganya terus melonjak, konsumsi akan beras justru terus meningkat. (cnbcindonesia.com, 14/10/2024)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras nasional dalam posisi aman karena panen raya sedang berlangsung di sejumlah daerah. Tambahan pasokan dari hasil panen akan memperkuat cadangan beras nasional yang saat ini juga diupayakan melalui impor. Pada Jumat (13/10/2023), Jokowi menghadiri kegiatan panen raya Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. (republika.co.id, 13/20/2023)
Untuk menurunkan dan menjaga kestabilan harga beras, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan terus menambah cadangan beras yang ada di Bulog meski saat ini sudah terdapat 1,7 juta ton. Salah satunya dengan menambah impor beras dan memaksimalkan produksi dalam negeri sehingga beras-beras tersebut bisa digelontorkan ke pasar. (cnbcindonesia.com, 13/10/2023)
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal memastikan bahwa Bulog siap menerima tambahan kuota penugasan impor beras 1,5 juta ton dari pemerintah. Hal ini dilakukan guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna menstabilkan harga beras di pasaran. (tirto.id, 11/10/2023)
Impor terus menjadi solusi instan andalan pemerintah meski tidak menyelesaikan persoalan mahalnya harga beras. Stok beras yang aman belum mampu membuat turun harga beras di sejumlah pasar. Dan hal itu membuat rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan makanan pokok. Apalagi harga pangan lain juga mahal. Lalu apa gunanya stok beras aman jika harganya mahal.
Setiap tahun ratusan ribu ton beras diimpor. Hal ini tentu memukul para petani karena harga gabah akan anjlok sehingga mereka enggan menanam padi lagi. Akibatnya produksi padi menurun. Dalam jangka panjang, generasi muda enggan berprofesi sebagai petani karena tidak menjanjikan. Hal ini bisa berbahaya bagi kedaulatan pangan negara. Jika pemerintah tetap mengimpor akibatnya juga adalah negara ini akan tergantung kepada negara lain dalam pengadaan pangan. Ketergantungan pada impor beras ini menunjukkan kegagalan negara mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.
Jaminan ketersediaan beras dengan stok yang mencukupi dan harga yang terjangkau adalah tanggung jawab pemerintah sebagai institusi yang mengurusi rakyat. Namun hal tersebut akan sulit terwujud karena sistem yang dianut negara ini adalah sistem kapitalisme, dimana negara menyerahkan urusan pemenuhan kebutuhan rakyat pada swasta, sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator.
Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem Islam, dimana negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan individu per individu. Rasulullah SAW bersabda, "Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR al-Bukhari)
Untuk menjaga kestabilan stok pangan Islam menerapkan politik pertanian. Yaitu meningkatkan produksi pertanian dengan cara memberikan subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian yang lebih baik, diberikan berbagai bantuan dan dukungan serta fasilitas dalam berbagai bentuk seperti modal peralatan, benih, teknologi teknik budidaya, obat-obatan, riset, pemasaran, informasi dan lainnya baik secara langsung atau semacam subsidi, sehingga seluruh lahan yang ada akan produktif.
Infrastruktur seperti jalan, komunikasi juga akan dibangun sehingga arus distribusi akan lancar. Perluasan lahan juga akan dilakukan dengan menghidupkan lahan mati dan pemagaran. Tanah pertanian juga akan diberikan kepada siapa saja yang mampu mengolahnya. Bila ada lahan produktif yang tidak ditanami dan dibiarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun, maka lahan tersebut akan diambil oleh negara untuk diberikan kepada mereka yang mampu mengolahnya. Kebijakan alih fungsi lahan juga diterapkan, hanya daerah kurang subur saja yang diperbolehkan menjadi area perumahan dan perindustrian.
Untuk menjaga stabilitas harga serta distribusi barang di pasaran, maka aktivitas penimbunan dan intervensi harga akan dihilangkan. Keseimbangan penawaran dan permintaan juga akan dijaga. Jika terjadi ketidak seimbangan penawaran dan permintaan dan harga naik atau turun drastis, negara akan segera menyeimbangkannya melalui lembaga pengendali seperti Bulog dengan mendatangkan barang-barang dari daerah lain. Apabila pasokan dari daerah lain juga tidak mencukupi, barulah diambil kebijakan impor yang tidak merugikan negara dan rakyat.
Demikianlah kebijakan pengadaan pangan dalam sistem Islam yang tidak kita dapati dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.
Wallahu a'l bi ash-shawwab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar