Oleh : Nur Indayati (Pegiat Literasi)
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menyoroti penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal. Ia pun meminta, agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong program stunting.
Kepada Beritasatu[dot]com, Rahmad mengatakan, masyarakat perlu dilibatkan lantaran program stunting, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak di daerah kerap di bawah standar. Padahal, kata dia, pemerintah telah menggelontorkan banyak dana program stunting. (Beritasatu, 1/12/2023)
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dana penanganan stunting di tingkat daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sebelumnya mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.keperluan
"Presiden Jokowi mengemukakan bahwa (pendanaan stunting) tidak digunakan dengan benar, adalah salah satu tantangan di level pelaksanaan yang banyak kendala," ujar Hasbullah kepada Beritasatu pada Kamis (30/11/2023).
Data PBB 2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting. Sebanyak 6,3 juta di antaranya adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF stunting disebabkan tubuh kekurangan gizi pada 2 tahun pertama usia balita. Ibu mengalami kekurangan nutrisi saat kehamilan dan sanitasi yang buruk. Saat ini prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun 2024.
Untuk menyelesaikan kasus ini menurut menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sedikitnya ada tiga upaya pencegahan yang harus dilakukan kementerian kesehatan. Pertama adalah pemberian penambah darah kepada para remaja putri. Kedua pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Dan ketiga pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6 sampai 24 bulan. (MuslimahNews)
Bukan Hanya Sekedar Masalah Stunting Tetapi Lebih Dari Itu
Sebenarnya bukan sekedar masalah stunting atau gizi yang tidak tercukupi, tetapi bagaimana sebuah keluarga itu mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kemampuan ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian keluarga. Sementara faktanya banyak keluarga saat ini terjebak dalam kemiskinan ekstrem. Jangankan berpikir mengenai gizi, untuk sekedar makan layak saja banyak keluarga yang tidak mampu. Kemiskinan ekstrem terjadi karena kemiskinan akibat penerapan sistem kapitalisme.
Kapitalisme memposisikan negara hanya sebagai regulator yang abai terhadap kebutuhan rakyat. Kapitalisme juga menghasilkan penguasa berperangai picik yang memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri, alhasil penguasa akan setengah hati mengurusi rakyat.
Di sisi lain prinsip kebebasan kepemilikan kapitalisme membuat pemilik modal mudah menguasai sumber daya alam. padahal kekayaan ini adalah harta yang seharusnya digunakan untuk mengurus rakyat, seperti menyediakan layanan kesehatan gratis, menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Kasus stunting tidak akan benar-benar selesai jika masyarakat terus-menerus dipimpin oleh sistem kapitalisme. Penguasa akan sibuk bermain dengan angka-angka sementara stunting akan terus ada.
Inilah Sistem Khilafah Solusi Tuntas Masalah Stunting
Jika sistem kapitalisme terus menerus menyengsarakan rakyat maka sangat berbeda jika negara di tengah masyarakat adalah negara Islam yaitu negara periayah atau pengurus. Negara akan mengurus rakyatnya secara optimal dengan upaya terbaik. Jika ada masalah yang menimpa warga, khilafah akan berupaya dengan keras untuk menyelesaikan dengan tuntas.
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Setiap kalian adalah pemimpin dari setiap kalian, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang laki-laki adalah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dari setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari)
Untuk mengatasi kasus stunting khilafah akan memastikan setiap anak individu terjamin kebutuhan gizinya.
Seperti pada masa Umar bin Khattab di mana Umar memberikan kebijakan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu akan diberi harta subsidi dari baitulmal yang sebelumnya kebijakannya adalah bahwa setelah bayi selesai disusui selama 2 tahun maka negara akan memberikan harta subsidi kepada bayi tersebut dan ternyata para ibu-ibu segera menyelesaikan persusuannya kepada balitanya sebelum usia 2 tahun.
Kebijakan yang lain adalah dimulai dari keluarga khilafah akan memastikan setiap kepala keluarga mendapat pekerjaan sehingga mereka bisa memberi nafkah kepada keluarga mereka dengan makruf.
Lapangan pekerjaan di dalam khilafah begitu terbuka luas dan mudah diperoleh, sebagai contoh dari sektor sumber daya alam kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslimin begitu melimpah sehingga ketika kekayaan ini dikelola secara mandiri tentu akan menyerap tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jumlah besar. Selain itu di sektor pertanian industri perdagangan barang dan jasa juga akan membuka lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan bekerjanya seorang ayah sebuah keluarga telah memiliki kemampuan daya beli barang dan jasa. Selanjutnya khilafah akan memastikan ketersediaan bahan pangan yang mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat. Khilafah akan menghilangkan distorsi pasar seperti penimbunan juga pangan kartel karena sejenisnya distorsi ini merusak pasar karena membuat harga-harga melambung tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh semua masyarakat.
Dengan demikian anak-anak telah tercukupi gizinya dari dalam keluarga Di sisi lain khilafah juga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan gratis. Dalam Islam kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang mutlak ditanggung oleh negara bukan sektor komersial seperti dalam sistem kapitalisme. Sehingga kaya atau miskin, muslim atau kafir dzimmi mereka mendapat pelayanan yang sama sehingga para ibu akan mudah memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak mereka termasuk konsultasi gizi. Para ibu juga mudah mendapatkan edukasi dari dokter anak bagaimana merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak.
Adapun sumber dana untuk menjamin agar pelayanan kesehatan gratis berasal dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum. Pos kepemimpinan negara berasal dari jizyah, usyr, kharaj, ghanimah, fai dan sejenisnya. Pos kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan. Dana dari keduanya adalah cukup besar dan lebih dari cukup untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dipergunakan untuk meriayah warga negara khilafah. Maka masih ragukah kita dengan Sistem Islam?
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar