Oleh : Siti Rukayah
Di setiap tahunnya, terselenggarakan Peringatan Hari Ibu Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 22 Desember, di tahun ini merupakan peringatan yang ke-95 tahun sejak 1928. Dan dalam peringatan Hari Ibu Nasional tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) telah merilis sebuah tema yang akan diangkat.
Tema yang dimaksud adalah “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, sebagai momentum bangsa untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia. Momentum ini juga dimaknai bahwa HPI merupakan sebagai tonggak gerakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif memajukan bangsa dan negara.
Dilansir dari situs resmi KemenPPPA, tema Hari Ibu Nasional 2023 memiliki empat sub tema, yaitu: (1) Perempuan Bersuara, (2) Perempuan Berdaya dan Berkarya, (3) Perempuan Peduli, dan (4) Perempuan dan Revolusi.
Keseluruhan daripada tema tersebut memang merujuk agar lebih memberdayakan peran perempuan. Sehingga pada akhirnya hal tersebut mampu membuat perempuan terperdaya berdasarkan seruan agar mereka berdaya. Padahal makna berdaya yang dimaksud adalah perempuan menghasilkan value (materi). Sehingga diarahkan untuk terfokus pada aktivitas publik untuk menghasilkan materi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menyamarkan terkait pentingnya tugas dan fungsi utamanya sebagai seorang istri dan ibu.
Di sisi lain fungsi utama perempuan justru dipersoalkan. Selain itu, timbulnya anggapan bahwa seakan-akan peran sebagai seorang istri dan ibu merupakan aktivitas yang menyia-nyiakan waktu dikarenakan di ranah tersebut tenaga perempuan tidak dibayar sebagaimana jika bekerja. Adanya persepsi tersebut disebabkan oleh ide feminisme dan kapitalisme liberal yang ternyata memang dengan sengaja diaruskan dan ditanamkan dalam benak perempuan.
Feminisme dengan anggapan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, sehingga ketika laki-laki punya kesempatan bekerja maka begitu pula dengan perempuan yang harus memperoleh hak yang sama. Dan kemudian kapitalisme liberal dengan paham meraup materi/manfaat sebanyak-banyaknya, dengan mekanisme yang bebas tanpa batasan. Sehingga terciptalah karakter perempuan yang lebih memilih berkarir di ranah publik hingga kemudian melupakan dan menyepelekan tugas maupun perannya sebagai seorang istri dan ibu.
Itu merupakan fakta yang terjadi jika sistem tatanan hidup yang diterapkan adalah sistem kapitalis-sekuler (setiap hal yang dilakukan berdasarkan materi-kehidupan yang jauh dari nilai agama/tidak menghendaki peran agama dalam urusan dunia). Akan berbeda keadaannya jika dibandingkan dengan kehidupan yang terdapat penerapan Islam, terutama memandang terkait peran utama perempuan.
Di dalam Islam, peran utama perempuan adalah sebagai seorang istri dan ibu (al umm wa robbatul bayt). Berdasarkan peran tersebut, perempuan harus senantiasa menjaga kehormatannya, yang merupakan tugas negara. Perempuan tidak akan terperdayakan perannya untuk mencari materi, sehingga dapat terfokus pada tugas utamanya. Mencari materi akan menjadi tugas kepala keluarga dan wali, dan jika tidak ada keduanya maka kebutuhannya akan ditanggung oleh negara.
Disamping sebagai ibu dan istri, perempuan yang merupakan juga anggota masyarakat berkewajiban mengambil peran dalam berdakwah. Sehingga, tidak sepenuhnya peran perempuan terus berada di dalam rumah, ada kalanya beraktivitas di ranah publik semisal berdakwah, tetapi jangan sampai melalaikan tugas utamanya di rumah. Dan tidak ada larangan perempuan untuk bekerja dan berpolitik selama hal tersebut tidak melanggar syariat.
Tentunya mekanisme tersebut hanya akan kita dapati jika segala lini kehidupan bersandar kepada syariat Islam secara menyeluruh yakni Islam Kaffah, dengan institusi Khilafah.
[Wallahu a’lam bisshowab]
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar