Oleh: Amri (Mahasiswi & Aktivis Remaja)
“PHK massal adalah bukti bahwa sistem kapitalisme tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung seluruh angkatan kerja, sehingga banyak orang menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan.”
Dalam era globalisasi saat ini, kita disuguhkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kemajuan teknologi yang pesat. Namun, di balik kegembiraan kemajuan tersebut, ada kenyataan yang menyedihkan bagi banyak orang. Salah satunya adalah banyaknya PHK masal yang terjadi di berbagai perusahaan.
Dikutip dari cnbcIndonesia, bahwa berdasarkan survei perusahaan Resume Builder, hampir 4 dari 10 perusahaan di seluruh dunia berencana melakukan PHK pada tahun 2024. Penyebabnya adalah ketidakpastian ekonomi, termasuk antisipasi resesi dan dampak perubahan iklim. Perusahaan menengah dan besar serta perusahaan di industri konstruksi, perangkat lunak, informasi, ritel, keuangan, dan asuransi lebih berisiko mengalami PHK. Para karyawan perlu menganalisis kinerjanya sendiri untuk menentukan apakah pekerjaannya dalam bahaya.
Dikutip dari voaindonesia, Pemerintah membubarkan 7 BUMN pada akhir tahun 2023 karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak layak dipertahankan dari segi bisnis dan keuangan. Pembubaran ini merupakan bagian dari program transformasi BUMN dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang masih ada.
Dikutip dari cnbcIndonesia, gejolak ekonomi global, terutama perlambatan ekspor dan serbuan produk impor, telah menyebabkan gelombang PHK massal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Sejak awal tahun 2023, setidaknya 7.200 buruh telah jadi korban PHK.
Alasan dibalik PHK Massal
PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah resesi ekonomi. Selama resesi, permintaan akan barang dan jasa menurun, sehingga pengusaha harus mengurangi biaya produksi untuk bertahan hidup.
Selain resesi, PHK juga dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti ketidakmampuan untuk menahan serbuan barang impor dan perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor. Dalam situasi seperti ini, pengusaha perlu meningkatkan efisiensi untuk tetap bersaing. Salah satu cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan melakukan PHK.
PHK juga dapat disebabkan oleh kemajuan teknologi, khususnya AI, yang dapat menggantikan manusia dalam berbagai pekerjaan, sehingga pengusaha harus melakukan PHK agar tetap kompetitif.
Semua faktor yang menyebabkan PHK tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kapitalis. Sistem kapitalisme tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menampung seluruh angkatan kerja, sehingga banyak orang menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, egoisme pengusaha didorong oleh sistem ekonomi kapitalis. PHK yang terjadi sebagai akibat dari sistem ekonomi kapitalis dan egoisme pengusaha memiliki konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk pekerja yang di-PHK tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengusaha lebih mementingkan keselamatan bisnisnya daripada nasib para pekerjanya, dan mereka akan melakukan apa pun untuk memastikan bisnis mereka bertahan. PHK dapat memperburuk pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.
Hilangnya Peran Negara
Negara memiliki kewajiban melindungi rakyatnya, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Namun, nyatanya negara justru tidak melakukan perannya. Negara bukan hanya tidak memberikan lapangan pekerjaan yang memadai, tetapi juga tidak bertindak sebagai penjaga rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Selain itu, pengelolaan SDA oleh asing mengurangi peluang pekerjaan bagi rakyat karena investasi asing sering kali disertai dengan pengelolaan SDA oleh asing. Dengan demikian, orang-orang hanya dapat bekerja untuk perusahaan asing. Rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengelola SDA secara mandiri dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar sebagai akibatnya.
Islam Solusi Hakiki
Islam merupakan solusi hakiki untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Sistem ekonomi Islam menjaga kesejahteraan rakyat melalui berbagai mekanisme. Menyediakan lapangan kerja adalah salah satu mekanisme tersebut, dan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui lapangan kerja, rakyat dapat memperoleh penghasilan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dalam Islam, pengelolaan SDA oleh entitas asing atau swasta dilarang. Untuk membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat, negara harus mengelola sendiri.
Negara akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara maksimal untuk kepentingan rakyat dan negara. Misalnya, memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka tidak gagap teknologi. Tetapi semua itu hanya dapat digunakan dalam pemerintahan Khilafah Islam.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar