Oleh : Ummu Azam
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak motor konvensional atau Bahan Bakar Minyak (BBM/Bensin). Sejatinya, rencana kenaikan pajak ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa rencana tersebut bukan hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia bilang, kenaikan pajak kendaraan motor dengan bahan bakar bensin itu sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," jelasnya saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Jumat (19/1/2024).
Jodi menyebutkan usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam Rapat Koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dengan tujuan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. "Termasuk juga dibahas mengenai insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum," tambah dia.
Dengan begitu, dia menegaskan usulan tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat yang mana pemerintah sendiri masih dalam tahap kajian untuk bisa memberlakukan usulan kenaikan pajak motor bahan bakar bensin itu.
Kondisi ini akan semakin mencekik rakyat, karena dengan pajak naik, ada kemungkinan berdampak kepada yang lain. Perlu ditelaah kembali alasan untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor. Jika untuk mengurangi polusi udara, maka sebaiknya adakan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya harus terjamin aman dll. Tentu solusinya bukan dinaikkan pajaknya, karena ini akan semakin membuat rakyat terjepit, sedangkan penghasilan tidak sesuai harapan. Rakyat sudah terbebani dengan biaya pendidikan yang mahal, tarif tol akan kemungkinan naik, bahan pokok kemungkinan terus melonjak, dsb. Perlulah menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, agar mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Dan seharusnya ini semua tidak boleh dibebankan kepada rakyat, penguasalah yang harus memperhatikan rakyatnya. Jadi hanya di sistem Islamlah semua itu akan terlaksana. Rakyat tidak perlu lagi repot2 untuk mengurusi itu semua, karena penguasa di sistem Islam akan mengayomi rakyatnya agar tidak ada yang merasa kesusahan. Semoga Allah mempercepat doa2 kami. Wallahu a'lam bisshowab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar