Oleh: Lilis Nurhayati,S.H.I.
Memasuki akhir Maret 2024 sejumlah daerah di kabupaten Sumedang sudah mulai masuk musim panen padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan (DPKP) kab. Sumedang Sajidin mengatakan masuknya musim panen tentunya diharapkan akan berdampak pada normalnya kembali harga beras (Senin 1 April 2024).
Ini tentunya kabar baik bagi masyarakat, karena beras merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sejak setahun terakhir, harga beras terus naik, tidak hanya di Sumedang tetapi hampir di semua daerah di Indonesia.
Musim panen bisa jadi adalah salah satu faktor harga beras mulai turun. Tetapi agar kenaikan harga beras tidak terus berulang, tentunya kita harus memahami akar masalahnya dan berupaya mencari solusi tuntas. Ada berbagai macam spekulasi mengenai kenaikan harga beras, diantaranya, pertama, adanya penurunan pasokan beras dalam negeri akibat musim kemarau. Kedua, terjadinya El Nino yang menyebabkan suhu permukaan air laut naik sehingga berdampak pada kekeringan ekstrim pada pertanian. Ketiga, India mengeluarkan kebijakan penutupan ekspor beras nonbasmati (beras pecah). Keempat, adanya persaingan pasar dan pengusaha tidak mau rugi,mereka tidak peduli stok surplus atau minus, yang penting dapat untung. Kelima, konversi lahan secara besar besaran. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau industri membuat luas lahan pertanian menjadi sempit. Keenam, biaya produksi yang tinggi, kenaikan pupuk dan tenaga kerja disinyalir juga berpengaruh pada kenaikan harga beras.
Berbagai upaya memang sudah dilakukan oleh pemangku kebijakan, seperti impor beras, operasi pasar, dll, namun harga pangan tidak kunjung turun. Terkait dengan kebijakan India, seandainya negara memiliki kekuatan untuk melindungi harga didalam negeri, tentu tidak akan mudah terpengaruh oleh kebijakan pasar internasional. Begitupun dengan konversi lahan yang berhubungan dengan para kapitalis. Mereka membuka industri dan perumahan di lahan lahan yang subur, termasuk juga pembangunan waduk Jatigede yang ada di Sumedang, telah mengurangi luas lahan pertanian yang subur. Meski ada upaya penanggulangan masalah ini, belum ada kebijakan jelas. Karena pendapatan dari dunia industri dan perumahan juga cukup menggiurkan.
Tumpang tindihnya solusi yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan memperlihatkan kelemahan negara dalam kedaulatan pangan. Negara hanya menjadi regulator yang sekedar menjalankan regulasi mengikuti arahan para korporasi.
Maka Islam hadir sebagai solusi masalah pangan. Seorang pemimpin dalam Islam harus memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, terutama pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Islam mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok. Tidak hanya memperkirakan kecukupan, tetapi memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi. Islam mengharamkan pemerintah mematok harga, tetapi Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga. Sehingga ketika terjadi kemarau sebetulnya bukan masalah serius, karena hal tersebut bisa diprediksi dan pangan tetap tersedia.
Islam melarang kaum muslim bergantung pada asing, agar negara bisa independen. Meski demikian impor tidak dilarang, asal memenuhi syariat, seperti larangan bekerjasama dengan kafir harbi. Negara juga memiliki kebijakan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan, diantaranya ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi berhubungan dengan penyediaan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan. Intensifikasi berkaitan dengan peningkatan kualitas benih, pupuk yang murah dan terjangkau, metode pertanian, dsb.
Selain produksi, negara juga mengatur distribusinya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya. Alhasil harga bahan pokok tersebut tidak akan naik jauh. Akan ada sanksi bagi pelaku kecurangan sehingga tidak ada yang berani berlaku curang. Semua dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah dan hanya negara yang berlandaskan Islam lah yang dapat mewujudkannya.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar