Oleh :Wulan Safariyah (Aktivis Dakwah)
Kemiskinan masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai upaya dilakukan agar menurunkan angka kemiskinan. Provinsi Kalimantan Timur menurut data berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan sebesar 0,33 persen, dari 231,07 ribu orang atau 6,11 persen pada Maret 2023, turun menjadi 221,34 ribu orang atau 5,78 persen di Maret 2024. Berdasarkan daerah tempat tinggal, periode Maret 2023 hingga Maret 2024 jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 3,99 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun 5,74 ribu orang," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Selasa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana menjelaskan, garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. (AntaraNews.com 2 Juli 2024)
Benarkah Kemiskinan Menurun?
Apakah rakyat sudah merasakan penurunan kemiskinan secara merata? Karena disisi lain rakyat sedang menghadapi besarnya angka pengangguran dan tingginya angka stunting, ini menandakan bahwa rakyat jauh dari kata sejahtera. Menurunnya angka kemiskinan nyatanya hanya berupa angka, realitasnya berbeda.
Saat ini kita menganut sistem ekonomi kapitalistik. Dalam sistem saat ini konsep kemiskinan dibuat berdasarkan Barat. Walhasil, standar kemiskinan hanya tampak pada angka-angka perkapita bukan nyata perindividu. Kemiskinan yang ada bersifat sistemik struktural, dikarenakan sistem yang diberlakukan.
Perlu diperhatikan bahwa standar perhitungan kesejahteraan masyarakat dihitung berdasarkan pendapatan perkapita penduduk. Artinya perhitungan diperoleh dari rata-rata penjumlahan pendapatan suatu wilayah dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dalam ekonomi kapitalisme, merupakan tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara.
Jika pendapatan perkapita itu naik maka dianggap masyarakat sejahtera dan negara makmur. Pada kenyataannya pendapatan perkapita tidak bisa digunakan secara mutlak untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita hanya mengukur kesejahteraan, keberhasilan ekonomi dengan rata-rata angka.
Hal ini jelas tidak bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan ekonomi masyarakat. Karena tidak selarasnya antara pertumbuhan ekonomi perkapita dengan kondisi riil masyarakat. Ini jelas tidak bisa menggambarkan secara riil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kapitalisme Akar Masalah
Masalah kemiskinan akan terus menjadi momok disistem saat ini. Karena sistem saat ini menerapkan sistem aturan yang keliru yaitu sistem kapitalisme. Sistem ini melahirkan kebebasan ekonomi yang menjadikan pemilik modal bisa menguasai apapun, termasuk sektor-sektor untuk hajat hidup orang banyak.
Sistem ekonomi yang mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Penguasaan sumber daya alam hanya berada ditangan segelintir orang. Sementara rakyat berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya ditengah himpitan hidup. Harga pasar ditentukan oleh pemilik modal. Negara tidak berfungsi sebagai pemelihara dan pelindung rakyat. Negara hadir sebagai regulator yang membuat aturan dan undang-undang yang mana itu lebih berpihak kepada pemilik modal.
Pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Didalam sistem kapitalisme dibolehkan dikelola oleh swasta dan asing. Menyebabkan rakyat tidak bisa menikmati kekayaan alam yang menjadi milik rakyat.
Pemerintah juga tidak menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sebaliknya, pemerintah justru mempermudah tenaga kerja asing masuk untuk bekerja di Indonesia. Akibatnya banyak rakyat yang pengangguran. Inilah salah satu akar masalah dari kemiskinan yang terjadi disistem kapitalisme saat ini.
Islam Mengentaskan Kemiskinan
Beda sistem ekonomi dan ilmu ekonomi di dalam islam. Dalam membangun sistem ekonomi Islam, terdapat tiga pilar yang menjadi asas utama, yaitu bagaimana harta diperoleh, bagaimana pengelolaan kepemilikan harta, serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat.
Dalam sistem ekonomi islam, islam memandang masyarakat dikatakan sejahtera adalah ketika setiap individu masyarakat secara menyeluruh mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara baik.
Dalam sistem ekonomi islam, islam memandang masyarakat dikatakan sejahtera adalah ketika setiap individu masyarakat secara menyeluruh mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara baik.
Hal ini menjadi tugas negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat secara merata dengan diterapkannya sistem ekonomi islam. Islam mampu menyelesaikan kemiskinan.
Adapun tindakan dalam hal mengentaskan kemiskinan adalah, pertama, negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara melalui penerapan Islam, mengatur mekanisme supaya rakyat bisa memenuhi kebutuhan secara baik dan mudah. Negara juga menyiapkan lapangan pekerjaan buat laki-laki.
Kedua, negara mengatur pengelolaan kepemilikan. Syariat Islam telah mengatur kepemilikan menjadi: kepemilikan pribadi, kepemilikan umum (masyarakat ) dan kepemilikan negara. Syariat Islam. Negara memastikan bahwa pengelolaan sesuai dengan syariat islam. Adanya kas negara di Baitul mal akan memberikan kejelasan dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga, negara mengatur distribusi kekayaan. Negara memiliki strategi khusus agar harta tidak berputar dikalangan tertentu saja.
Dengan demikian, secara praktis negara Islam dengan berbagai surport sistem dan kekayaan dari berbagai sumber pendapatannya mampu menjamin kesejahteraan sehingga tidak terjadi kemiskinan akibat sistem.
Sebagaimana keteladanan pada masa kejayaan Islam di mana tidak ada rakyat miskin. Diera kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dari Dinasti Umayyah, mengutus seorang pejabat pengumpul zakat, Yahya bin Said untuk memungut zakat ke Afrika. ''Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menemukan satu pun,'' ujar Yahya bin Said.
Pada masa itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyelamatkan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Kemakmuran umat, ketika itu, tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah.
Wallahu 'alam bissawab
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar