Oleh: Ferdina Kurniawati (Aktivis Dakwah Muslimah)
Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Kandilo Kabupaten Paser terus berupaya memperluas cakupan layanan air bersih di wilayahnya.
Saat ini, cakupan layanan Perumda Tirta Kandilo baru menjangkau 51 kelurahan atau desa, atau sekitar 35,4 persen dari total desa/kelurahan di Kabupaten Paser.
Dari 10 kecamatan yang ada, layanan air bersih baru tersedia di sembilan desa, dengan total 30.256 sambungan langganan yang melayani sekitar 182.521 jiwa.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Paser, Adi Maulana, mengungkapkan bahwa perluasan layanan air bersih menjadi prioritas utama.
"Untuk Kecamatan Tanjung Aru, target kami dalam rencana bisnis (renbis) pada 2027, sudah ada unit pelayanan air bersih," ujar Adi dalam sebuah diskusi di Grand Mercure, Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Menurut Adi, tantangan utama dalam memperluas layanan air bersih adalah akses dan infrastruktur yang belum memadai, serta jarak antardesa yang cukup jauh.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama Perumda Tirta Kandilo berkomitmen untuk mengatasi kendala ini dengan mengembangkan inovasi dan membangun unit pengelolaan air bersih di setiap desa.
"Program ini sudah masuk dalam renbis Perumda Tirta Kandilo. Kami berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan yang mau mengembangkan inovasi ini, atau bahkan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelolanya," jelas Adi, yang didampingi oleh Direktur Perumda Tirta Kandilo, Suryanto Agustono.
Perumda Tirta Kandilo telah menjalin kerjasama dengan PT Anagata Dhiya Karya Mandiri (Adhikari) untuk mengimplementasikan rencana bisnis tersebut.
Kedua pihak kini sedang mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan agar dapat segera diwujudkan.(nomorsatukaltim)
Pengelolaan Air Ala Kapitalisme
Sungguh sangat ironi sekali di tengah sulitnya mendapatkan air bersih kini rakyat harus mendengarkan seruan kepada investor untuk bergabung. Inilah dampak nyata dari diterapkannya sistem kapitalis dalam mengatur urusan rakyat. Penguasa yang sejatinya dipilih untuk mengurus urusan rakyat pada faktanya saat ini kebijakan yang diambil justru kebijakan-kebijakan zhalim yang menyusahkan rakyat. Kezhaliman ini tidak akan pernah berakhir selama sistem kapitalis yang dipilih penguasa untuk mengurus urusan rakyat.
Hal ini jelas memperlihatkan bahwa negara ingin berlepas tangan terhadap pengurusan umat terutamanya air. Fungsi penguasa saat ini hanya ingin sebagai fasilitator/regulator saja yang akhirnya menyebabkan segala kepemilikan umum di kuasai oleh para kapital yang dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya tanpa lagi peduli dengan nasib rakyat. Saat ini harta yang sejatinya milik umum dikelola oleh negara hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi negara, dengan menjualnya kepada rakyatnya. Tidak seharusnya air yang menjadi kebutuhan umat diserahkan kepada swasta. Air adalah hajat hidup orang banyak yang wajib dikelola negara secara mandiri. Hal ini tentu sangat bertentangan dalam Sistem Islam.
Islam Mengelola Air
Sistem Islam dengan sangat tegas menjelaskan bahwa hajat publik dilarang untuk dikomersialisasi apalagi diserahkan kepada swasta. Islam memerintahkan negara mengelola harta publik dan memenuhi layanan publik tanpa boleh mengambil untung sedikitpun. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (kebun/hutan), air dan api (energi)." (HR. Ahmad).
Islam memberikan pelayanan publik terbaik, dengan memberikan secara gratis, berkualitas, mudah diakses kapanpun, di manapun oleh siapapun yang membutuhkan, tanpa membedakan status dan jabatan rakyatnya.
Dan kebijakan tersebut tentu sangat berbeda dengan pelayanan publik dalam sistem kapitalis neoliberal, yang semua serba bebas, dan rakyat dibebankan dengan sederet tarif dan anggaran.
Sehingga sejatinya menjadi sebuah kesalahan mendasar jika penguasa atau pemimpin kita justru bangga menerapkan sistem kapitalis. Sejatinya seorang muslim apalagi pemimpin yang diberi amanah oleh Allah wajib memiliki kebijaksanaan dalam menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan rakyat terhadapnya dengan melayani masyarakat dengan pelayanan sebaik mungkin, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan dan tanggung jawab moral.
Apabila seorang penguasa diberi jabatan dan tanggung jawab namun tidak melaksanakannya dengan baik maka Allah akan sangat murka terhadapnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW "Barangsiapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kamu yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat, Allah tidak akan mengindahkannya."(HR. Imam Ahmad).
Sehingga dengan rusaknya sistem kapitalis dalam mengatur urusan rakyat menjadi suatu kewajiban untuk membuang sistem rusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang mampu memberikan jaminan terbaik buat seluruh ummat, sehingga kesejahteraan pun akan dirasakan oleh seluruh ummat.
Wallahua'lam.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar