Oleh: Rohmatika Dia Rofa (Aktivis Muslimah)
Tour influencer ke Gedung baru IKN baru-baru ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dengan alasan untuk mengetahui progres terkini IKN kepada mata dunia dan rakyat Indonesia sendiri. Hal ini guna membangun citra bahwa ini adalah Solusi terbaik untuk membuat opini Masyarakat tentang IKN sudahlah tepat sasaran yang. Dimana sebenarnya jika kita meninjau kilas balik dari progres awal perencanaan pemindahan ibukota yang menggemparkan dunia yang digadang - gadang akan selesai dalam satu periode pemerintahan hanyalah isapan jempol belaka dengan kenyataan nya sekarang diakhir masa jabatan. Adapun sama- sama kita ketahui bahwa saat ini pencitraan itu penting sehingga sampai presiden Jokowi mengundang belasan influencer.
Hal yang kita perlu dicermati kembali pada fakta nya pembangunan gedung-gedung di IKN masih dalam progres 10 persen, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan yang diberitakan oleh para influencer yang mengatakan IKN sudah 80 persen selesai, selesai yang dimaksud disini ternyata hanya dalam sisi percepatan di areal upacara kemerdekaan jika kita telusuri Kembali padahal IKN berdiri menggunakan Sebagian besar 20 persen hingga 30 persen APBN Negara bukan kah ini semakin membebankan anggaran negara yang harusnya digunakan ke hal yang lebih riskan untuk rakyat ? bahkan Sejumlah pengamat politik menilai, kehadiran influencer di IKN pada akhir pekan kemarin tidak begitu diperlukan. Semestinya, kata pengamat politik Adi Prayitno, yang harus menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya investor datang ke IKN.
Pada fakta lainnya, pemerintah banyak menutup mata seakan titik permasalahan terberat adalah Pembangunan IKN yang belum selesai yang terkendala investor tapi jika kita buka kacamata dengan fakta lain yang terjadi pada masyarakat sekitar pembangunan IKN yaitu kerusakan lingkungan, tergusurnya masyarakat lokal, hingga kurangnya kemampuan respon masyarakat lokal.
Ketua Bidang Publikasi APSSI Novri Susan, melihat banyak aspek sosial yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat atas pemindahan IKN. Aspek sosial itu berkaitan dengan jaminan peluang kerja masyarakat lokal yang menjadi prioritas, penerimaan masyarakat lokal terhadap pendatang, hingga kurang dilibatkannya ilmuwan sosial dalam desain kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
Dari ketiga fakta ini kita dapat mengetahui bahwa titik prioritas negara dalam menangani perihal kunjungan ke IKN dengan membawa banyak influencer membebani anggaran negara. Langkah tersebut juga menguatkan pencitraan akan pembangunan IKN yang masih banyak persoalan dan terancam gagal karena banyak investor yang malah menarik diri. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien, seandainya para influencer ini datang dengan sukarela dan biaya mandiri akan lebih efisien karena mereka tidak akan kembali membebankan anggaran negara dengan juga sejalan dengan tujuan mata pencaharian mereka. Kita Kembali banyak nya persoalan yang terjadi di IKN ini akan menyebabkan rakyat akan semakin sulit untuk meriayah pemimpin. Demikian pula influenser yang ikut pun seolah menutup mata atas semua persoalan pembangunan IKN , Pencitraan juga makin Nampak ketika kunjungan tidak disertai dengan kunjungan kepada Masyarakat terdampak Pembangunan IKN dan seharusnya hal seperti ini bisa ditanggulangi hak dan jaminannya dengan baik sebagaimana tanggung jawab soal negara.
Negara Islam menjalankan semua program Pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Demikian pula dalam pemilihan pejabat yang berwenang memperhatikan pada kapabilitas dan kredibilitas serta keimanannya. Di sisi lain, negara menjamin suasana amar makruf nahi munkar pada semua rakyat sehingga semua individu rakyat akan senantiasa melakukan muhasabah lil hukam sesuai dengan tuntunan islam. Penguasa pun menjalankan peran sebagai pengurus dan pelindung rakyat, cinta pada rakyat dan rakyat pun mencintai pemimpinnya.
Dan ini juga bisa kita telaah dari rekam jejak Rasulullah di madinah yaitu Nabi Muhammad SAW tidak hanya dianggap sebagai pemimpin agama, tetapi memerankan peran sebagai pemimpin politik. Bagi (Dr. Mohammad Nasih, M.Si.)yang Dimana beliau adalah seorang doktor ilmu politik lulusan UI (2010), hafidh al-Qur’an, aktivis sosial-politik-pendidikan, dosen, ustadz, dan juga pengusaha, menyampaikan Sejarah kepemimpinan Rasulullah di Madinah yaitu perubahan nama dari Yatsrib menjadi Madinah itu merupakan salah satu yang menegaskan bahwa Nabi bukan sekadar pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Sebab, Madinah secara kebahasaan berarti kota. Sama dengan polis dalam bahasa Yunani. Polis kan negara-kota atau city state. Madinah ya begitu itu. Karena memang baru kira-kira setahun di Madinah, Nabi sudah memimpin angkatan perang sehingga terjadi perang Badar, lalu perang Uhud, dan lain-lain. Sedangkan angkatan perang adalah di antara ciri penting sebuah negara. Jadi seluruh prasyarat yang diperlukan oleh sebuah negara, ada di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.
Bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin Madinah sebagai sebuah wilayah pemerintahan, dilihat dari cara pengambilan keputusan, kebijakan, membuat program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan lainnya?
Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai pemimpin awalnya memang karena Beliau dipercaya oleh Kaum Aus dan Khazraj sebagai utusan Allah yang memiliki kitab. Sebab kekosongan dalam komunitas mereka adalah ketetapan dari Allah itu, sehingga membuat mereka potensial mengalami perselisihan jika ada masalah muncul. Dengan keberadaan ketetapan yang berasal dari Allah, mereka tidak perlu repot dan rebut lagi. Tinggal jalankan saja. Walaupun sebagian ahlul kitab, dalam konteks ini adalah Yahudi dan Nasrani, menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi secara politik mereka tidak bisa menolak kepemimpinan Nabi. Sebab, Nabi Muhammad sudah dibaiat oleh kaum pribumi terbesar di Madinah. Ini adalah kesempatan yang digunakan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad untuk membangun kekuatan dengan cara membuat perjanjian yang kemudian terkenal sebagai al-Mîtsâq al-Madînah, atau Perjanjian Madinah.
Wallahualam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar