Oleh: Dewi Arum Pertiwi (Aktivis Dakwah)
Tidak seperti sebelumnya hari kemerdekaan RI memang dilaksanakan berbeda pada tahun ini. Pasalnya perayaan tersebut di laksanakan di Jakarta dan IKN yaitu tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara. Dikutip dari situs Menpan RB, Menurut presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan peninjauan ke Posyandu Terintegrasi RW 02 Cipete Utara, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (11/06/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa, “Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan, jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan,” ujarnya.
Alhasil anggaran yang diperlukan pun membengkak karena mengalami peningkatan sekitar 64 persen atau sebesar Rp 87 miliar sedangkan pada anggaran pelaksanaan HUT RI pada tahun 2023 di Jakarta sebesar 53 miliar. Dilansir dalam situs kompas. Com, direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 87 miliar untuk pelaksanaan upacara HUT RI yang pertama kalinya dilaksanakan di IKN .
Isa juga merincikan adanya kenaikan alokasi anggaran ini disebakan oleh pengadaan alat-alat pelaksanaan upacara yang tidak tersedia di IKN beserta penyiapan sarana fisiknya yang di perlukan saat ditempat baru. Selain itu, juga terdapat anggaran untuk jamuan tamu upacara HUT RI yang bisa dibilang itu cukup besar karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di IKN.
Hal ini pun mengundang berbagai pendapat dari para pengamat seperti halnya pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan pembengkakan anggaran itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang serba terburu-buru lantaran infrastruktur di IKN yang belum siap sepenuhnya.
Menurut Bayu pesta HUT RI di IKN merupakan "pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi". (BBC News Indonesia)
Seremonial Mewah Ditengah Ketidakpastian Ganti Rugi
Ditengah pesta mewah HUT RI menyisihkan sisi lain bagi sebagian warga yang tanahnya diambil untuk pembangunan IKN. Disatu sisi pemerintah menghambur - hamburkan uang APBN hanya untuk prosesi seremonial HUT RI. Disisi yang lain masyarakat yang tanahnya diambil untuk pembangunan IKN juga belum semua mendapatkan ganti rugi belum lagi lingkungan pembangunan yang dekat dengan pemukiman sehingga memberikan dampak.
Ini pun sangat dirasakan oleh seorang warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sukini, yang merasa terganggu karena kendaraan truk yang beroperasi tanpa henti 24 jam penuh.
"Sekarang debu bukan main... rasanya enggak bisa bernapas, pagi siang malam terus lewat kendaraan itu... kalau malam berisik, tidur saya sampai terganggu," tutur Sukini kepada BBC News Indonesia.
Sukini mengatakan bahwa dirinya tidak bisa protes kepada para pihak yang bertanggungjawab atas acara itu karena ia masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah atas tanah warisan suaminya.
"Saya masih menunggu, tapi enggak jelas pembayarannya kapan. Tanah saya itu dulu untuk berkebun, tapi sekarang sama pemerintah tidak boleh digarap, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain, kalau tidak jadi, saya mau kelola lagi jadi kebun... entah ditanam pisang kah."
Masih berada di desa yang sama warga desa Sepaku Teguh Prasetyo, juga termasuk yang juga masih menunggu ketidak pastian ganti rugi soal pembebasan lahan miliknya seluas 2.600 hektar dan sudah menunggu selama 2 tahun belum ada kejelasan padahal rencananya tanah yang diambil untuk pembangunan ibu kota baru itu akan dibangun untuk kos - kosan dan ruko Namun, rencananya itu pupus dan hanya meninggalkan rasa kecewa."Saya juga tidak tahu kenapa tersendat, mungkin pemerintah belum punya uang," katanya kepada BBC News Indonesia.
Wajar saja masyarakat menganggap pemerintah minim empati bak menari - nari di atas penderitaan rakyatnya karena menggunakan anggaran sangat besar hanya untuk seremonial tahunan HUT RI ditengah derita rakyat.
Karena anggaran yang besar ini pun juga menuai kritik atau protes dari akademisi seperti halnya yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi menilai pemerintah terlalu terburu buru sehingga terkesan menghambur - hamburkan uang dan terlalau ambisius padahal kita tau bahwa di ibu kota baru insfrastruktur nya belum lengkap karena pembangunannya juga belum rampung, tentu saja banyak sekali sarana dan prasarana yang diperlukan tidak ada sehingga mengharuskan penyediaan nya pun memerlukan anggaran yang fantastis tentu saja ini adalah konsekuensi karen serba terburu - buru.
Maka dari itu menghambur - hamburkan uang untuk hal yang hanya bersifat Seremonial ditengah warga yang sedang menunggu lama ganti rugi tapi tertunda sangat lama itu menyakitkan hati. Mirisnya pun yang dapat merayakan pesta kemerdekaan di IKN dengan fasilitas mewah hanya para penguasanya rakyat tidak boleh masuk dan hanya diperkenankan melihat dari layar kaca.
Apakah ini definisi dari merdeka yang sesungguhnya? . Seyogyanya, dalam memaknai arti kemerdekaan adalah dengan hasil kerja nyata dari memaksimalkan meriayah rakyat bukan hanya sekedar seremonial yang penuh dengan pencitraan.
Gambaran Pemimpin dalam Islam
Di dalam Islam status Jabatan itu merupakan amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Inilah yang menjadi landasan para pemimpin Islam agar selalu berhati -hati dalam menjalankan amanah tersebut apalagi dalam pengelolaan dana penggunaan anggaran negara.
Kususnya pemimpin Islam dalam sistem Islma (Khilafah) akan selalu kawatir dan takut akan amanahnya ini dan tidak dapat tidur nyenyak memikirkan nasib rakyat yang belum sejahtera dan terhimpit kemiskinan.
Sehingga sistem anggarannya pun dibuat tepat sesuai tujuan sejalan dengan fungsi kepemimpinannya yakni mengurusi seluruh urusan rakyat (raain) sekaligus menjadi penjaga mereka (junnah). Adapun kebutuhan anggarannya diatur oleh sistem keuangan atau APBN yang dikenal dengan nama Baitulmal. Dalam sistem keuangan Islam, seluruh kebutuhan dasar rakyat yang menjadi tujuan termasuk ke dalam prioritas anggaran termasuk juga yang sifatnya adalah hak rakyat masuk dalam hal yang utama diselesaikan. Jadi yang sifatnya pemborosan atau pesta seremonial mewah itu tidak masuk dalam anggaran dan tidak ada yang seperti itu dalam Islam.
Seperti halnya teladan yang pernah di contohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada musim paceklik yang biasanya beliau memakan roti, lemak, dan susu namun pada masa paceklik beliau memakan minyak dan cuka. Sampai -sampai beliau bersumpah tidak akan memakan daging atau minyak samin sampai rakyatnya dapat makan dengan layak.
Hal ini mengakibatkan ada perubahan pada tubuh beliau seperti kulitnya menghitam dan tubuhnya menjadi kurus. Banyak yang khawatir melihat kondisi beliau akan jatuh sakit dan lemah karena masa paceklik ini berjalan selama 9 bulan lamanya.
Selain itu khalifah Umar selalu mengontrol kondisi Rakyatnya dengan berpatroli setiap malam, memastikan tidak ada yang kelaparan . Keteladanan pemimpin seperti ini tidak bisa kita temui dalam sistem saat ini karena sistem kapitalis memandang hubungan negara dan rakyat hanya sebatas penjual dan pembeli.
Pada sistem kapitalis sekuler juga meniscayakan kebebasan, bebas menggunakan, memiliki, atau berperilaku walaupun itu bertentangan dengan baik atau buruk, merugikan atau tidak untuk orang lain semua sah saja asalkan punya jabatan atau modal besar walaupun hanya sekedar seremonial atau perayaan harus yang mewah dan megah demi citra baik dan keren di mata dunia. Meskipun rakratnya masih jauh dari sejahtera.
Wallahu a'lam bishawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar