Oleh : Elly Waluyo (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Pendomplengan kepentingan pada kebijakan merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Sistem yang dalam keseluruhan aspek disetir oleh pihak korporasi dan oligarki atau biasa disebut pemilik modal, yang merupakan penguasa sesungguhnya dalam sistem ini. Dikatakan demikian karena dalam proses pemilihan pejabat di pemerintahan membutuhkan biaya yang tinggi, untuk itulah seorang calon pejabat akan selalu menggandeng para korporat untuk memuluskan jalan menuju kursi pemerintahan. Tentunya penggandengan tersebut adalah hubungan timbal balik. Maka tidak mengherankan jika tak ada satupun kebijakan yang terlahir berpihak pada rakyat, yang ada adalah pendomplengan kepentingan yang dibungkus seolah-olah berpihak pada rakyat.
Dalam program makan bergizi gratis yang digaungkan oleh Prabowo Subiakto sebagai presiden terpilih, terdapat susu ikan yang disebut sebagai pengganti susu sapi, ramai diperbincangkan di media sosial. Produk hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari di daerah Indramayu dengan sebuah perusahaan yang diresmikan oleh Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), PT Berikan Teknologi Indonesia tersebut dirilis Agustus 2023. Namun menurut Epi Taufik seorang Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, penamaan susu ikan tersebut tidak sesuai dengan definisi susu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) bahkan CODEX Alimentarius Commission (CAC) sebuah badan standar internasional, yang menyatakan bahwa susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing (mammae). Sedangkan susu ikan berasal dari hasil ekstraksi protein ikan yang ditambahkan beberapa bahan kemudian diseduh, meski setelah dicairkan mirip seperti susu sama halnya dengan susu nabati yang berasal dari kacang-kacangan. (https://www.kompas.com/food : 11 September 2024)
Kontroversi susu ikan terkait dengan kandungan gizi didalamnya yang kemungkinan hilang sebagai dampak ekstraksi terus bergulir. Berbagai media internasional ikut menyoroti kebijakan susu ikan tersebut, dalam laporan The Strait Times para kritikus menyampaikan bahwa kadar gula yang tinggi dan minimnya kajian ilmiah mengenai manfaat jangka panjang bagi kesehatan, bukanlah alternatif terbaik untuk anak-anak. Demikian pula dalam The Sydney Morning Herald sebuah surat kabar Australia yang menyangsikan kemampuan negara untuk membiaya penyediaan makanan dengan susu sapi dan daging, yang jika dihitung mendekati 2% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, biaya tersebut dua kali libat lebih dari anggaran kesehatan, setara dengan 44 miliar dolar setiap tahunnya sehingga pihak pemerintah melakukan penekanan biaya dengan merencanakan mengganti susu sapi dengan susu ikan. (https://www.cnnindonesia.com :13 September 2024)
Program makan siang gratis berikut susu gratis merupakan bentuk lepas tangannya negara dalam mengurus rakyatnya. Isu global terkait isu stunting dan isu ketahanan pangan dijadikan tameng dalam mensukseskan proyek industrialisasi. Sistem kapitalisme telah memudarkan fungsi negara sebagai pengurus rakyatnya dan hanya mampu memposisikan dirinya sebagai regulator dalam memuluskan kepentingan korporat sebagai ajang balas jasa karena hasil pendudukannya di kursi pemerintahan dianggap sebagai hasil korporasi dengan korporat, suara rakyat dapat dibuat sesuai pesanan. Sudah menjadi karakter khas bahkan watak dari rezim sekuler demokrasi kapitalisme, selalu meneriakkan jargon demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat namun semuanya semu
Berbanding terbalik dengan sistem Islam, dimana negara memposisikan dirinya sebagai pengurus dan perisai umat. Generasi yang kuat dari segi fisik dan memiliki kepribadian Islam merupakan tonggak berlangsungnya peradaban, untuk itulah negara memberikan jaminan, kemudahan dengan kuantitas dan kualitas yang baik untuk membangunnya. Pengaturan ekonomi berbasis syariat, pengelolaam sumber daya alam secara mandiri yang keuntungannya dikembalikan untuk memberikan pelayanan pada umat. Selain itu negara berperan penuh dalam mengontrol harga pasar agar kebutuhan pokok seluruh warga negara dapat terpenuhi dengan mudah dan murah. Kedaulatan aturan yang bersumber dari syariat tak akan bisa dirubah-rubah sekehendak hati, karena aturan syariat berasal dari Allah SWT Maha Pengatur. Tak ada pihak lain yang bisa mengintervensi dari segala aspek. Demikianlah Islam mengatur dan melindungi umatnya.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar