Oleh : Neti Ummu Hasna (Pegiat Literasi)
Puluhan anggota DPRD Subang periode 2024-2029 yang baru saja dilantik pada Rabu (4-9-2024), menggadaikan SK pengangkatan ke bank sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang. Pinjaman diketahui mulai dari Rp500 juta hingga Rp1 Miliar. (Republika, 06 September 2024)
Hal yang sama juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, puluhan anggota DPRD ramai-ramai 'gadaikan' Surat Keputusan (SK) pengangkatan ke bank. Fenomena gadai SK massal usai pelantikan Anggota DPRD ini menunjukkan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia.
Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Prof Anang Sujoko menilai langkah anggota legislatif menggadaikan SK adalah fenomena yang cukup memprihatinkan. Beban berat Anggota
DPRD yang terpilih muncul akibat mahalnya biaya proses demokrasi. (Detik.jatim, 07 September 2024)
Ya, benar semua fakta itu membuktikan kalau biaya politik dalam sistem demokrasi memang mahal. Disinyalir, seorang bacaleg (bakal calon legislatif) saja memerlukan modal mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah untuk bisa ikut dalam bursa pencalonan anggota legislatif.
Ada beberapa komponen yang menyebabkan biaya pencalonan anggota legislatif ini tidak murah. Diantaranya untuk pengadaan alat kampanye, biaya kebutuhan tim sukses, dan biaya program-program selama kampanye.
Mirisnya mahalnya biaya ini kadang tidak sesuai dengan kondisi finansial masing-masing dari para bacaleg. Akibatnya banyak yang mengambil langkah untuk mencari pinjaman baik itu ke pihak-pihak tertentu yang bersedia memberikan modal ataupun ke lembaga perbankan. Konsekuensinya ketika nantinya terpilih maka mereka harus segera mengembalikan pinjaman tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan fenomena banyak anggota legislatif yang ramai-ramai menggadaikan SK pengangkatannya ke bank.
Kondisi ini bukan yang pertama kali terjadi. Hampir lima tahun sekali muncul berita yang tidak enak didengar ini. Tentu ini menjadi keprihatinan. Di satu sisi kita melihat bagaimana ambisiusnya para bacaleg itu untuk bisa menduduki posisi sebagai anggota wakil rakyat. Hingga meski dengan modal yang mahal sekalipun mereka rela untuk melakukan berbagai cara. Bisa terbayang bagaimana mental orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat ini.
Di sisi yang lain kita juga sering dihadapkan dengan fakta potret buruk para anggota wakil rakyat. Tak sedikit dari mereka yang menjadi pelaku korupsi dan penerima suap. Rakyat sering dibuat kecewa dengan peraturan dan undang-undang yang hampir-hampir tidak pernah berpihak ke rakyat. Sebaliknya peraturan dan undang-undang yang dibuat anggota wakil rakyat, justru diperuntukkan untuk kepentingan para pengusaha dan kapitalis. Rupanya ini sebagai bentuk politik balas budi karena dari para kapitalis inilah para anggota wakil rakyat dapat terpilih.
Alhasil mahalnya biaya politik dalam sistem demokrasi ternyata tidak berkorelasi terhadap bagusnya tugas dan fungsi yang dijalankan oleh anggota wakil rakyat. Sebaliknya justru menimbulkan banyak kebobrokan dan kezaliman.
Demikianlah fakta sistem demokrasi. Perlu diketahui, hal yang berbeda akan kita temukan dalam sistem Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat lembaga Majelis Umat yang memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat dan tempat khalifah untuk musyawarah dan meminta pendapat. Anggota Majelis Umat berasal dari para tokoh masyarakat dan orang-orang yang dipandang masyarakat mampu untuk mewakili rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat secara langsung disamping faktor kapabilitas, ketakwaan individu juga menjadi pertimbangan yang utama. Hal ini disebabkan amanah mengurusi rakyat dalam pandangan Islam merupakan akad yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt..
Teknis dan sarana pemilihan anggota Majelis Umat pun cukup sederhana sehingga tidak memerlukan biaya yang sangat mahal sebagaimana dalam sistem demokrasi. Hal ini karena rakyat benar-benar memilih dengan standar yang jelas, sehingga para calon anggota Majelis Umat tidak perlu menyuap rakyat agar dapat mendapatkan suara yang banyak.
Walhasil sistem Islamlah harapan satu-satunya bagi umat ini ke depannya. Sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi yang terbukti bobrok, korup dan gagal dalam menyejahterakan dan memuliakan umat manusia serta alam semesta ini. Wallahualam bissawab. []
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar