Oleh : Venny Swandayani (Aktivis Dakwah)
Dadang Supriatna calon Bupati Bandung nomor urut 2 berencana akan menghapus angka pengangguran yang berada di Kabupaten Bandung. Dadang Supriana mengungkapkan bahwa dia ingin mengimpikan Kabupaten Bandung menjadi daerah yang tidak memiliki angka penganggguran. Sebab, menurutnya bila angka pengangguran di suatu daerah minim, maka SDM (Sumber Daya Manusia) akan menjadi berkualitas dan akan menjungjung impian bagi generasi emas di tahun 2045. Serta membuat tingkat kesejahteraan manusia di suatu daerah menjadi aman. (Tribunjabar, 11-10-2024)
Wacana di atas merupakan salah satu janji manis yang biasa diungkapkan pada saat kampanye yang bertujuan untuk menarik banyaknya suara masyarakat. Namun, tingginya angka tingginya pengangguran tak bisa dipisahkan dari sistem terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, bukan karena siapa bupati dan programnya. Jika lapangan pekerjaan mencukupi, maka pengangguran tidak akan ada.
Tingginya angka pengangguran membuktikan sistem sekuler kapitalisme saat ini telah gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Jika sistem ini diadopsi, maka problem pengangguran akan sulit teratasi. Ditambah lagi konsep perekonomian negara yang sudah salah dari awal yakni membebani rakyat. Seperti, kenaikan pajak menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, kebutuhan pokok yang tidak stabil, kenaikan tarif PPN, biaya pendidikan makin tinggi, dan layanan kesehatan yang tidak gratis karena ada iuran BPJS.
Hal ini membuktikan kondisi ekonomi negara dan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Rakyat dituntut untuk mememuhi kehidupannya tetapi negara tidak ikut serta dalam pelaksanaanya. Selanjutnya, negara mengharuskan rakyat untuk kreatif dalam membuka lapangan kerja sendiri atau berwirausaha, sedangkan dalam proses ini dibutuhkannya modal. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang turun akan banyaknya mereka untuk meminjam uang ke bank dan ikut dalam pinjol.
Pemerintah harus mampu melakukan pengurangan angka pengangguran di Indonesia, dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang bisa menciptkan lapangan kerja baru dan memicu pertumbuhan di beberapa sektor, memberikan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan menciptakan pelatihan kewirausahaan yang dapat memberikan kesempatan dalam bekerja, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk menghubungkan pekerja dengan peluang kerja serta memperluas akses terhadap pelatihan dan pendidikan, dsb.
Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa laki-laki wajib hukumnya untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga yang berada di rumah.
Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.” (HR Bukhari No 2074)
Islam sangat mengatur rakyat dengan pengurusan yang sempurna, dalam urusan kurangnya lapangan pekerjaan pemimpin Islam akan bertanggung jawab penuh dalam membenahi persoalan itu dengan tuntas.
Dimulai dengan sistem pendidikannya, karena setiap individu akan mendapatkan pendidikan agar menjadi generasi yang berkepribadian Islam. Sehingga, laki-laki dan perempuan akan memahami perannya masing-masing. Laki-laki wajib memberikan nafkah dan perempuan tidak diwajibkan bekerja mereka akan fokus dalam mendidik anak-anak.
Negara juga akan menyelesaikan masalah ini dengan sistem ekonominya. Negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Jual beli dalam sektor riil akan dipermudah, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, dan juga jasa. Rakyat pun akan dimudahkan untuk membuat usaha. Dengan birokrasi yang tak berbelit-belit tentunya. Terkait kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara akan memberikan keringanan bahkan gratis, karena negara memiliki sumber keuangan yang jelas dan kontinu. Salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam semisal tambang minyak, batu bara, hasil laut, dll. yang akan diberikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai fasilitas dan pelayanan.
Sejatinya, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, namun karena kesalahan dalam pengelolaan dan dalam pengambilan kebijakan, aset publik ini dinikmati segelintir pemodal dan pejabat pemerintah. Padahal, jika SDA yang melimpah ini diolah dengan sistem Islam tidak akan adanya rakyat yang menganggur tidak mendapatkan pekerjaan, miskin dan juga meminta-minta. Ditambah lagi peran negara yang bertindak sebagai raa'in akan memenuhi kebutuhan primer individu dan memfasilitasi kebutuhan kolektif hingga infrastruktur sekalipun dan tidak adanya pajak atau pungutan lain yang memberatkan rakyat.
Sungguh, masalah pengangguran akan tuntas teratasi dengan penerapan Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam institusi pemerintahannya. Oleh karenanya, tugas kita dan seluruh kaum muslimin adalah senantiasa menyebarkan bahwa sistem Islam adalah sistem sahih dan yang layak dan diterapkan di tengah umat bukan sistem sekuler dengan segala keburukannya.
Wallahu a'lam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar