Oleh: Juzailah Simanjuntak
Anggota DPR, DPD, dan MPR RI untuk masa jabatan tahun 2024-2029 resmi dilantik dalam sidang paripurna pada 1 Oktober 2024.
Selain itu Puan Maharani resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI dengan wakil Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Gerindra, Adies Kadir dari fraksi Golkar, Saan Mustopa dari fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai penggantinya, para anggota dewan akan diberikan tunjangan perumahan.
Berdasarkan riset awal hunian di sekitar Kompleks Parlemen, kisaran tunjangan yang akan diberikan kisarannya Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. Tapi jumlah ini belum disepakati.
Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota DPR baru yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan per orang menuai kritik dari lembaga pengawas parlemen karena "dianggap tidak ada urgensinya dan hanya menambah beban anggaran negara".
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini tak lama lagi harus pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mereka semestinya bertahan dengan rumah dinas yang sudah disediakan demi menghemat anggaran negara.
"Kenapa harus didahulukan itu urusan kenyamanan pribadi? Bukan kepentingan rakyat? Kok kesannya bernafsu mengejar harta?" ujar Lucius kepada BBC News Indonesia, Jumat (04/10).
Anggota DPR adalah wakil Rakyat yang menyampaikan suara rakyat, keluhan rakyat, kebutuhan rakyat, dan lain sebagainy, namun juga membuat aturan/UU.
Realita sekarang DPR yang harus ny menolong rakyat nyatanya sekarang malah membodohi rakyat dan mungkin menyiksa rakyat, tidak pernah mendengar suara rakyat, bahkan ketika rapat mereka sempatkan tidur,atau bermain handphone. Setelah itu mereka malah memakan harta rakyat , membiarkan rakyat kelaparan, membiarkan rakyat terjerumus kemiskinan, membiarkan rakyat jadi pengangguran.
Kok bisa sih Wakil rakyat sekarang tega menyiksa rakyat, udah berapa banyak harta rakyat yang mereka korupsi? udah berapa banyak hukum hukum yang mereka buat tapi tidak ada satupun hukum yang dapat menolong kehidupan rakyat. dalam sistem hari ini, wakil rakyat dipilih bukan karena kemampuannya, namun karena kekayaan atau jabatan, dalam mekanisme politik transaksional.
Jelas hal tersebut berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam ada Majelis ummah, yang menjadi wakil rakyat, dipilih oleh rakyat karena merupakan representaasi umat. Tugasnya menyampaikan aspirasi, namun tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan. Harusnya kalau menjadi Wakil rakyat itu harus seperti Wali-Wali dahulu di Zaman kekhilafahan yang mereka bertanggung jawab atas rakyat mereka , yang selalu mendengar kan keluh kesah rakyat mereka, yang tidak akan membiarkan rakyat kelaparan atau menjadi pengangguran. Di zaman Rasulullah dan zaman Kekhilafahan setiap wakil rakyat selalu mensejahterakan rakyat nya, membentuk rakyat rakyat yang taat atas peraturan yang Allah berikan.
Jadilah wakil rakyat yang sesuai Syari'at Islam yang berlandaskan sesuai hukum Allah SWT. Agar bisa menghasilkan rakyat rakyat yang yang sehat fisik serta sehat akal dan hidup sesuai hukum Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Wallahu'alam bisshawwab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar