Oleh : Wulan Safariyah (Aktivis Dakwah)
Polemik terkait penurunan jumlah penerima Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun ini menimbulkan keresahan. Penurunan tersebut diduga akibat adanya pemangkasan anggaran di Pemprov Kaltim. Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dengan tegas membantah bahwa dirinya terlibat dalam pemangkasan anggaran beasiswa tersebut.
Hal ini disampaikannya saat pelantikan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang baru, Muhammad Zainal Arifin, di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/9). Sebelumnya, anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas 2023-2024 yang awalnya sebesar Rp 250 miliar dipangkas sebesar Rp 50 miliar, menyisakan Rp 200 miliar. (Prokal.co)
Dari fakta ini sebenarnya bisa disinyalir ada sebuah indikasi ke arah komersialisasi anggaran pendidikan. Sebagaimana gejala tersebut sudah terlihat dengan adanya pemangkasan anggaran beasiswa yang tentunya tidak semua warga negara bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan mengenyam pendidikan tinggi yang mereka impikan.
Pendidikan Gratis
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) periode 2024-2029, Darlis Pattalongi, menegaskan pada masa jabatan ini akan fokus pada bidang pendidikan. Ia meyakini bahwa investasi yang sebenar-benarnya bermanfaat adalah di bidang pendidikan.
Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi juga menegaskan, ia menjadi salah satu anggota dewan yang menentang keras adanya beasiswa. Sebab menurutnya, selain berpotensi tinggi tidak tepat sasaran, beasiswa cenderung memperlihatkan kesenjangan sosial dan perlahan mengajak generasi penerus untuk berbohong. Kesenjangan yang ia maksud di sini ialah sering munculnya persyaratan menerima beasiswa harus berprestasi.
Oleh sebab itu, menurut Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, ketimbang terus mengadakan beasiswa, ia akan mendorong agar biaya pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya jenjang SMA, SMK dan sederajat hingga perguruan tinggi digratiskan. Sebab jelasnya, rata-rata APBD Kaltim setiap tahunnya minimal Rp 20 triliun lebih.
Dari angka tersebut 20 persen atau Rp 4 triliun digunakan untuk dana pendidikan yang bila ditambah anggaran perubahan bisa mencapai Rp 4,6 triliun sampai Rp5 triliun. (Tribunnews.com, 24-9-2024). Mungkinkah pendidikan bisa gratis disistem kapitalisme?
Ilusi Pendidikan Gratis Dalam Sistem Kapitalis
Negara yang menerapkan kebijakan kapitalis akan mendirikan dan mensubsidi pendidikan negeri, juga mensubsidi sebagian pendidikan swasta. Pendidikan negeri masih memungut biaya sebagai “partisipasi” orangtua, walaupun ada juga yang dikembalikan ke siswa miskin sebagai subsidi silang. Adapun pendidikan swasta ditantang untuk berkompetisi bebas. Mereka yang dinilai berkualitas (terakreditasi) akan mendapat murid dan bertahan, bahkan bisa berkembang.
Kebijakan sistem kapitalis tidak menjmin pendidikan gratis untuk semua orang. Hanya bagi yang miskin, yang sangat cerdas saja. Bagaimana dengan yang miskin, namun kecerdasannya juga pas-pasan? Maka akan terjadi kesenjangan sosial.
Kesenjangan ini akan semakin menambah beratnya beban biaya pendidikan yang dirasakan. Meskipun ada program beasiswa, namun jumlah penerima sangat jauh dari harapan dan tidak merata, belum lagi dengan adanya pemangkasan anggaran, ini akan membuat penurunan jumlah penerima beasiswa.
Ini tidak terlepas dari peran negara. Negara perlahan lepas tanggung jawab memenuhi layanan pendidikan. Ini adalah sebuah konsekuensi dari sistem pendidikan yang dianut oleh sistem pemerintah saat ini. Yakni sistem pendidikan sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) dan kapitalistik yang berorientasi hanya pada hasil materi saja.
Sistem pendidikan yang diterapkan dalam satu negara, sudah pasti akan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang diadopsi oleh negara tersebut. Dalam sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, yang mana keberadaan agama hanya diakui dari segi eksistensinya saja, membuat pengaturan kehidupan publik atau negara sepenuhnya diserahkan kepada manusia dan aturan agama hanya dijadikan sebagai aturan yang bersifat individu semata.
Hal inilah yang menjadi problem bagi suatu negeri, karena segala sesuatunya akan dihitung berdasarkan materi yang akan didapatkan ketika mereka mendidik generasi. Sistem sekuler juga akan menghasilkan generasi yang jauh dari aturan agama dan mengagungkan materi.
Diperparah lagi dengan pendidikan yang berbiaya tinggi, sehingga tidak semua generasi bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Sehingga pendidikan semakin tak terjangkau bagi kalangan lemah dalam hal ekonomi.
Disistem pendidikan saat ini, juga akan sangat sulit melahirkan generasi yang bisa mengubah masa depan peradaban. Sistem pendidikan kapitalis sekuler hanya akan menghasilkan SDM yang unggul secara sains dan teknologi demi tuntutan pasar global.
Oleh karena itu, dalam sistem kapitalis sekuler hanya ilusi jika mendapatkan pendidikan gratis. Sebab, dalam sistem kapitalis negara berlepas tanggung jawab dalam memenuhi layanan pendidikan dan layanan pendidikan diserahkan kepada individu.
Pendidikan harusnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara sepenuhnya. Agar pendidikan bisa dirasakan oleh seluruh generasi tanpa ada kesenjangan sosial. Begitu juga setiap individu terjaga akidahnya dan selalu terikat dengan hukum Syara'.
Pendidikan dalam Islam
Tujuan pendidikan dalam Islam adalah mencetak generasi yang memiliki kepribadian dan pola sikap Islam, generasi yang akan membangun peradaban cemerlang.
Islam menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan asasi seluruh rakyat. Pendidikan adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan martabat, usia maupun jenis kelamin. Sehingga menjadi kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan pendidikan secara menyeluruh untuk semua warganya. negara wajib menyediakan secara gratis dan berkualitas.
Dalam sistem Islam negara berkewajiban untuk menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten serta mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Negara wajib memberikan pendidikan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pendidik serta tunjangan dan jaminan kesejahteraan.
Negara juga berkewajiban membangun sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, asrama, ruang seminar, pusat kajian dan penelitian, pusat informasi dan publikasi, percetakan, berbagai buku, jurnal, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, negara Islam memberikannya secara gratis, sebagai bentuk pelayanan kepada umat.
Di dalam sistem Islam, pembiayaan diambil dari kas Baitul Mal dari pos Fai’ dan Kharaj serta pos Milkiyyah Ammah, jika semua terpenuhi maka negara tidak akan memungut uang pendidikan dari rakyat atau gratis. Jika tidak terpenuhi maka negara akan meminta sumbangan kepada seluruh umat Muslim. Itu pun hanya sementara, sampai keuangan negara kembali stabil.
Sejarah Kegemilangan Islam Dalam Hal Pendidikan
Jika mengkaji sejarah masa kejayaan Islam, akan kita dapati banyak kisah mengagumkan dalam dunia pendidikan. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa ( 750 M – 1258 M/ 132H – 656 M) berkembang pesat lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Tumbuh suburnya lembaga-lembaga pendidikan ini mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam mampu mempengaruhi peradaban dunia. Daerah kekuasaan Islam menjadi pusat-pusat pendidikan yang diminati bukan hanya muslim tetapi juga kalangan non-muslim.
Nizam al Mulk, perdana menteri Saljuk (1065 M – 1067 M) adalah pendiri Madrasah Nizamiyah. Siswa di sana mendapatkan pendidikan gratis. Pada tiap kota kekuasaannya ia mendirikan satu madrasah besar, di antaranya di Baghdad, Balkh, Naisabur, Harat, Asfahan, Basran, Marw, dan Mausul. Madrasah Nizamiyah merupakan rintisan lembaga pendidikan formal pertama yang menggunakan sistem manajemen sekolah dan menjadi cikal bakal model pendidikan modern di Barat.
Demikian pula pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih (1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Bahkan Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk tiap siswa. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa. Setiap asrama dilengkapi dengan ruang makan dan ruang tidur. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang ahli di bidangnya.
Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya bahkan sampai perguruan tinggi. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi lengkap dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan auditorium dan asrama mahasiswa. Perumahan dosen dan ulama pun tersedia. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman untuk rekreasi, dapur, ruang makan, dan kamar mandi.
Demikianlah, Islam sebagai ideologi memberikan gambaran bagaimana pendidikan gratis dan berkualitas akan benar-benar bisa dirasakan oleh umatnya. Namun, hal ini hanya akan bisa dirasakan apabila sistem Islam diterapkan menjadi sebuah aturan yang menyeluruh dalam bingkai syariah Islam kaffah.
Wallahu'alam bissawab.
Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, ia jugalah yang akan menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian.
0 Komentar